Meski begitu, Mahfud menegaskan bahwa bahwa pemerintah sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi yang luar biasa dalam tiga tahun terakhir.
"Orang pemerintah sendiri ditangkapi semua. Jiwasraya, Asabri, menteri ada dua ditangkap, gubernur dan bupati juga ada yang ditangkap. Ini bukti bahwa pemerintah sudah bersungguh-sungguh memberantas korupsi dalam aspek penindakan," kata Mahfud Md.
Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk
Eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengkritik skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang menurun pada 2022. Ia menyatakan bahwa KPK memiliki peran dan tanggung jawab atas penurunan skor IPK Indonesia tersebut.
"Kinerja pimpinan KPK sangat buruk sekali dan memalukan bila dikaitkan dengan nilai CPI Indonesia Tahun 2022. KPK menjadi salah satu yang harus bertanggungjawab," kata Bambang dalam keterangan tertulis pada Ahad, 5 Februari 2023.
Bambang mengatakan bahwa IPK Indonesia yang mendapat nilai 34 menandakan penurunan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyebut bahwa nilai tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan nilai satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi pada tahun 2015.
"Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 jeblok, bukan hanya merosot," katanya melalui sebuah pernyataan tertulis.
Menurut Bambang, hal yang paling mengerikan adalah Indonesia masuk ke dalam daftar negara berisiko bagi investasi dari segi politik, keuangan, dan ekonomi. Ia menyebut bahwa pada indikator Political Risk Service (PRS) terjadi penurunan 13 poin dari angka 48 menjadi 35.
Ketua Pukat UGM: Komitmen Pemerintah Lemah
Totok Dwi Diantoro, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), mengatakan bahwa penurunan IPK menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.
"Patut diragukan komitmennya," kata Totok pada Rabu, 1 Februari 2023 saat dihubungi Tempo melalui pesan tertulis.
Menurut Totok, lemahnya komitmen tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang KPK yang disahkan pada 2019.
"Saya melihat bahwa substansi dari revisi UU tersebut merugikan KPK, yang jelas mempengaruhi komponen penilaian yang menyebabkan penurunan IPK," ujarnya.
Selanjutnya peran penting KPK...
