Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan HB X : Wewenang Pemerintah Pusat

image-gnews
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (kiri) dan  Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (kiri) dan Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merespon santai usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. "Namanya politisi kan boleh usul apa pun. Saya tidak mau berkomentar jauh, nanti malah jadi masalah," kata Sri Sultan di Yogyakarta, Selasa, 31 Januari 2023.

Hanya saja, Sultan menegaskan sikapnya bahwa senantiasa tunduk pada konstitusi yang berlaku, bukan pada usulan perorangan. "Ya silakan saja (jika ada usulan jabatan gubernur dihapus), wong semua terserah pemerintah pusat, bukan Cak Imin," kata Sultan HB X.

Cak Imin sebelumnya mengusulkan jabatan gubernur dihapus karena dinilai tidak efektif. Sultan menilai struktur tatanan pemerintahan telah diatur sistem perundang-undangan. "Jadi terserah pemerintah pusat, terserah undang-undang saja, seperti juga Undang-Undang Keistimewaan," kata dia.

Adapun pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY telah diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012. Dalam beleid itu pengisian gubernur dilakukan dengan penetapan, bukan dengan pemilihan seperti halnya provinsi lain di Indonesia.

Muhaimin Sebut Gubernur Tak Efektif

Sebelumnya Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan karena jabatan gubernur seharusnya tidak dipilih melalui pemilihan umum. 

"PKB mengusulkan pilkada pemilihan langsung hanya pilpres, pilbup, dan pilkota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan," kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2023. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Muhaimin, jabatan gubernur tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Muhaimin mengatakan banyak memiliki catatan evaluasi terhadap jabatan tersebut.

Muhaimin menuturkan banyak hal yang harus dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era reformasi. Seperti misalnya sistem politik yang pragmatis dan membuat uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu. 

Dengan sistem pemilu demikian, menurut Muhaimin, karier politik para kader Nahdlatul Ulama atau NU yang baru menjadi madesu alias masa depan suram. Alasannya kader-kader NU yang saat ini duduk di jabatan publik dulunya harus berjuang dengan sistem politik pragmatis tersebut. 

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan, karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," ucap Muhaimin Iskandar

Baca Juga: Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD saat ditanya soal isu bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP sesuai acara Ulang Tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Dell Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan secara logika Cak Imin atau Muhaimin Iskandar tidak mungkin jadi tersangka kasus dugaan korupsi Kemenaker.


Pemilih PKB dukung Prabowo Subianto, Gerindra: Alhamdulilah

12 jam lalu

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bicara ihwal dukungan parpol lain ke Gerindra saat agenda Jalan Sehat Satuan Relawan Indonesia Raya ke 15 di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, Ahad, 13 Agustus 2023. TEMPO/Tika Ayu Tempo
Pemilih PKB dukung Prabowo Subianto, Gerindra: Alhamdulilah

Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan adanya pemilih PKB mendukung Prabowo. Gerindra merasa bersyukur.


Top Nasional: Febri Diansyah Bantah Terlibat Perusakan Barang Bukti Kasus Kementan, Tanggapan Yaqut soal Pendisiplinan PKB

1 hari lalu

Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah dan mantan tim biro hukum KPK, Rasamala Aritonang (kiri), seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan dimintai keterangannya sebagai saksi selama 7 jam, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Keduanya diperiksa untuk mengumpulkan alat bukti oleh tim penyidik KPK sebagai kebutuhan proses penyidikan terkait hasil kegiatan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo, kantor Kementerian Pertanian dan sejumlah rumah para tersangka. TEMPO/Imam Sukamto
Top Nasional: Febri Diansyah Bantah Terlibat Perusakan Barang Bukti Kasus Kementan, Tanggapan Yaqut soal Pendisiplinan PKB

Febri Diansyah membantah dugaan keterlibatan perusakan barang bukti dalam kasus korupsi Kementan.


Polemik Komentar Yaqut vs Cak Imin, LBH Ansor Siap Laporkan Dugaan Politisasi Agama di Pemilu 2024

1 hari lalu

Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menanggapi ihwal wacana PKB  mendisiplinkan dirinya karena bicara soal memilih pemimpin. Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 2 September 2023. TEMPO/Tika Ayu
Polemik Komentar Yaqut vs Cak Imin, LBH Ansor Siap Laporkan Dugaan Politisasi Agama di Pemilu 2024

Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor pusat, Abdul Qodir, siap melaporkan dugaan politisasi agama pada Pemilu 2024.


Ternyata Ini Penyebab Polemik antara Menag Yaqut dan PKB

1 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didampingi Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief (kiri) meninjau fasilitas untuk jamaah sebelum mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa, 27 Juni 2023. Sebanyak 228.093 jamaah haji Indonesia akan mengikuti wukuf di Arafah yang merupakan rangkaian prosesi puncak haji 1444 H. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ternyata Ini Penyebab Polemik antara Menag Yaqut dan PKB

Pernyataan Menag Yaqut soal soal figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama di Pemilu menuai polemik. PKB bakal lakukan ini.


Spesifikasi dan Harga Vespa yang Dipakai Anies Bersama Cak Imin di Denanyar

1 hari lalu

Anies-Cak Imin menaiki Vespa LX i-get (Instagram @cakiminow)
Spesifikasi dan Harga Vespa yang Dipakai Anies Bersama Cak Imin di Denanyar

Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar terlihat berboncengan Vespa LX 125 i-get saat menuju Pesantren Mamba'ul Ma'rif Denanyar, Jawa Timur.


Terancam Disiplin PKB, Yaqut Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan

1 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kedua kiri) meninjau fasilitas untuk jamaah sebelum mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa, 27 Juni 2023. Sebanyak 228.093 jamaah haji Indonesia akan mengikuti wukuf di Arafah yang merupakan rangkaian prosesi puncak haji 1444 H. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Terancam Disiplin PKB, Yaqut Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan belum mendapat surat dari PKB soal rencana pendisiplinan dirinya.


Yaqut Sebut Tak Bakal Cabut Pernyataannya Meski Akan Didisiplinkan PKB

1 hari lalu

Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menanggapi ihwal wacana PKB  mendisiplinkan dirinya karena bicara soal memilih pemimpin. Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 2 September 2023. TEMPO/Tika Ayu
Yaqut Sebut Tak Bakal Cabut Pernyataannya Meski Akan Didisiplinkan PKB

Yaqut Cholil Qoumas menanggapi ihwal wacana PKB mendisiplinkan dirinya soal pernyataannya yang memicu spekulasi masyarakat.


PKB Akan Disiplinkan Yaqut Buntut Omongan Soal Pemimpin Mulut Manis

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memberikan keterangan pers usai menggelar rapat pleno di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 1 September 2023. Deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar rencananya akan dilakukan di salah satu hotel di Surabaya pada Sabtu, 2 September 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKB Akan Disiplinkan Yaqut Buntut Omongan Soal Pemimpin Mulut Manis

Menag Yaqut Cholil Qoumas dianggap telah menggiring opini publik dengan pernyataannya. PKB akan mengambil langkah pendisiplinan.


Profil Kiai Faqih, Pemimpin Pondok Pesantren Langitan dan Pendukung Gus Dur Maju sebagai Presiden

1 hari lalu

KH Abdullah Faqih (kiri), KH Fachruddin Mastura, KH Munasir saat pertemuan kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Forum Langitan di pesantren Langitan, Tuban , Jawa Timur tahun 1999. TEMPO/ Jalil Hakim
Profil Kiai Faqih, Pemimpin Pondok Pesantren Langitan dan Pendukung Gus Dur Maju sebagai Presiden

Siapa itu Kiai Faqih yang merupakan pelopor Poros Langitan bersama Amien Rais dalam gonjang-ganjing politik pasca reformasi? Ia mendukung Gus Dur.