TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan soal kocok ulang kabinet atau reshuffle. Pada Rabu Pon, 1 Februari 2023 lalu yang disebut sebagai momentum Jokowi mengumumkan reshuffle, hal itu tak terjadi juga.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi punya kalkulasinya sendiri sebelum memutuskan mengocok ulang menteri Kabinet Indonesia Maju.
Selain itu, Hasto menyebut Jokowi juga mempertimbangkan momentum. Ia enggan berkomentar lebih jauh mengingat PDIP adalah partai politik, alih-alih pengamat politik. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
Baca juga: PDIP Soal Rencana Kunjungan Surya Paloh: Kodenya untuk Apa? Kalau Capres, NasDem Kan Sudah Punya
“Kan Pak Jokowi punya kalkulasi, juga melihat momentum. Dan sikap PDIP bukan sebagai pengamat. Sejak awal menegaskan bahwa reshuffle hanya bisa terjadi atas keputusan dari Presiden,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Februari 2023.
Menurut dia, PDIP sudah memberikan masukan kepada Jokowi. Di sisi lain, Hasto menyebut PDIP punya batasan saat memberikan sejumlah masukan, baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah, membuat legacy dari Presiden, maupun mengevaluasi menteri yang kinerjanya dinilai kurang baik.
“Kami juga sudah memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang melakukan kalkulasi,” ujarnya.
PDIP adalah partai yang sejak awal menyuarakan soal kocok ulang kabinet. Hasto beberapa waktu lalu mengingatkan soal peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Hasto saat itu menyebut yang dirobek warna biru dan tinggal merah putih.
Sontak hal ini dikaitkan dengan langkah NasDem, partai koalisi Jokowi dengan bendera warna biru, yang saat itu mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024.
Kemudian Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar menteri NasDem dievaluasi dan di reshuffle. Mereka adalah Menteri Syahrul dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle alias kocok ulang menteri.
“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.
Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.
“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.
Selanjutnya, Djarot menilai Jokowi pasti segera melakukan reshuffle...
