Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan tanggapan atas penolakan terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan tanggapan atas penolakan terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Perkara dugaan pengubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terus bergulir setelah kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira enggak perlu izin dulu ya," kata Mahfud saat ditemui usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Februari 2022.

Rapat ini membahas soal anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang ikut hadir dalam rapat, kata Mahfud juga tidak melaporkan ke Jokowi soal rencana pemeriksaan terhadap hakim MK ini.

Dugaan perubahan substansi putusan tersebut pertama kali berawal dari gugatan advokat Zico Leonard Djagardo dengan nomor perkara 103/PUU-XX/2022. Dia menilai perubahan tersebut mempunyai makna yang berbeda. Terlebih beberapa jam pencopotan tersebut, hakim MK Aswanto langsung diganti oleh Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal MK.

Detail perubahan substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-XX/2022 yang dipersoalkan sebagai berikut: 

Kalimat yang diucapkan hakim konstitusi Saldi Isra pada 23 November 2022 yaitu: 

"Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK..... dan seterusnya.

Sedangkan yang tertuang dalam salinan putusan di situs MK yaitu: 

"Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK..... dan seterusnya."

Buntutnya, Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsituti (MKMK) untuk mengusutnya. "Keputusan tersebut diambil lewat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar pada Senin, 30 Januari 2023," kata Juru bicara MK Enny Nurbaningsih dalam keterangan tertulisnya hari ini.

Enny menjelaskan komposisi Majelis Kehormatan tersebut akan diisi oleh para hakim yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kata dia, Mahkamah Kehormatan tersebut akan diisi dari pihak eksternal yang merupakan tokoh masyarakat dan akademisi.

“Hal tersebut berdasarkan regulasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.

Tokoh-tokoh di Majelis Kehormatan

Enny melanjutkan dirinya terpilih menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan berdasarkan kesepakatan RPH tersebut. Selain itu, dia mengatakan terkait unsur tokoh masyarakat akan diisi oleh I Dewa Gede Palguna yang merupakan mantan hakim konstitusi dan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Sudjito mewakili unsur akademisi.

“Pak Palguna, beliau salah satu hakim MK yang punya pengalaman yang luar biasa dan berintegritas. Beliau bukan lagi hakim, melainkan mewakili unsur tokoh masyarakat,” kata Enny.

Sementara besok, Zico lewat kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa akan mendatangi Sekretariat Negara. Viktor datang untuk mengajukan permohonan kepada Jokowi untuk dapat melakukan tindakan adminstrasi pemerintahan berupa mengeluarkan persetujuan tertulis kepada Jaksa Agung.

"Untuk memerintahkan kepolisian melakukan tindakan kepada hakim konstitusi atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat in casu perubahan substansi putusan dan risalah sidang perkasa nomor 103/PUU-XX/2022," kata Viktor dalam keterangan tertulis. Menurut Viktor, langkah ini ditempuh agar proses pidana di Polda Metro Jaya segera berjalan.

Baca: Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik








KEK Lido Diresmikan, Airlangga Berharap Dapat Menekan Outflow Devisa USD 1,4 M

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kanan), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kiri), Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (kiri),  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kiri), Menhub Budi Karya Sumadi (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto (kanan), Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (keempat kanan) dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kedua kiri) berbincang usai peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 31 Maret 2023. Presiden Joko Widodo berharap, KEK MNC Lido dapat menjadi daya tarik agar masyarakat lebih senang berwisata di dalam negeri, sebab menurutnya KEK jenis pariwisata yang dikelola PT MNC Land Lido itu akan memiliki berbagai taman hiburan, mulai dari theme park, movieland, water park, hingga techno park. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
KEK Lido Diresmikan, Airlangga Berharap Dapat Menekan Outflow Devisa USD 1,4 M

Jokowi berharap KEK Lido membuat masyarakat tidak lagi berlibur ke luar negeri, sehingga tidak membuang devisa.


Wamenkeu Beberkan Transaksi Janggal Rp 22 Triliun yang Berkaitan dengan Pegawai Kemenkeu dan Korporasi

1 jam lalu

Suahasil Nazara. ANTARA
Wamenkeu Beberkan Transaksi Janggal Rp 22 Triliun yang Berkaitan dengan Pegawai Kemenkeu dan Korporasi

Wamenkeu membeberkan transaksi janggal yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu dan korporasi senilai Rp 22 triliun. Bagaimana penjelasannya?


Terkini Bisnis: Wamenkeu Jelaskan Kasus Impor Emas Batangan, Rp 500 Juta untuk Johnny Plate

2 jam lalu

Suahasil Nazara. ANTARA
Terkini Bisnis: Wamenkeu Jelaskan Kasus Impor Emas Batangan, Rp 500 Juta untuk Johnny Plate

Berita terkini dimulai dari kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang berkaitan impor emas.


2 Instruksi Jokowi kepada Erick Thohir Usai Pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait Piala Dunia U-20, di Istana Merdeka, Selasa, 28 Maret 2023. YouTube/Sekretariat Presiden
2 Instruksi Jokowi kepada Erick Thohir Usai Pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Ada dua hal yang diinsturksikan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait masa depan sepak bola Indonesia. Apa saja?


Jokowi Bahas Nasib Vale Usai Teken Investasi US$ 4,5 Miliar dengan Ford dan Huayou

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo  menyampaikan arahannya saat rapat pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin, 12 September 2022. ANTARA FOTO/Biro Pers Setpres/Kris
Jokowi Bahas Nasib Vale Usai Teken Investasi US$ 4,5 Miliar dengan Ford dan Huayou

Dua perusahaan raksasa dunia, Ford Motor asal Amerika Serikat, dan Zhejiang Huayou Cobalt asal Cina, telah menyepakati kerja sama investasi dalam proyek smelter nikel bersama PT Vale Indonesia Tbk.


Transaksi Janggal Rp 349 T, Kemenkeu Ungkap Pola Komunikasi dengan PPATK dan Mahfud MD

3 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi (kiri) dan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo (tengah) menggelar konferensi pers penanganan internal Kementerian Keuangan atas kasus Rafael Alun Trisambodo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Transaksi Janggal Rp 349 T, Kemenkeu Ungkap Pola Komunikasi dengan PPATK dan Mahfud MD

Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan Kemenkeu, PPATK, dan Menkopolhukam Mahfud MD mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun?


Heru Budi Hartono Jawab Jokowi Soal Jakarta Pagi, Siang, Sore, dan Malam Macet

3 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau pengerjaan proyek Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Kamis, 23 Maret 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Hartono Jawab Jokowi Soal Jakarta Pagi, Siang, Sore, dan Malam Macet

Heru Budi Hartono mengatakan, Jakarta memang mengalami kemacetan seperti yang disebutkan Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi.


Batal Tampil di Piala Dunia U-20 2023, Timnas U-20 Indonesia Diundang Jokowi ke Istana

3 jam lalu

Pemain Timnas U-20 melakukan pemanasan saat berlatih di Lapangan PTIK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Timnas U-20 mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U-20 pada Mei mendatang. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Batal Tampil di Piala Dunia U-20 2023, Timnas U-20 Indonesia Diundang Jokowi ke Istana

Para pemain Timnas U-20 Indonesia akan diundang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan setelah batal tampil di Piala Dunia U-20 2023.


Jokowi Segera Bertemu Pemain Timnas yang Gagal ke Piala Dunia U-20

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait Piala Dunia U-20, di Istana Merdeka, Selasa, 28 Maret 2023. YouTube/Sekretariat Presiden
Jokowi Segera Bertemu Pemain Timnas yang Gagal ke Piala Dunia U-20

Erick Thohir mengungkapkan rencana itu usai bertemu Jokowi di Istana Negara hari ini.


Jokowi Minta Erick Thohir Lobi Lagi FIFA Demi Hindari Sanksi Seperti 2015

3 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Pada pertemuan itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir melaporkan hasil pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino menyusul dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Minta Erick Thohir Lobi Lagi FIFA Demi Hindari Sanksi Seperti 2015

Usai bertemu Gianni inilah, Erick langsung melapor hari ini ke Jokowi.