Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

Reporter

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran. Menurut dia anggaran-anggaran gubernur besar, tapi fungsinya hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Terjadi penumpukan di situ," kata Muhaimin usai menghadiri Mimbar Kebangsaan "Road Map dan Konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045" di Lantai III Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 31 Januari 2023.

Muhaimin menilai fungsi koordinasi antara gubernur dengan bupati dan wali kota juga tidak berjalan dengan baik. "Gubernur ngumpulin bupati atau wali kota sudah tidak didengar, karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah sama dengan (pemerintah) pusat. Lebih baik dipanggil menteri daripada dipanggil gubernur, itu alasannya. Sehingga, alasannya tidak efektif jabatan gubernur ini," kata politikus yang akrab disapa Cak Imim itu.

Muhaimin Bilang Gubernur Tidak Efektif

Menurut Muhaimin keberadaan gubernur dalam sistem pemerintahan tidak efektif, sementara anggaran yang diperlukan untuk pemilihan gubernur juga relatif besar. Oleh karena itu Muhaimin mengusulkan jabatan gubernur diganti dengan jabatan setara direktur jenderal atau direktur kementerian.

"Posisi gubernur adalah posisi perpanjangan tangan pemerintah pusat, berarti sifatnya apa? Administrator. Kalau sudah administrator, tidak usah dipilih langsung. Kalau perlu tidak ada jabatan gubernur. Jabatan itu diisi sekaliber dirjen atau direktur dari kementerian, sehingga efisien," tutur dia.

Karena usulan tersebut bersifat revolusioner, Muhaimin berharap pada pemilu serentak 2024 pilkada untuk gubernur sudah dihapuskan. "Momentumnya mengakhiri Pilkada 2024. Presiden keluarkan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), DPR RI keluarkan undang-undang," imbuhnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan tidak adanya jabatan setara gubernur, katanya, maka anggaran besar untuk kepala daerah tingkat provinsi itu bisa dialihkan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Ndak usah dipakai untuk yang lain-lain. Intinya, bagaimana meningkatkan SDM saja. Kita tidak butuh pakai baju yang terlalu bagus, terpenting otaknya cemerlang," ujar Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi


Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ada Parpol Lain yang Akan Dukung Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto: Berwarna Hijau dan Emas

8 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat bersiap memberikan keterangan pers di sela Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Juni 2023. Hari kedua Rakernas, PDI Perjuangan akan membahas strategi pemenangan pemilu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ada Parpol Lain yang Akan Dukung Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto: Berwarna Hijau dan Emas

Hasto Kristiyanto mengungkapkan ciri partai lain yang akan mendukung Ganjar Pranowo dengan menyebut dua warna: hijau dan emas.


PDIP Jajaki Komunikasi dengan PKB dan Golkar, Puan Sebut Ada Peluang Kerja Sama di Pilpres 2024

11 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan keterangan pers di sela Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Menurut Puan, PDIP telah mengantongi sekitar 10 nama yang digadang-gadang bakal jadi cawapres Ganjar Pranowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Jajaki Komunikasi dengan PKB dan Golkar, Puan Sebut Ada Peluang Kerja Sama di Pilpres 2024

Kendati PKB dan Golkar sudah punya koalisi sendiri, Puan menyebut peluang kedua partai itu menjagokan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo masih terbuka.


Usai Demokrat, Kini Giliran PKB Usulkan Deklarasi Capres-Cawapres di Bulan Juni

12 jam lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum bidang Pemenangan Pemilu PKB Jazilul Fawaid (kanan) usai melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengumumkan rencana koalisi dengan PKB saat bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin pada 18 Juni lalu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Usai Demokrat, Kini Giliran PKB Usulkan Deklarasi Capres-Cawapres di Bulan Juni

PKB mengusulkan deklarasi capres-cawapres diumumkan bulan Juni ini. Sebelumnya, Partai Demokrat juga mengusulkan deklarasi cawapres di bulan ini.


PKB Ultimatum agar Pengumuman Capres-Cawapres Juni, Gerindra: Kami Evaluasi di Internal

16 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat melakukan sidak lokasi pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Rombongan Anggota DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut meninjau langsung lokasi pembangunan proyek Meikarta yang mangkrak untuk mengetahui kondisi bangunan apartemen yang belum rampung, dan membuat banyak konsumen merasa dibohongi dan dirugikan. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKB Ultimatum agar Pengumuman Capres-Cawapres Juni, Gerindra: Kami Evaluasi di Internal

Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid perihal desakan agar capres cawapres diumumkan Juni


Gerindra Sebut Ultimatum dari PKB Sebagai Masukan, Bukan Ancaman

1 hari lalu

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan) disambut Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto (kedua kiri), Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kedua kanan) saat mengunjungi kantor DPP PAN di Jakarta, Senin, 5 Juni 2023. Pertemuan tersebut merupakan silahturahmi dan komunikasi antar partai menjelang Pemilu 2024 serta membicarakan Capres dan Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerindra Sebut Ultimatum dari PKB Sebagai Masukan, Bukan Ancaman

Gerindra menyatakan akan membahas masukan PKB secara internal.


Puan Bakal Rayu Kaesang Gabung PDIP, Pertimbangkan Sokong Maju Pilkada Depok

3 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat melakukan pertemuan dengan PAN di kantor DPP PDI Perjuangan, Jumat, 2 Juni 2023. Kunjungan Partai Amanat Nasional (PAN) ke PDI Perjuangan sebagai bentuk silahturahmi dan kerja sama partai politik seperti membahas penjajakan kerja sama koalisi Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Bakal Rayu Kaesang Gabung PDIP, Pertimbangkan Sokong Maju Pilkada Depok

Puan Maharani mengatakan akan mencoba merayu Kaesang Pangarep gabung ke PDIP


Peluang Duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir Dinilai Kuat, Ini Alasannya

3 hari lalu

Menteri BUMN, Erick Thohir berfoto dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menyambangi Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Ahad, 19 Juni 2022. Dalam akun Instagramnya, Erick memberi keterangan pertemuan ini sebagai diskusi terbuka dengan Prabowo. Dok: Tim Erick Thohir
Peluang Duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir Dinilai Kuat, Ini Alasannya

Burhanuddin Muhtadi menilai hubungan Prabowo Subianto dan Erick Thohir semakin positif belakangan ini.


Prabowo Subianto Akan Berdiskusi dengan Jokowi Soal Cawapres

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Subianto Akan Berdiskusi dengan Jokowi Soal Cawapres

Ahmad Muzani menyatakan Prabowo Subianto pasti akan berdiskusi dengan Presiden Jokowi soal siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024.


Pemilu 2024, 6 Mantan Napi Kasus Judi, Narkoba dan Korupsi Daftar Jadi Caleg di Belitung Timur

3 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, 6 Mantan Napi Kasus Judi, Narkoba dan Korupsi Daftar Jadi Caleg di Belitung Timur

Para mantan narapidana yang ingin maju sebagai Caleg pada Pemilu 2024 belum melengkapi persyaratan khusus yang harus mereka serahkan ke KPU.


Strategi Golkar Menangkan Pemilu 2024: Caleg Cadangan hingga Tugas Khusus Ridwan Kamil

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato pengarahan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu, 4 Juni 2023. Rakernas tersebut membahas rencana kerja dalam rangka pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Strategi Golkar Menangkan Pemilu 2024: Caleg Cadangan hingga Tugas Khusus Ridwan Kamil

Golkar bertekad menjadi partai politik nomor satu pada Pemilu 2024. Strategi caleg cadangan dan memberikan tugas khusus kepada Ridwan Kamil.