TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengapresiasi keputusan pemerintah untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negra (APBN) 2023 dengan jumlah yang besar di beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Mereka menilai alokasi tersebut mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
“Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan porsi cukup besar untuk belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial layak diapresiasi. Ini soal peningkatan indeks kualitas manusia,” ujar Andre Vincent Wenas, juru bicara bidang ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Februari 2023.
Postur APBN 2023 sesuai janji kampanye Jokowi
Andre mengatakan keputusan alokasi APBN 2023 ini sesuai dengan janji kampanye pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi sempat berjanji APBN 2023 akan mulai difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dari yang sebelumnya fokus terhadap penanganan pandemi.
Andre pun menggaris bawahi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar pengeluaran dan seluruh fiskal akan mendukung kualitas pertumbuhan. Dan seperti yang disampaikan Menkeu, kualitas pertumbuhan nantinya diukur dengan indeks kualitas manusianya.
"Bukti komitment pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Alokasi belanja ini belanja tidak hanya akan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga melalui belanja pemerintah daerah yang secara langsung meningkatkan kualitas manajemen sekolah hingga pengajaran. Juga berbagai dukungan yang jauh lebih fleksibel dan inovatif," kata dia.
Dalam acara Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta, 1 Februari 2023, Sri Mulyani sempat menyatakan bahwa anggaran belanja pendidikan Indonesia tahun ini akan mencapai Rp 612 triliun. .
Andre menyebutkan, dana yang disampaikan Kemenkeu untuk belanja pendidikan mencapai Rp 612 triliun. Menkeu menyatakan tahun ini merupakan pertama kalinya anggaran pendidikan mencapai di atas Rp 600 triliun.
PSI sebut anggaran kesehatan akan difokuskan ke penanganan stunting
PSI juga mengapresiasi alokasi belanja kesehatan dalam APBN 2023 yang mencapai Rp 178,7 triliun. Nilai itu tak terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai sudah relatif dapat teratasi.
Andre menyatakan, anggaran sebesar itu akan lebih difokuskan pada penanganan stunting di Indonesia. PSI, menurut dia, juga sangat memperhatikan masalah ini.
“Karena stunting berpengaruh langsung pada generasi masa depan Indonesia,” kata Andre.
Andre menyebutkan dalam penanganaan masalah kesehatan, selain Stunting, masih ada persoalan pencegahan dan kuratif terhadap berbagai penyakit lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, dia meminta pemerintah untuk kembali memperkuat sistem kesehatan masyarakat sampai ke tingkat Puskesmas dan Posyandu.
Anggaran perlindungan sosial dinilai untuk menangani masalah ketidakpastian harga pangan dan energi
Ketiga, PSI mengapresiasi alokasi anggaran sebesar Rp 476 triliun untuk perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah tahun ini. Andre mengatakan alasan pengalokasian jumlah dana yang besar ini berkaitan dengan ketidakpastian harga pangan dan energi.
"Terus memperkuat belanja sosial, baik untuk bantuan tunai bagi yang paling membutuhkan maupun untuk Jaminan Kesehatan Nasional," ucapnya
Sedangkan untuk ketahanan pangan, Kemenkeu mengalokasikan anggaran APBN 2023 sebesar Rp 104,2 triliun. Lalu, ketahanan energi sebesar Rp 341,3 triliun, anggaran infrastruktur Rp 392,1 triliun, dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp 316,9 triliun.
"Semuanya untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia," ucapnya
Andre berharap langkah yang ditegakkan pemerintah bisa membawa Indonesia lebih optimis. Sebab, sudah tiga tahun terakhir Indonesia disibukkan dengan pandemi.
“Kita berharap dengan postur anggaran seperti ini, di tahun 2023 Indonesia bisa lebih optimis, dimana kualitas pembangunan manusia sudah bisa menjadi pusat perhatian kita bersama,” kata Andre.
Seperti diketahui, PSI merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun pada periode 2019-2024 mereka tak mendapatkan kursi di DPR RI, partai berlambang tangan menggenggam setangkai bunga tersebut mendapatkan jatah di Kabinet Indonesia Maju. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni merupakan kader partai tesebut.
