TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partainya tetap berfokus menyiapkan diri menjelang Pemilihan Umum 2024. Sebelumnya, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut gagasan penundaan Pemilu 2024 mungkin terjadi, tergantung situasi yang dihadapi Indonesia saat memasuki tahun politik.
Menurut Arsul, pernyataan Mardiono hanya sebagai pengingat bahwa masih ada kelompok masyarakat yang menyuarakan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi maupun penundaan Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa PPP tetap menyiapkan diri mengikuti Pemilu sesuai jadwal, yakni pada Februari 2024.
“Saya kira yang disampaikan Pak Mardiono itu sebetulnya mengingatkan kami semua bahwa masih ada kelompok masyarakat yang menyuarakan penundaan Pemilu. Tapi saya kira jelas, PPP menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilu dan kami tidak berpikir penundaan Pemilu sejauh ini,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad, 5 Februari 2023.
Arsul menyebut mencuatnya gagasan penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden ini tidak bisa dilarang. Pasalnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat. Kendati demikian, ia menyebut fraksi-fraksi di DPR tidak pernah membicarakan soal penundaan Pemilu ini.
“Kami tidak bisa melarang bahwa tidak boleh itu kita bicara penundaan Pemilu, kan tidak begitu. Yang bisa sampaikan sampai saat ini, parpol maupun fraksi DPR tidak pernah ada pembicaraan soal penundaan ini,” kata dia.
Adapun urgensi untuk menunda Pemilu disebut Arsul tidak eksis. Pasalnya, isu soal resesi global yang disebut-sebut menjadi legitimasi menunda Pemilu terbantahkan oleh pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Arsul menyebut Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa yang merasakan dampak luar biasa dari resesi ini bukan Indonesia. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil juga menginginkan agar proses demokrasi Indonesia sesuai jadwal, tidak lebih dan tidak kurang.
“Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa yang akan mengalami resesi dan berdampak luar biasa itu bukan Indonesia. Jadi saya kira ini perkembangan yang harus kita cermati bersama,” kata dia.
Sebelumnya, Mardiono mengatakan gagasan penundaan Pemilu 2024 mungkin terjadi. Hal itu tergantung situasi yang dihadapi Indonesia saat memasuki tahun politik.
Dia menjelaskan, Indonesia saat ini sedang masuk tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, ia berharap tahun politik tidak merusak pemulihan masyarakat dari trauma usai menghadapi Covid-19 selama dua tahun belakangan ini.
"Jangan sampai tahun politik ini mengganggu pada situasi masyarakat atau rakyat yang masih trauma itu," ungkapnya saat dihubungi, Sabtu, 4 Februari 2023.
Isu penundaan Pemilu ini disebut Mardiono juga pernah dibicarakan dengan mitranya di Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kendati demikian, dia menyebut pembicaraan itu hanya sekadar sambil lalu saja.
IMA DINI SHAFIRA | TIKA AYU | FRANSISCA CHRISTIE
