TEMPO.CO, Solo - Wacana seputar mekanisme pemilihan gubernur terus bergulir. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah, dalam hal ini presiden.
Menurut Airlangga, partainya akan mengikuti ketentuan yang akan diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu).
"Kalau partai politik, kita ikut penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, karena KPU adalah produk undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah. DPR adalah perwakilan parpol," ucap Airlangga kepada awak media di Loji Gandrung Solo, Senin, 6 Februari 2023.
Saat ditanya apakah mekanisme penunjukan gubernur oleh presiden nantinya dapat merugikan Partai Golkar, Airlangga menjawabnya secara diplomatis bahwa jika terkait politik, hal itu bukan tentang masalah untung dan rugi.
"Politik bukan untung-rugi. Yang untung-rugi itu kalau kita bikin warung, itu untung-rugi. Politik bukan itu," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengusulkan gubernur sebaiknya ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Dia menjelaskan, kajian menunjukkan bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, mestinya pemerintah pusat yang memilih gubernur.
SEPTHIA RYANTHIE
Baca: Bertemu Gibran di Solo, Airlangga Sebut Semua Pembicaraannya soal Politik
