Tiga Petani Desa Pakel Banyuwangi Ditangkap Polisi Buntut Konflik Lahan dengan Korporasi

Sejumlah massa yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel melakukan aksi di depan Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Aksi tersebut dilakukan secara serentak di tiga titik Jakarta, Surabaya dan Banyuwangi guna meminta negara hadir dalam pemenuhan hak atas ruang hidup atas perampasan oleh PT Bumi Sari dan menghentikan kriminalisasi yang dialami oleh 2 petani Pakel. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sejumlah massa yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel melakukan aksi di depan Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Aksi tersebut dilakukan secara serentak di tiga titik Jakarta, Surabaya dan Banyuwangi guna meminta negara hadir dalam pemenuhan hak atas ruang hidup atas perampasan oleh PT Bumi Sari dan menghentikan kriminalisasi yang dialami oleh 2 petani Pakel. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga orang petani Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dihadang sekelompok orang tidak dikenal pada Jum’at 3 Februari 2023. Kuasa hukum korban Habibus Shalihin mengatakan kejadian tersebut ada kaitannya dengan konflik lahan dengan korporasi yang sedang diperjuangkan korban.

Habibus menjelaskan kronologi bermula saat tiga petani tersebut bersama dua orang lain yang hendak menghadiri pertemuan antarkepala desa di Banyuwangi. Ia mengatakan kelima korban tersebut kemudian menaiki mobil minibus berwarna putih menuju Desa Aliyan.

"Kelima orang tersebut adalah Mulyadi selaku Kepala Desa Pakel, Suwarno selaku Kepala Dusun Durenan, Untung selaku Kepala Dusun Taman Glugoh, Hariri selaku sopir, dan Ponari,” kata dia pada Sabtu 4 Februari 2023.

Saat sedang dalam perjalanan menuju lokasi di daerah Rogojampi Selatan, kata dia, rombongan  terhenti di tengah jalan. Penyebabnya ada sebuah mobil yang berhenti di depan mobil mereka untuk menghambat perjalanan.

"Tidak lama kemudian ada dua mobil berwarna putih dan hitam di belakang merangsek masuk dan mendekat ke mobil sehingga mobil warga tersebut tidak bisa kemana-mana,” kata dia melalui pesan tertulis.

Menurut Habibus ada sekitar enam orang tidak dikenal turun dari mobil tersebut. Selanjutnya, enam orang tersebut menggiring Suwarno, Untung, dan Hariri untuk masuk ke mobil yang berada di belakang mobil mereka.

"Sementara itu orang-orang tersebut meminta Hariri untuk mengemudikan mobil desa dengan dikawal empat orang dari mereka, sementara Ponari ditinggal di tempat kejadian,” ujar aktivis Lembaga Bantuan Hukum Surabaya itu.

Mempertahankan Lahan Warga

Lebih lanjut Habibus menjelaskan bahwa tiga orang warga tersebut ditangkap atas dugaan menyebarkan berita bohong. Selain itu, kata dia, saat upaya penangkapan juga tidak disertai dengan surat tugas atau dokumen lain yang terkait.

"Penangkapan ini dilakukan hampir seperti penculikan serta dilakukan secara tidak profesional sebab dilakukan tanpa menunjukkan surat penangkapan,” kata dia.

Habibus mengatakan tiga petani itu sudah berada di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Mereka sedang menjalani proses pemeriksaan."Hari ini mulai tadi, mereka bertiga sudah di Polda Jawa Timur dan sedang dilaksanakan BAP,” kata dia.

Habibus menduga penangkapan tiga orang warga sipil tersebut ditengarai berkaitan dengan konflik lahan warga dengan korporasi. Sebab ketiganya merupakan perwakilan warga selaku pejabat desa dalam upaya mempertahankan lahan warga.

"Warga tengah berjuang di jalur legal melalui pra-peradilan untuk menggugat proses atau penanganan kasus yang tidak sesuai aturan dan etika tersebut,” ujar Habibus.

Sejak tahun 2018, warga Desa Pakel bersengketa dengan PT Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses. Warga desa merasa lahan mereka diambil secara sepihak oleh pihak perusahaan sehingga menimbulkan konflik lahan hingga sekarang.

Warga merasa sebagai pemilik sah dari lahan tersebut menggunakan Surat Izin Membuka Lahan yang dikeluarkan pada tahun 1929 yang disahkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dalam dokumen lawas tersebut, leluhur warga Desa Pakel diberi izin mengelola lahan seluas 4000 bau.

Selain itu, warga juga berpedoman dengan surat Badan Pertanahan Banyuwangi No. 280/600.1.35.10/II/2018. Dalam dokumen tersebut, dinyatakan tanah Desa Pakel tidak masuk dalam Sertipikat HGU PT Bumisari.

Baca Juga: Petani Banyuwangi Tuntut Hak Tanah








Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

1 hari lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah kembali membuka keran impor beras tahun ini.


SPI: Impor Beras Terjadi Akibat Bulog Tak Kuasai Cadangan Beras Sejak Tahun Lalu

1 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
SPI: Impor Beras Terjadi Akibat Bulog Tak Kuasai Cadangan Beras Sejak Tahun Lalu

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan impor beras sebagai akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan perberasan.


Viral AKP Agnis Juwita Manurung Bergaya Hidup Mewah, Kapolres Malang: Ditangani Propam Polda Jatim

1 hari lalu

Ilustrasi video viral. shutterstock.com
Viral AKP Agnis Juwita Manurung Bergaya Hidup Mewah, Kapolres Malang: Ditangani Propam Polda Jatim

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan, pihak kepolisian sedang mengklarifikasi kabar viral gaya hidup mewah AKP Agnis Juwita Manurung.


Koalisi Sipil Desak Pelaporan Mereka Soal Sidang Tragedi Kanjuruhan Ditangani Divisi Propam Mabes Polri

1 hari lalu

Polisi mengikuti apel pasukan pengamanan sidang vonis perkara tragedi Stadion Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 16 Maret 2023. Polrestabes Surabaya menerjunkan 254 personel untuk mengamankan jalannya sidang vonis dengan terdakwa mantan Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. ANTARA/Didik Suhartono
Koalisi Sipil Desak Pelaporan Mereka Soal Sidang Tragedi Kanjuruhan Ditangani Divisi Propam Mabes Polri

Koalisi Sipil mengatakan akan ada konflik kepentingan bila yang menangani laporan mereka soal Tragedi Kanjuruhan adalah Polda Jawa Timur.


Pemerintah Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Keputusan Pahit

2 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Keputusan Pahit

Pengamat pertanian Khudori menilai keputusan pemerintah melakukan impor beras 2 juta ton adalah keputusan yang pahit.


Menakar Urgensi Pemerintah Kembali Wacanakan Impor Beras

5 hari lalu

35 ribu cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog, Jakarta Utara akan disalurkan ke seluruh Jabodetabek melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menakar Urgensi Pemerintah Kembali Wacanakan Impor Beras

Ekonom Indef, Rusli Abdullah, mengatakan pemerintah mesti berhati-hati sebelum memutuskan melaksanakan impor beras dengan memperhatikan parameter-parameter yang terukur.


Serapan Beras Bulog Rendah, Pengamat: Pemerintah Bisa Wajibkan Penggilingan Setor ke Bulog

5 hari lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Serapan Beras Bulog Rendah, Pengamat: Pemerintah Bisa Wajibkan Penggilingan Setor ke Bulog

Pengamat pertanian Khudori mengatakan pemerintah sebaiknya membuat aturan yang mewajibkan penggilingan menyetorkan stok berasnya ke Bulog.


Sekolah Lapang Iklim BMKG Edukasi Petani tentang Perubahan Iklim dan Adaptasinya

9 hari lalu

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat membuka Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 19 Maret 2023. (BMKG)
Sekolah Lapang Iklim BMKG Edukasi Petani tentang Perubahan Iklim dan Adaptasinya

Selama 11 tahun terakhir, sekolah yang digelar BMKG telah melatih lebih dari 17 ribu peserta secara nasional, yang terkait dengan sektor pertanian.


Kasus Polisi Peras Polisi: Bripka Madih Lapor ke Ombudsman Soal Dugaan Maladministrasi

10 hari lalu

Bripka Madih mendatangi Balai Wartawan untuk meminta pengawalan pemberitaan terkait kasus sengketa tanah, di Polda Metro Jaya, Jakarta. Kamis, 9 Februari 2023. Madih dan 10 kuasa hukum mendatangi Polda Metro jaya untuk memperjelas kasus sengketa tanah miliknya yg pernah di laporkan pada tahun 2011 hingga sekarang blum ada kepastian, dia juga mengaku sempat diperas oleh anggota Polisi berinisial TG yang saat ini sudah purnatugas. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Polisi Peras Polisi: Bripka Madih Lapor ke Ombudsman Soal Dugaan Maladministrasi

Kasus polisi peras polisi kini berujung pada pelaporan ke Ombudsman RI. Bripka Madih melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Polda Metro.


Kementan Berharap Petani Milenial Ikut Manfaatkan KUR untuk Modal Usaha

11 hari lalu

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo saat memberikan arahan dan membuka Sarasehan Petani Milenial 2 Tahun 2022,di Hotel Claro, Makassar, Jumat (7/10).
Kementan Berharap Petani Milenial Ikut Manfaatkan KUR untuk Modal Usaha

Kementerian pertanian menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat atau KUR Rp70 triliun untuk menggenjot semangat petani milenial