Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Editor

Febriyan

image-gnews
Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah disarankan membuat aturan yang mengatur soal larangan politik dinasti di Indonesia menyusul rencana putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut terjun ke  dunia politik. Kaesang akan menyusul kakaknya, Gibran Rakabuming, dan iparnya, Bobby Nasution, yang sudah terlebih dahulu masuk ke dunia politik.  

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai peraturan soal larangan dinasti poltik diperlukan. Pasalnya, selama ini banyak pihak yang menghujat hal tersebut karena dianggap tak sehat dan tak etis. Sampai sekarang, menurut dia, tidak ada regulasi yang mengatur soal politik dinasti. 

"Kalau politik dinasti dianggap tak sehat, mestinya DPR dan pemerintah bikin aturannya biar tak ada cibiran," kata Adi saat dihubungi Tempo, Senin, 30 Januari 2023.

Aturan etis seringkali tidak digunakan dalam politik Indonesia 

Menurut Adi, jika tak ada regulasi yang mengatur, maka alasan etis tidak bisa digunakan untuk melarang praktik politik dinasti karena akan bertabrakan dengan prinsip demokrasi serta HAM. Absennya regulasi ini membuat elite politik mulai dari level presiden, menteri, anggota dewan, hingga kepala daerah cenderung mengajak keluarga inti mereka terjun ke politik secara kolektif. 

"Aturan etis itu samar, fleksibel, dan sulit diukur, tak heran kalau kemudian standar etis dalam politik seringkali tak dipakai, tak bisa dijadikan alat untuk melarang orang maju, yang ada hanya alat judmental atas nama moralitas. Itu saja tak lebih," kata Adi. 

Sebelumnya, Kaesang Pangarep telah menyatakan tertarik terjun ke dunia politik seperti ayah dan saudaranya. Keinginan Kaesang tersebut disampaikan langsung oleh sang kakak, Gibran Rakabuming Raka,  yang merupakan Wali Kota Solo pada 23 Januari 2023 lalu.

"Saya ya kaget dia secara terbuka menyampaikan ke saya bahwa dia ada ketertarikan ke dunia politik," ucap Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gibran menyatakan Jokowi pun terkejut mendengar ketertarikan Kaesang. Adik bungsunya itu, menurut Gibran, telah menyatakan ingin maju ke ranah eksekutif. Akan tetapi dia tak menyebutkan daerah mana yang akan disasar Kaesang.

Jawaban Gibran soal dinasti politik

Soal tudingan dinasti politik, Gibran Rakabuming menyerahkan penilaian tersebut pada masyarakat. Ia menyebut ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah kompetisi dimana seorang calon bisa terpilih atau tidak dipilih.

Berkaitan pandangan miring terhadap Kaesang Pangarep, Gibran menilai adiknya memiliki kemampuan. Ia mencontohkan Kaesang cukup berhasil dalam menangani manajemen Persis Solo dalam beberapa tahun terakhir.

“Penilaian warga seperti apa, silakan. Warga juga tidak harus pilih Kaesang karena kompetisi. Yang jelas, Kaesang sudah pernah saya beri tugas dan berjalan baik memperbaiki Persis Solo. Itu bisa menjadi modal dan portofolio Kaesang di politik,” ujar Gibran. 

Selain Gibran, salah satu keluarga Presiden Jokowi yang juga masuk ke dunia politik adalah Bobby Nasution yang merupakan Wali Kota Medan. Bobby adalah suami dari putri Jokowi, Kahiyang Ayu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gagal Lolos Jadi Anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin Hanya Raih 7.001 Suara

7 menit lalu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Kamis petang, 3 Desember 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Gagal Lolos Jadi Anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin Hanya Raih 7.001 Suara

Ngabalin maju di dapil Buton, Sulawesi Tenggara sebagai caleg dari Partai Golkar. Dia hanya meraih 7.001 suara.


KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

23 menit lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

Dalam sebulan terakhir sejak Pemilu 2024, sejumlah pihak melakukan demonstrasi di depan Gedung KPU. Siapa saja mereka, dan apa tuntutannya?


Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

34 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

Pilgub Sumut akan seru, bisakah mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, eks Wagub Musa Rajekshah kalahkan menantu Jokowi, Bobby Nasution?


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

35 menit lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

53 menit lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

1 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

Eks Danjen Kopassus Soenarko mendapat sorotan hari-hari ini, setelah menjadi salah satu motor unjuk rasa protes indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

1 jam lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

Saat kunker Jokowi di Sumatra Utara terjadi dua insiden yang menyeret nama Paspampres. Apa saja insiden itu? Bagaimana pula respons Paspampres?


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

2 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

3 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.