Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, PAN Sebut Belum Ambil Sikap

Editor

Febriyan

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya belum mengambil sikap terkait wacana penambahan masa jabatan kepala desa (kades) yang belakangan santer beredar. Sebab, kata dia, saat ini masih dalam tahap menampung aspirasi dari masyarakat.

“Kita belum sampai ke sana, itu kesimpulan di ujung. Kalau ditanya menolak atau mendukung, akan dibahas terlebih dahulu,” ujar Yandri saat ditemui di Kompleks Gedung DPR dan MPR RI, Jakarta pada Ahad 29 Januari 2023.

PAN akan mempertimbangkan manfaat dan mudharat perpanjangan masa jabatan kades

Yandri mengatakan PAN tidak akan tergesa-gesa mengambil sikap terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kades. Sebab, kata dia, PAN tentu akan melakukan kajian komperhensif terkait kemanfaatan dari perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut.

“Tentu akan dibahas dulu apa manfaat dan mudharatnya, siapa yang mengusulkan, apa urgensinya terhadap republik, apa kepentingannya untuk desa, bagaimana singgungan dengan rakyat, banyak yang dikaji,” ujar Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Oleh sebab itu, Yandri menyebut hingga saat ini Partai Amanat Nasional belum menentukan sikap apakah akan mendukung atau menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Selain itu, kata dia, wacana tersebut juga baru bergulir di masyarakat sehingga belum bisa diambil sebuah kesimpulan.

“Sehingga belum ada kesimpulan, sekarang saja baru ada aspirasi, baru ada demonstrasi dan baru ada penampungan aspirasi,” ujar dia.

Tak menutup kemungkinan usulan perpanjangan masa jabatan disetujui

Meski demikian, Yandri mengatakan tidak menutup peluang jika memang wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa akan disetujui oleh pemerintah dan DPR nantinya. Sebab, menurut dia, tidak ada undang-undang yang tidak bisa direvisi selama ada aspirasi yang kuat serta kesepakatan politik yang mendukung.

“Mau direvisi usia atau masa jabatan tetap bisa tergantung kesepakatan politik nantinya. Tadi aspirasi bagus tentu yang mengesahkan pemerintah dan DPR apakah aspirasi itu diterjemahkan ke dalam undang-undang nantinya,” kata Yandri.

Sebelumnya, ribuan kepala desa yang tergabung ke dalam Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDSI) berunjuk rasa di depan Komplek DPR RI pada Rabu 25 Januari 2023. Mereka menuntut adanaya perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa menjadi sembilan tahun.

2 partai setuju perpanjangan masa jabatan kepala desa 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai yang setuju akan wacana tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partai juga mendukung tuntutan tersebut. Menurutnya, Kepala Desa harus diberi jabatan lebih lama untuk bisa merealisasikan janji kampanye mereka tanpa perlu memikirkan kontestasi pilkades berikutnya. 

“Perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk merealisasikan janji kampanyenya dengan kecukupan waktu,” kata Said.

Selain PDI-P, Partai kebangkitan Bangsa atau PKB juga sudah menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan  partainya mendukung usulan penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Hanya saja, Muhaimin menyatakan masa jabatan itu dibagi dalam dua periode.

"Saya setuju jabatan kades sembilan tahun dengan dua periode. Usulan ini sangat realistis sehingga patut dan layak untuk diperjuangkan,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 19 November 2022.








Ini Alasan PKB Ajak Anggota KIB Gabung KIR

54 menit lalu

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid SQ.
Ini Alasan PKB Ajak Anggota KIB Gabung KIR

Jazilul PKB menyebut upaya menggaet anggota KIB mengingat hingga saat ini mereka belum menunjukkan tanda-tanda bakal mengumumkan capres


RI Batal Gelar Piala Dunia U-20, PKB Sebut Bakal Berdampak ke Elektabilitas Politikus yang Menolak

2 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.
RI Batal Gelar Piala Dunia U-20, PKB Sebut Bakal Berdampak ke Elektabilitas Politikus yang Menolak

Jazilul Fawaid memprediksi politikus yang menolak kedatangan Timnas Israel hingga FIFA membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia, bakal terdampak secara elektabilitas.


PKB Genjot Sosialisasi Muhaimin Selama Ramadhan Setelah Masuk Lima Besar Capres

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) menghadiri Ijtima Ulama Jakarta di Jakarta, Kamis 2 Februari 2023. PKB menggelar Ijtima Ulama Jakarta dengan mengusung tema
PKB Genjot Sosialisasi Muhaimin Selama Ramadhan Setelah Masuk Lima Besar Capres

Jazilul Fawaid menyebut pihaknya bakal menggenjot sosialisasi Muhaimin Iskandar di bulan Ramadan 2023 untuk menaikan elektabilitas.


PKB Sebut Koalisi KIR Tidak Pernah Perhitungkan Duet Prabowo-Ganjar

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Jazilul Fawaid dalam acara Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 15 Juli 2022. Dok.Istimewa
PKB Sebut Koalisi KIR Tidak Pernah Perhitungkan Duet Prabowo-Ganjar

Jazilul Fawaid mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tidak pernah memperhitungkan menduetkan Prabowo-Ganjar


Jazilul Fawaid Proyeksikan Koalisi PKB-Gerindra Umumkan Capres-Cawapres pada Mei

10 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Jazilul Fawaid dalam acara Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 15 Juli 2022. Dok. Istimewa
Jazilul Fawaid Proyeksikan Koalisi PKB-Gerindra Umumkan Capres-Cawapres pada Mei

Sebelumnya, PKB meminta Partai Gerindra agar pengumuman capres dan cawapres 2024 dilakukan sebelum Idul Fitri 2023


Politikus PKB Bilang Harapan Ijtima Ulama Gagal Dipenuhi Prabowo dan Cak Imin

11 jam lalu

Ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua umum partai PKB  Muhaimin Iskandar meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) di Menteng, Jakarta. Senin, 23 Januari 2023. Dalam peresmian tersebut, sejumlah petinggi partai hingga menteri terlihat menghadiri ditengah acara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Politikus PKB Bilang Harapan Ijtima Ulama Gagal Dipenuhi Prabowo dan Cak Imin

Hasil ijtima ulama PKB meminta Prabowo dan Muhaimin mengumumkan capres-cawapres 2024 sebelum Ramadan.


Karier Politik Mahfud MD, Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

18 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Karier Politik Mahfud MD, Dulu Pernah jadi Anggota DPR Komisi III yang Sekarang Mencecarnya

Mahfud MD hadapi cecaran anggota DPR Komisi III saat RDP terkait transaksi janggal Rp 349 triliun. Ternyata, Menkopolhukam pernah di komisi yang sama.


Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

22 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Gilbert Simanjuntak Sebut Heru Budi Berwewenang Tentukan Kepala Dinas, Sesuai UU Keistimewaan DKI Jakarta

Menurut anggota fraksi PDIP itu, Heru Budi tidak perlu persetujuan DPRD dalan rotasi kepala dinas.


Sukarno Tolak Israel di Asian Games IV 1962 hingga Berani Keluar dari IOC, Jauh Sebelum Piala Dunia U-20 2023

23 jam lalu

Soekarno di Asian Games 1962. Dok. Kemenpora
Sukarno Tolak Israel di Asian Games IV 1962 hingga Berani Keluar dari IOC, Jauh Sebelum Piala Dunia U-20 2023

Presiden Sukarno pernah tolak Israel pada Asian Games IV 1962 di Jakarta. Kejadian ini jauh sebelum Piala Dunia U-20 2023, bahkan nyatakan keluar IOC.


GP Center Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok, Hasto: Semua Ada Tahapannya

1 hari lalu

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
GP Center Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok, Hasto: Semua Ada Tahapannya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal adanya dukungan terhadap Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok.