Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Sebut Masalah Konflik Kepentingan dalam Pembuatan Kebijakan

Editor

Febriyan

image-gnews
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 1995 2020
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 1995 2020
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2022 yang dikeluarkan Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan adanya penurunan drastis daripada tahun 2021. Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Heru Suyatmiko mengatakan secara umum penurunan IPK tersebut adalah karena masih maraknya konflik kepentingan di tanah air.

Wawan menjelaskan IPK merupakan penilaian yang didasari oleh pandangan para pelaku usaha dan analis kebijakan publik. Sehingga, rendahnya skor IPK Indonesia tahun 2022 merupakan refleksi dari pebisnis dan pengamat yang memandang iklim kebijakan yang berlangsung di Indonesia.

“Berdasarkan riset kami tersebut, para pelaku usaha dan pengamat menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih rentan korupsi salah satunya adalah konflik kepentingan,” ujar dia saat dihubungi Tempo pada Rabu, 1 Februari 2023.

Kebijakan disebut dibuat untuk menguntungkan beberapa pihak

Wawan mengatakan maraknya konflik kepentingan di Indonesia masih terjadi karena banyaknya pemangku kebijakan yang menyambi sebagai pengusaha. Sehingga, menurut dia, seringkali kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan beberapa pihak saja.

“Misalnya saja kita bisa lihat di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian besar anggotanya yang mencapai 60 persen diantaranya merupakan seorang pengusaha. Tentu itu akan menimbulkan konflik kepentingan,” kata Wawan.

Selain itu, Wawan mengatakan pemerintah juga tidak mengambil langkah-langkah yang dapat meredam konflik kepentingan tersebut. Misalnya saja, dia mengatakan pemerintah tidak mengeluarkan regulasi untuk menjamin partai politik bebas dari praktik korupsi.

“Sehingga proyek-proyek pemerintah seperti pengadaan atau pembangunan akan rentan sekali untuk terjadi korupsi,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wawan juga mengungkap fenomena konflik kepentingan itu sendiri sudah menjadi umum dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan, dia mengatakan semakin ke daerah maka semakin kental konflik kepentingannya.

“Kita ambil contoh banyak pejabat pemerintah pusat yang juga merupakan pengusaha dan memiliki perusahaan besar atau pejabat daerah yang memiliki kerabat seorang pengusaha,” kata Wawan.

Sehingga, Wawan mengatakan semakin dekat pengusaha dengan pemerintah maka akan semakin mudah pula memperlancar urusan bisnisnya. Dia mengatakan pada akhirnya semua akan berakhir pada praktik suap-menyuap.

“Kalau kita bicara persaingan usaha, kalau tidak memiliki backup politik maka akan kalah pengusaha tersebut daripada saingannya,” ujar dia.

Sebelumnya, Transparency International mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi 2022 termasuk Indonesia. Dalam penilaian tersebut, Indonesia mendapatkan angka 34 yang menunjukkan penurunan empat angka dari tahun 2021 yaitu 38. Poin tersebut juga membuat posisi IPK Indonesia melorot ke posisi 110 dari 180 negara yang pada tahun 2021 sendiri Indonesia berada di posisi 96.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Waspadai Adanya Konflik Kepentingan Jelang Pemilu 2024

48 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ditemui usai memberikan keterangan kepada Dewas KPK perihal pemberhentian Endar Priantoro di Gedung Dewas Rabu 12 April 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
KPK Waspadai Adanya Konflik Kepentingan Jelang Pemilu 2024

KPK ingatkan jelang Pemilu 2024 penyelenggara negara rawan menyalahgunakan fasilitas negara dan penyalahgunaan kewenangan.


7 Tuntutan Sivitas Akademika Unpad Kritik Jokowi: Ngadek Sacekna, Nilas Saplasna, Ini Artinya

54 hari lalu

Ketua Senat Akademik Ganjar Kurnia membacakan pernyataan sikap bersama guru besar dan dosen di depan gedung Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 3 Februari 2024. Civitas akademika Unpad menyatakan sikap Seruan Padjadjaran yang menyoroti masalah hukum, etika berpolitik, dan sikap pemerintah jelang Pemilu 2024. Seruan Padjadjaran ditandatangani 82 guru besar, 1.030 dosen dan alumni, dengan dukungan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad. TEMPO/Prima mulia
7 Tuntutan Sivitas Akademika Unpad Kritik Jokowi: Ngadek Sacekna, Nilas Saplasna, Ini Artinya

Civitas Akademica Unpad nyatakan 7 poin kritik terhadap pemerintahan Jokowi soal nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan memenangkan paslon tertentu.


Inilah 10 Negara Paling Tidak Korup di Dunia 2023 Versi Transparency International

55 hari lalu

Ilustrasi korupsi
Inilah 10 Negara Paling Tidak Korup di Dunia 2023 Versi Transparency International

Transparency International telah merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023. Berikut 10 negara paling tidak korup di dunia.


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Periode Kedua Presiden Jokowi: Cenderung Melorot

55 hari lalu

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Periode Kedua Presiden Jokowi: Cenderung Melorot

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cenderung menurun selama periode kedua Presiden Jokowi. Berikut skornya dari 2019 hingga 2023.


Somalia, Negara Paling Korup di Dunia Versi Transparency International

56 hari lalu

Pengungsi Somalia menyiapkan makanan bersama anak-anaknya untuk buka puasa Ramadhan di Hodan, Mogadishu, Somalia. REUTERS/Feisal Omar
Somalia, Negara Paling Korup di Dunia Versi Transparency International

Transparency International telah merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi. Berikut profil Somalia, negara paling korup di dunia.


10 Negara Paling Korup di Dunia Versi Transparency International, Korea Utara Nomor Berapa?

56 hari lalu

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyeka air matanya saat berpidato dalam acara Pertemuan Ibu Nasional di Pyongyang, 4 Desember 2023. Kim Jong Un menangis saat berpidato soal penurunan angka kelahiran di negaranya dan meminta ibu-ibu untuk memiliki banyak anak. KCNA
10 Negara Paling Korup di Dunia Versi Transparency International, Korea Utara Nomor Berapa?

Transparency International merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi. Berikut 10 negara paling korup di dunia.


IM57+ Soroti Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2023 di Indonesia yang Mengalami Stagnasi

57 hari lalu

Koordinator IM57+ M Praswad.  Istimewa
IM57+ Soroti Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2023 di Indonesia yang Mengalami Stagnasi

Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi 2023, kata Praswad, seharusnya menjadi topik serius dalam pembahasan Pemilu 2024.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Jelek, KPK: Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Konkret

57 hari lalu

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango, Johanis Tanak dan Alexander Marwata berfoto bersama dengan Band musik Padi Reborn Andi Fadly Arifuddin (vokal), Yoyo (drum), Rindra Risyanto Noor (bass), Piyu (lead gitar) dan Ari Tri Sosianto (rhytam gitar), seusai tampil memeriahkan acara penutupan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Desember 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Jelek, KPK: Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Konkret

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2023 tercatat 34 atau sama saja dengan tahun 2022 lalu. KPK menyatakan butuh komitmen konkret.


Skor Indeks Persepi Korupsi Indonesia Anjlok, TII Nilai Pelemahan KPK dan Revisi UU MK Berpengaruh

57 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan membutuhkan penanganan extra pula. Foto : Humas Pemberitaan KPK
Skor Indeks Persepi Korupsi Indonesia Anjlok, TII Nilai Pelemahan KPK dan Revisi UU MK Berpengaruh

Skor Indeks Persepi Korupsi (CPI) Indonesia 2023 bertahan di angka 34 dari 100. Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Merosot, ICW Singgung Pemerintahan Jokowi

58 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Merosot, ICW Singgung Pemerintahan Jokowi

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya 34 pada 2023, sehingga peringkatnya turun ke 115 dari 180 negara.