Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengacara: Samanhudi Anwar Tidak Dendam pada Santoso, Tapi Sakit Hati pada PDIP

Reporter

image-gnews
Tersangka kasus curas rumah dinas Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, saat dibawa pada konferensi pers di Bidang Humas Polda Jatim, 30 Januari 2023. Foto: Kukuh S. Wibowo
Tersangka kasus curas rumah dinas Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, saat dibawa pada konferensi pers di Bidang Humas Polda Jatim, 30 Januari 2023. Foto: Kukuh S. Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Pengacara bekas Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Joko Trisno Mudiyanto, menampik ada motif dendam pribadi antara kliennya dengan Wali Kota Blitar saat ini, Santoso, yang melatarbelakangi peristiwa perampokan di rumah dinas pada Sabtu dini hari, 12 Desember 2023 lalu.

Menurut Joko desas-desus tersebut sudah dijawab sendiri oleh Samanhudi saat diperiksa oleh penyidit Subdirektorat Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur pada Jumat, 27 Januari 2023 mulai pukul 20.15 sampai Sabtu dini hari, 28 Januari 2023 jam 03.00.

Joko yang mendampingi pemeriksaan Samanhudi berujar kliennya mengklarifikasi bahwa bukan dendam pribadi antara dia dengan Santoso yang dimaksud, melainkan dendam politik pada partai politiknya, PDI Perjuangan.

”Sudah dijelaskan oleh Pak Hudi bahwa yang dia maksud di sini dendam politik. Karena  menyerempet masalah politik, makanya saya minta ke penyidik agar masalah itu tidak usah dimasukkan BAP,” kata Joko saat dihubungi Tempo, Senin, 30 Januari 2023.

Dendam politik Samanhudi pada partai yang membesarkannya itu, kata Joko, berawal ketika anak wali kota dua periode tersebut, Hendri Pradipta Anwar alias Thole, yang dicalokan sebagai pengurus Dewa Pimpinan Cabang PDIP Kota Blitar, tiba-tiba dicoret oleh pengurus yang lebih tinggi. Dendam politik itu, menurut Joko, akan diwujudkan Samanhudi pada 2024 khususnya saat pemilu kepala daerah dan pemilu legislatif.

Samanhudi kian kecewa karena Hendri dan Santoso yang telah mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota  pada 2019 ke DPC PDIP Kota Blitar tidak memperoleh rekomendasi dari DPP PDIP.  Rekomendasi DPP PDIP jutsru turun pada Santoso. “Saya tahu persis prosesnya, karena saya ikut mendampingi pendaftaran saat itu, saya kuasa hukumnya. Jadi ini murni dendam politik,” ujar Joko.

Dendam politik itu pulalah, kata Joko, yang mendorong Samanhudi berniat menyeberang ke NasDem. “Tulisan kawula alit (rakyat kecil) yang semula berwarna merah dan hitam, sekarang menjadi biru tua. Jadi salah kalau menghubung-hubungkan dendam pribadi Pak Hudi dengan Pak San (Santoso), sangat salah, karena hubungan keduanya harmonis,” kata Joko.

Joko mengklaim setelah peristiwa perampokan di rumah dinas Santoso, dia langsung bertanya pada Samanhudi. Musababnya, isu di Blitar telah santer bahwa peristiwa itu setingan Samanhudi. “Saya langsung telepon, Bos, sampeyan terlibat enggak? ‘Goblog ye (apa gimana) aku. Goblok aku jenenge (namanya) kalau sampai melakukan perampokan, wong statusku ini masih pembebasan bersyarat dari KPK’,” tutur Joko menirukan jawaban Samanhudi.

Joko mengatakan saat Samanhudi bebas dari Lapas Sragen dan pulang ke Blitar, dia sudah mengingatkan agar kliennya itu tak usah berorasi di hadapan massa pendukungnya. Namun karena desakan massa dan simpatisan, akhirnya Samanhudi pun berorasi. Dalam orasinya Samanhudi menyebut-nyebut akan melakukan balas dendam politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Bidang Humas Polda Jawa Timur pada Senin siang, Samanhudi tak merespon pertanyaan wartawan soal dendam politik ini. Dengan tangan terborgol, ia bungkam saat digiring masuk dan keluar ruangan konferensi pers.


Daftarkan Gugatan Praperadilan

Joko juga mendaftarkan gugatan praperadilan atas proses penangkapan polisi pada Samanhudi yang dianggapnya tak prosedural. Ia mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Blitar pada Senin siang dan telah menerima nomor register No. 1/Pid.pra/2023/PN.Blitar

Menurut Joko, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014, dalam menetapkan tersangka harus disertai dua alat bukti yang cukup dan pemeriksaan saksi atau calon tersangka.

“Tapi itu tidak dilalui oleh penyidik Polda Jatim, langsung tanggal 26 Januari penetapan tersangka, tanggal 27 Januari dijemput paksa. Malamnya Pak Hudi diperiksa dalam kaitannya sebagai tersangka,” kata Joko.

Joko mengatakan penjemputan Samanhudi juga tak disertai surat penangkapan maupun surat pemberitahuan. Joko mengaku awalnya dihubungi Samanhudi pada Jumat pagi, namun belum sempat bicara panjang, sambungan telepon telah terputus. “Jadi saya tidak tahu kalau Pak Hudi dijemput polda,” ujarnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Dirmanto mempersilakan pengacara Samanhudi Anwar mendaftarkan gugatan praperadilan. Menurut dia gugatan tersebut merupakan hak tersangka. “Kami akan menghadapi, tapi saat ini belum ada pemberitahuan ke kita soal gugatan itu,” kata Dirmanto di Polda Jawa Timur.

Baca Juga: Terlibat Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Motif Samanhudi Anwar Disebut Dendam dan Sakit Hati


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

13 jam lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

19 jam lalu

Ganjar Pranowo mengikuti upacara bendera Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 1 Juni 2024. FOTO/Istimewa
Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap membantu calon-calon yang meminta bantuannya untuk pemenangan Pilkada 2024.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

1 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

1 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

Ganjar Pranowo diangkat jadi Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ia pun mengungkap tugas-tugasnya.


Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

1 hari lalu

Taufiq Kiemas pertama kali mengenal Megawati saat mereka menjadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan bergabung di
Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

Taufiq Kiemas meraih penghargaan Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism dari CNN Awards 2024. Ini kiprah suami Megawati Soekarnoputri.


PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

1 hari lalu

Logo PDIP
PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

PDIP dan enam parpol di Kabupaten Sukoharjo membentuk koalisi besar untuk mengusung petahana kembali maju dalam Pilkada 2024.


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

1 hari lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.


Wacana Golkar Duetkan Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, PKS dan PDIP Beri Respons Ini

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonedia (PSI), Kaesang Pangarep, disambut Ketua Umum Golkar Airlanggar Hartarto saat mengunjungi markas Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Wacana Golkar Duetkan Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, PKS dan PDIP Beri Respons Ini

Wacana Golkar menduetkan Kaesang dengan Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta mendapat respons dari PKS dan PDIP. Begini katanya.


PDIP Nilai Ide Golkar Pasangkan Jusuf Hamka dengan Kaesang Sekadar Cek Ombak

1 hari lalu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
PDIP Nilai Ide Golkar Pasangkan Jusuf Hamka dengan Kaesang Sekadar Cek Ombak

PDIP menganggap langkah Golkar memasang Jusuf Hamka dengan Kaesang hanya sekadar mengukur respons masyarakat.