TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan dengan jajaran Dewan Pers di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Senin, 6 Januari 2023. Dalam pertemuan itu, presiden mengingatkan agar media dan publik tidak hanya berbicara tentang kebebasan pers saja, tapi juga pers yang bertanggung jawab.
"Pers yang bertanggung jawab seperti apa? ya tentu teman-teman media lebih tahulah, ya harus menggunakan etik dan beberapa pedoman yana sudah dimiliki," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana, Senin, 6 Februari 2022. "Wartawannya juga harus ikut kompetensi supaya memiliki kapasitas di dalam pemberitaan," ujarnya.
Jokowi melihat masyarakat saat ini banyak menuntut agar pers bekerja dengan bebas. Tapi di sisi lain, menurut Jokowi, masyaraakat lupa bahwa di samping kebebasan, ada juga tanggung jawab.
"Apa substansi tanggung jawab itu? ya kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan berperspektif keberagaman," ujarnya.
Ninik Rahayu menyebut kode etik dan pedoman pemberitaan ini merupakan hal mutlak yang harus diikuti.
"Pers harus memberi pendidikan kepada publik, kontrol sosial, dan memberikan informasi," kata dia.
Adapun pertemuan hari ini, Dewan Pers melaporkan tiga program besar di Undang-Undang Pers kepada Jokowi. Mulai dari pendataan, pengaduan, dan peningkatan kapasitas wartawan.
"Kami menyampikan memang masih begitu banyak tantangannya," kata dia.
Contohnya di bidang pengaduan, di mana angkanya cukup tinggi sampai hari ini. Pada 2022, Dewan Pers menerima 690 pengaduan dan bisa menyelesaikan 97 persen di antaranya. Bukan hanya konteks dari sisi jumlah, tapi substansi pengaduan semakin beragam.
Kondisi ini, kata dia, menandakan masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan. Di sisi lain, kondisi ini bisa jadi karena nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti kredibilitas yang baik. "Terutama pada perspektif pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman," ujarnya.
Selain itu, Dewan Pers juga melaporkan jumlah wartawan yang mengikuti uji kompetensi mencapai 22 ribu. Tahun ini, ada 1900-an yang mengikuti pendidikan di tingkat muda, madya, dan utama.
"Kalau dipresentasikan dari seluruh jumlah jurnalis masih kecil ya, tapi kami terima kasih karena ada dukungan anggaran dari pemerintah," kata dia.
