TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara milenial Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mikhael Benyamin, menyatakan partainya bakal memperjuangkan kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat. Saat ini, larangan tersebut cuma berada di kota besar seperti Jabodetabek dan belum terlalu meluas di daerah.
"Anggota DPR kami di Komisi IV DPR akan memperjuangankan, mungkin pelan-pelan beberapa daerah dulu dan akan semakin luas (soal larangan plastik sekali pakai)," ujar Michael dalam diskusi di kantor PKB, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 Februari 2023.
Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif. "Harapan kami paling tidak 50 persen wilayah di Indonesia akan menerapkan kebijakan ini," ujar Mikhael.
Dalam diskusi yang bertujuan mengajak anak muda berpartisipasi aktif dalam politik, turut hadir seorang remaja bernama Aeshnina Azzahra Aqilani alias Nina, 16 tahun, yang merupakan aktivis remaja yang konsen terhadap isu lingkungan remaja. Nina yang pernah diundang ke Belanda karena usahanya mengurangi sampah plastik, menyebut sampai saat ini belum ada aturan yang tegas soal larangan ini.
"Kalau anak muda diam saja, generasi sekarang nanti malah seenaknya dan para produsen terus membanjiri produk-produk yang sekali pakai yang akan kita rasakan dampaknya," ujar Nina dalam acara diskusi tersebut.
Impor Sampah Plastik dari Luar Negeri
Nina menyebut sampai saat ini masih berlangsung pengiriman sampah plastik ke Indonesia. Sampah-sampah asal negara Eropa hingga Amerika Serikat tersebut dimasukan ke dalam peti kontainer dan dikirim ke Indonesia. Negara Eropa sengaja mengekspor sampah plastik ke Indonesia dibanding mengolahnya, karena ongkosnya yang lebih murah.
Melihat hal tersebut, Nina memberanikan diri mengirim surat ke Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hingga Joe Biden. Surat yang berisi permohonan agar ada larangan penggunaan plastik juga dikirim ke Kanselir Jerman, perdana Menteri Australia, Kanada, Belanda, dan juga ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca: Undang Semua Partai Politik ke Puncak Harlah 1 Abad NU, Ini Alasan Yenny Wahid
