Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deretan Sindiran PDIP ke NasDem: Tak Punya Kader, Doyan Impor, hingga Capres Jago Poles Diri

image-gnews
Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.
Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. "kunjungan hari ini membuktikan bahwa PDIP dan NasDem memiliki kesamaan garis historis yang kemudian itu menjadi modal besar dibangunnya tahapan kerja sama," ujar Willy. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Partai NasDem semakin panas PDIP beberapa kali melontarkan sindiran ke NasDem: partai tak punya kader, partai doyan impor hingga partai yang mengusung calon presiden (capres) yang hanya jago memoles diri.

Berikut rangkuman Tempo soal deretan sindiran PDIP ke NasDem.

Partai Tak Punya Kader Sendiri

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menyebut ada partai politik (parpol) yang mengusung orang di luar partai menjadi capres 2024. Ia kemudian menyampaikan rasa herannya terhadap partai yang tidak mengusung kadernya sendiri di kontestasi politik.

Baca juga: Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

"Orang berpolitik sekarang kok kayak gitu ya? Kok kayak gitu ya, emangnya nggak punya kader sendiri? Ini aturannya piye?” kata Megawati dalam pidato di HUT PDIP ke-50 di JIExpo Kemayoran, Selasa 10 Januari 2023.

Sindiran itu dilontarkan Megawati ke Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan menjadi bakal Capres 2024. Anies tidak menjadi kader parpol mana pun.

NasDem lantas merespons pernyataan Megawati tersebut. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menjelaskan, masih banyak kader bangsa dari kalangan non-parpol yang menurutnya memiliki kapasitas untuk dimajukan sebagai capres. Menurutnya, orang-orang itu tak boleh dibatasi haknya.

"Pertanyaannya, apakah kader politik jauh lebih baik daripada tokoh-tokoh nasional atau bukan anggota partai politik? Nggak seperti itu. Begitu pun sebaliknya, tidak semua profesional di luar partai politik lebih baik daripada kader partai politik," kata Ali, Selasa, 10 Januari 2023.

Selanjutnya PDIP singgung Menteri Pertanian...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pilgub Jatim, Pakar Politik Unair Sarankan PKB-PDIP Usung Calon di Luar Khofifah agar Demokrasi Berjalan Bagus

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pilgub Jatim, Pakar Politik Unair Sarankan PKB-PDIP Usung Calon di Luar Khofifah agar Demokrasi Berjalan Bagus

PDIP dinilai agak terlambat mengambil sikap dalam membangun koalisi di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.


Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan duet antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

5 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


Tak Biarkan Bobby Nasution dan Khofifah Lawan Kotak Kosong, Hasto Pastikan Kader PDIP Bakal Maju

5 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Tak Biarkan Bobby Nasution dan Khofifah Lawan Kotak Kosong, Hasto Pastikan Kader PDIP Bakal Maju

Hasto memastikan akan mengusung kadernya di Pilgub Sumatera Utara dan Jawa Timur lawan Bobby Nasution dan Khofifah.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

6 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.


Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

7 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

Hasto menanggapi soal peluang Megawati jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.


Kata Anies Baswedan soal Peluang Berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta

8 jam lalu

Dari kiri Ketua Dewan Penasihat organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Aldwin Rahardian, Anies Rasyid Baswedan dan Ketua Umum Bang Japar di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Kata Anies Baswedan soal Peluang Berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta

Anies Rasyid Baswedan menanggapo isu peluang dia akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.


Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

8 jam lalu

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat ditemui Tempo di ruangannya, lantai 4 kantor DPP PDIP Diponegoro, Sabtu, 27 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Ribka Tjiptaning mendesak Jokowi agar memasukkan peristiwa Kudatuli ke dalam daftar pelanggaran HAM berat.


Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

11 jam lalu

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning, menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal asal usulnya sebelum menjabat menjadi orang nomor satu di Indonesia.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

11 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.