"

Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

Presiden Joko Widodo bersama Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar (kanan) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) berjalan di area persemaian saat peresmian Persemaian Rumpin di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Juni 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo bersama Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar (kanan) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) berjalan di area persemaian saat peresmian Persemaian Rumpin di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Juni 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya absen dalam rapat terbatas yang membahas soal ketahanan pangan menjelang puasa di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini. Menteri dari Partai NasDem itu absen di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu Pon besok.

Sebagai gantinya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, datang menggantikan Siti dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu. Saat ditanya alasan Siti absen dalam rapat hari ini, Alue menolak berkomentar. 

"No comment kalau urusan itu, no comment," kata Alue di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2023. 

Alue menyebut Siti tengah berada di Nusa Tenggara Timur. Ia di sana untuk mempersiapkan pembukaan KTT ASEAN. 

Baca juga: Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Sementara itu dari pantauan Tempo di Istana, hanya Kementerian LHK yang mengutus Wakil Menteri untuk rapat tersebut. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR M. Basuki Hadimoeljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, hingga Direktur Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas datang langsung.

Saat ditanya soal alasan Menteri LHK absen, beberapa menteri enggan berkomentar. Hanya Buwas yang menyebut undangan pembahasan beras hanya dilakukan antara Bulog, Kemendagri, hingga Badan Pangan Nasional. 

"Ya ini kan masalah penyaluran operasi pasar, Mendag itu stabilisasi, saya pelaksananya, Pak Arief itu yang ngitung neracanya," kata Buwas. 

Isu reshuffle mencuat setelah Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Seperti diketahui partai yang dipimpin Surya Paloh itu masih berada di dalam kabinet Jokowi. Sementara Anies dinilai sebagai antitesa Jokowi.

PDIP adalah partai yang paling keras menyuarakan agar NasDem keluar dari kabinet.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada laporan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Presiden Jokowi yang tidak tepat. Padahal, kata dia, sebagai pembantu Presiden, menteri mestinya menguasai pelbagai hal yang diurusi kementeriannya. Syahrul adalah menteri yang berasal dari Partai NasDem.

“Ada yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya,” kata Hasto, Kamis, 19 Januari 2023.

Selain Hasto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat lebih dulu mengusulkan agar menteri NasDem dievaluasi dan di reshuffle. Selain Syahrul Yasin Limpo, Djarot juga meminta agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle alias kocok ulang menteri.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju pada Pilpres 2024.. Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden.

Djarot mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya

Di tengah isu reshuffle kabinet ini, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, pada Kamis lalu. Jokowi tak mau menjelaskan apa isi pertemuan tersebut.

"(Pertemuan) biasa-biasa saja. Mau tahu saja (isi pertemuan)," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad kemarin, 29 Januari 2023.

 Baca juga:  Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

M JULNIS FIRMANSYAH 








KontraS Nilai Pernyataan Ketua BIN Budi Gunawan Langgar Profesionalitas dan Netralitas

42 detik lalu

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org
KontraS Nilai Pernyataan Ketua BIN Budi Gunawan Langgar Profesionalitas dan Netralitas

KontraS menilai Kepala BIN Budi Gunawan yang menyatakan aura Presiden Jokowi pindah ke Prabowo langgar profesionalitas dan netralitas.


Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Kita Ikuti

36 menit lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menanam pohon dan meninjau lokasi penataan jalur hijau pergudangan pejagalan sisi tol bandara di Pluit Karang, Jakarta Utara, Kamis, 2 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Kita Ikuti

Heru Budi akan menunggu turunan surat edaran larangan buka puasa bersama dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Gerilya Aktivis NU di Balik Pertemuan Anies Baswedan dan Said Aqil Siradj

1 jam lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
Gerilya Aktivis NU di Balik Pertemuan Anies Baswedan dan Said Aqil Siradj

Sejumlah kader dan aktivis Nahdlatul Ulama atau NU bergerilya untuk memperkenalkan calon presiden Anies Baswedan kepada warga Nahdliyin.


Seskab Sebut Larangan Buka Puasa Bersama Hanya untuk Pejabat, Publik Diberi Kebebasan

1 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Sebut Larangan Buka Puasa Bersama Hanya untuk Pejabat, Publik Diberi Kebebasan

Seskab Pramono Anung sebut larangan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada para menteri/pejabat pemerintahan.


Kepala BIN Sebut Sebagian Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Demokrat: Pejabat Negara Ikut Politik Praktis Itu Berbahaya

1 jam lalu

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Istimewa.
Kepala BIN Sebut Sebagian Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Demokrat: Pejabat Negara Ikut Politik Praktis Itu Berbahaya

Demokrat menyayangkan pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan yang meng-endorse Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di depan Jokowi


Jokowi Strategy for 2024 Presidential Election

3 jam lalu

Jokowi Strategy for 2024 Presidential Election

In the lead up to the 2024 Presidential Election, President Jokowi is making more political moves.


Suara Pembeli di Pasar Senen Merespons Keputusan Jokowi Larang Bisnis Thrifting

3 jam lalu

Lapak produk thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang ditutup polisi, Kamis, 23 Maret 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Suara Pembeli di Pasar Senen Merespons Keputusan Jokowi Larang Bisnis Thrifting

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang bisnis thrifting. Keputusan ini mendapat respons dari salah satu pembeli produk thrift di Pasar Senen.


Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

4 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

Amnesty menilai keputusan DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU telah mengabaikan aspirasi rakyat dan tak menghormati putusan MK


Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

4 jam lalu

Faldo Maldini. Twitter/@FaldoMaldini
Faldo Tanggapi Kritik BEM UI Soal Perpu Cipta Kerja: Mirip Kelompok Antipemerintah yang Asal Bukan Jokowi

Faldo Maldini, mengkritik balik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI yang memprotes Perpu Cipta Kerja


Soal Bisnis Thrifting, Pedagang Pasar Senen: Pakaian Bekas Bukan Sampah

5 jam lalu

Spanduk soal bisnis thrifting yang terpampang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Maret 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Soal Bisnis Thrifting, Pedagang Pasar Senen: Pakaian Bekas Bukan Sampah

Pedagang Pasar Senen keberatan dengan pernyataan pemerintah soal bisnis baju bekas impor alias thrifting.