Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Editor

Febriyan

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah disarankan membuat aturan yang mengatur soal larangan politik dinasti di Indonesia menyusul rencana putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut terjun ke  dunia politik. Kaesang akan menyusul kakaknya, Gibran Rakabuming, dan iparnya, Bobby Nasution, yang sudah terlebih dahulu masuk ke dunia politik.  

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai peraturan soal larangan dinasti poltik diperlukan. Pasalnya, selama ini banyak pihak yang menghujat hal tersebut karena dianggap tak sehat dan tak etis. Sampai sekarang, menurut dia, tidak ada regulasi yang mengatur soal politik dinasti. 

"Kalau politik dinasti dianggap tak sehat, mestinya DPR dan pemerintah bikin aturannya biar tak ada cibiran," kata Adi saat dihubungi Tempo, Senin, 30 Januari 2023.

Aturan etis seringkali tidak digunakan dalam politik Indonesia 

Menurut Adi, jika tak ada regulasi yang mengatur, maka alasan etis tidak bisa digunakan untuk melarang praktik politik dinasti karena akan bertabrakan dengan prinsip demokrasi serta HAM. Absennya regulasi ini membuat elite politik mulai dari level presiden, menteri, anggota dewan, hingga kepala daerah cenderung mengajak keluarga inti mereka terjun ke politik secara kolektif. 

"Aturan etis itu samar, fleksibel, dan sulit diukur, tak heran kalau kemudian standar etis dalam politik seringkali tak dipakai, tak bisa dijadikan alat untuk melarang orang maju, yang ada hanya alat judmental atas nama moralitas. Itu saja tak lebih," kata Adi. 

Sebelumnya, Kaesang Pangarep telah menyatakan tertarik terjun ke dunia politik seperti ayah dan saudaranya. Keinginan Kaesang tersebut disampaikan langsung oleh sang kakak, Gibran Rakabuming Raka,  yang merupakan Wali Kota Solo pada 23 Januari 2023 lalu.

"Saya ya kaget dia secara terbuka menyampaikan ke saya bahwa dia ada ketertarikan ke dunia politik," ucap Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo.

Gibran menyatakan Jokowi pun terkejut mendengar ketertarikan Kaesang. Adik bungsunya itu, menurut Gibran, telah menyatakan ingin maju ke ranah eksekutif. Akan tetapi dia tak menyebutkan daerah mana yang akan disasar Kaesang.

Jawaban Gibran soal dinasti politik

Soal tudingan dinasti politik, Gibran Rakabuming menyerahkan penilaian tersebut pada masyarakat. Ia menyebut ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah kompetisi dimana seorang calon bisa terpilih atau tidak dipilih.

Berkaitan pandangan miring terhadap Kaesang Pangarep, Gibran menilai adiknya memiliki kemampuan. Ia mencontohkan Kaesang cukup berhasil dalam menangani manajemen Persis Solo dalam beberapa tahun terakhir.

“Penilaian warga seperti apa, silakan. Warga juga tidak harus pilih Kaesang karena kompetisi. Yang jelas, Kaesang sudah pernah saya beri tugas dan berjalan baik memperbaiki Persis Solo. Itu bisa menjadi modal dan portofolio Kaesang di politik,” ujar Gibran. 

Selain Gibran, salah satu keluarga Presiden Jokowi yang juga masuk ke dunia politik adalah Bobby Nasution yang merupakan Wali Kota Medan. Bobby adalah suami dari putri Jokowi, Kahiyang Ayu.








Jokowi: Jakarta Pagi Macet, Siang Macet, Sore Macet, Malam Macet

17 menit lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Jokowi: Jakarta Pagi Macet, Siang Macet, Sore Macet, Malam Macet

Presiden Jokowi menyebut kemacetan di Jakarta terjadi sepanjang hari, dari pagi sampai malam macet. Terlambat membangun transportasi publik.


Mengapa Kendaraan Pribadi Lebih Banyak dari Kendaraan Umum? Ini Kata Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait Piala Dunia U-20, di Istana Merdeka, Selasa, 28 Maret 2023. YouTube/Sekretariat Presiden
Mengapa Kendaraan Pribadi Lebih Banyak dari Kendaraan Umum? Ini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan kendaraan pribadi di Jakarta lebih banyak dari kendaraan umum.


Mahfud Md dan Sri Mulyani Sajikan Data Berbeda, Anggota DPR Lebih Percaya Mahfud

7 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md dan Sri Mulyani Sajikan Data Berbeda, Anggota DPR Lebih Percaya Mahfud

Anggota Komisi Hukum DPR Mulfachri Harahap mengusulkan agar DPR membentuk pansus untuk mengusut perbedaan data Mahfud Md dan Sri Mulyani tersebut.


Doakan Mahfud Md Tak Direshuffle Jokowi, Johan Budi: Presiden Tak Suka Menteri Berdebat Di Luar

8 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md saat bersiap mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Doakan Mahfud Md Tak Direshuffle Jokowi, Johan Budi: Presiden Tak Suka Menteri Berdebat Di Luar

Johan Budi mengingatkan anggota Dewan maupun pemerintah agar tidak saling mengancam. Menurut Johan, tiap-tiap pihak punya kotoran dan sisi gelap.


Usut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Anggota DPR Usul Gunakan Hak Angket

8 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md saat bersiap mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Rapat ini digelar setelah Mahfud sebelumnya mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan dari PPATK soal adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Usut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Anggota DPR Usul Gunakan Hak Angket

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengusut soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Data Mahfud Md dan Sri Mulyani Soal Transaksi Mencurigakan Berbeda, Anggota DPR Usulkan Bentuk Pansus

10 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Saat memberikan pemaparan, Mahfud turut merespon anggota DPR Komisi Hukum Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang sebelumnya menyebutkan peluang ancaman pidana karena Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan informasi intelijen kepada Mahfud. TEMPO/M Taufan Rengganis
Data Mahfud Md dan Sri Mulyani Soal Transaksi Mencurigakan Berbeda, Anggota DPR Usulkan Bentuk Pansus

Anggota DPR mempertanyakan perbedaan data yang disajikan Mahfud Md dan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.


Mahfud Md Sebut Benny K Harman Seperti Interogasi Pencopet Saat Bertanya ke Kepala PPATK

11 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md Sebut Benny K Harman Seperti Interogasi Pencopet Saat Bertanya ke Kepala PPATK

Mahfud Md menyatakan Benny K Harman seperti menginterogasi pencopet saat bertanya kepada Kepala PPATK dalam rapat pekan lalu.


Mahfud Md Sebut Pengungkapan Informasi Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Tak Langgar Undang-Undang

11 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Rapat tersebut membahas polemik transaksi keuangan janggal senilai Rp349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md Sebut Pengungkapan Informasi Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Tak Langgar Undang-Undang

Mahfud Md menyatakan langkahnya mengumumkan total transaksi mencurigakan Rp 349 triliun tak melanggar undang-undang karena tak menyebut nama.


Terkini Metro: Peras PKL Bermodus Minta THR 2023, Mutasi Polri, Putra Jokowi Didukung Maju Pilkada 2024

11 jam lalu

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara
Terkini Metro: Peras PKL Bermodus Minta THR 2023, Mutasi Polri, Putra Jokowi Didukung Maju Pilkada 2024

Berita terkini Metro Tempo.co menyajikan informasi soal modus minta THR 2023, mutasi Polri, dan putra Presiden Jokowi didukung maju Pilkada 2024.


Tidak Ikut Tolak Kedatangan Timnas Israel, Gibran: Saya Komitmen dengan Perjanjian

12 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat menjawab pertanyaan awak media seputar Piala Dunia U-20 2023 di Gedung DPRD Kota Solo, Rabu, 29 Maret 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Tidak Ikut Tolak Kedatangan Timnas Israel, Gibran: Saya Komitmen dengan Perjanjian

Gibran meminta kehadiran Timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia U-20 di Indonesia tak diributkan.