TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto soal kinerja salah satu menterinya, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Hasto sebelumnya mengatakan ada laporan Syahrul ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tidak tepat.
Menurut Ali, pernyataan Hasto itu hanya berdasarkan persepsinya. Dia menyebut PDIP tidak perlu mendesak-desak Jokowi untuk mengocok ulang menteri. Pasalnya, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
“Jadi kita tidak usah menuding seorang menteri berdasarkan hal yang berangkat dari ketidaksukaan kita. Jadi seorang menteri memberikan data pasti punya basis,” kata Ali saat dihubungi, Senin, 30 Januari 2023.
Dia menjelaskan, urusan pangan hingga saat ini memang carut-marut. Ali menyebut miskoordinasi kerap terjadi antara Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Kementerian Perdagangan.
NasDem tak pernah minta menteri PDIP direshuffle saat kasus korupsi bansos
Ia menilai pernyataan PDIP yang mengkritisi menterinya hanya asumsi. Ali kemudian menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP.
“Bagi kita, kalau NasDem dituding seperti itu kan itu asumsi. Bagaimana dengan Kemensos yang kemarin terlibat kasus korupsi ya kan? Apakah kita ada minta reshuffle mengganti PDIP? Kan tidak,” ujarnya.
Ia berharap partai politik tidak mendikte Presiden untuk melakukan reshuffle. Ali menyebut hal itu tidak elok menjadi tontonan publik.
“Sebaiknya kita tidak perlu ikut dalam ruang yang bukan kewenangan kita. Sehingga Presiden tidak kelihatan didikte oleh parpol. Karena itu saya pikir tidak elok dipertontonkan,” ujarnya.
Selanjutnya, desakan dari PDIP agar NasDem keluar dari kabinet Presiden Jokowi
