TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, berharap rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kabinet bukan cuma didasari alasan politis. Dia pun menyatakan PKB tak perlu mengusulkan nama.
"Ya, reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tapi meningkatkan kinerja pemerintah," kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2023.
Cak Imin, sapaan Muhaimin, menyebut sampai sekarang tidak ada pembicaraan apapun dari Istana ke PKB soal isu reshuffle tersebut. Muhaimin menyebut tak mau ambil pusing soal rencana Jokowi melakukan reshuffle. Ia yakin Jokowi tahu yang paling terbaik untuk pemerintahan.
"PKB enggak perlu mengusulkan nama siapapun untuk di-reshuffle atau tidak, karena Presiden datanya lebih tahu daripada kita," kata Muhaimin.
PAN Tak Permasalahkan jika reshuffle kabinet berbau politis
Disisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan wajar apabila dalam sebuah isu reshuffle kabinet dipenuhi dengan nuansa politis. Dia mengatakan bukan hal yang mengherankan jika sebuah reshuffle didasari oleh motif-motif politik.
“Pelantikan presiden itu politis, jadi kalau pergantian menteri itu ada isu politisnya ya tidak masalah. Tapi sekali lagi yang tahu persis adalah presiden,” ujar dia pada wartawan.
Yandri mengatakan bahwa partainya tidak ambil pusing terhadap isu reshuffle yang semakin kencang beredar. Sebab, menurut dia, pergantian menteri tersebut merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Mengganti menteri, memasukkan menteri, itu kan hak prerogatif presiden. Orang lain atau partai lain termasuk pengamat boleh saja memberikan masukan. Tapi finalnya tetap di presiden. Namun apabila ada reshuffle, ya kita hormati,” kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Selanjutnya, reshuffle untuk memperbaiki kinerja pemerintahan
