TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer Beni Sukadis membenarkan soal pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut anggaran pertahanan di Indonesia tergolong kecil. Menurut Beni, dalam 10 tahun terakhir rata-rata anggaran untuk pertahanan hanya 0,8 persen dari PDB.
"Secara struktur anggaran pertahanan RI kurang sehat karena alokasi gaji/kesejahteraan personel lebih dari 45 persen dan biaya rutin/belanja modal atau barang sekitar 45 persen, Maka alokasi pengadaan hanya 10 persen," kata Beni saat dihubungi Tempo, Sabtu, 28 Januari 2023.
Baca Juga:
Selain itu, Beni mengatakan sejauh ini anggaran pertahanan belum memasukkam alokasi pengadaan yang multi-year. Hal ini membuat anggaran pertahanan kurang seimbang.
Lebih lanjut, Beni menyebut sampai sekarang ini belum ada kesungguhan atau langkah nyata dari pemerintah untuk menyiasati kekurangan, terutama langkah drastis dalam restrukturisasi komando teritorial atau koter.
"Yang terjadi justru sebaliknya, ketika ada pengembangan wilayah baru maka TNI AD justru menambah Koter baru seperti Kodim, Koramil, dan lain-lain. Pembangunan koter ini pada akhirnya justru memboroskan anggaran," kata Beni.
Pendiri Marapi Counsulting menyebut fungsi koter yang setingkat Kodim dan Koramil sebenarnya hanya melakukan kegiatan intelijen dan pembinaan teritorial (binter). Menurut dia, fungsi itu seharusnya dilakukan oleh pemda, bukan TNI.
"Artinya banyak alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, di lain pihak secara kapabilitas TNI masih jauh Dari profesional karena keterbatasan alutsista yang baik dan mumpuni," kata Beni.
Ia menyarankan pengembangan alutsista menjadi prioritas dalam rencana rangka panjang TNI. Walaupun hal tersebut bakal membuat anggaran pertahanan menjadi sesuatu yang relatif kecil. "Namun, memang tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju," kata Beni.
Prabowo Sebut Anggaran Pertahanan Kecil
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut anggaran pertahanan Indonesia merupakan salah satu yang paling kecil. Hal ini jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pertahanan.
Menurut Prabowo, anggaran tersebut kecil karena Indonesia tengah fokus mengendalikan kemiskinan.
"Karena negara kita masih menghadapi tuntutan untuk melaksanakan pengendalian dan untuk menghilangkan kemiskinan maka tentunya kita tidak bisa meminta anggaran untuk pertahanan TNI yang besar," kata Prabowo.
Baca Juga: DPR Setujui Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 134 Triliun
