Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Reporter

image-gnews
Yusril Ihza Mahendra. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Yusril Ihza Mahendra. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya, Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Kemudian, Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa soal masa jabatan kepala desa. Berikut ringkasannya: 

1. PBB Sodorkan Duet Puan Maharani -Yusril untuk Pilpres 2024

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Usulan disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor saat bertemu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu kemarin, 25 Januari 2022.

"Kami menyodorkan Ketua Umum PBB (Yusril) yang dulu pernah menjadi anak buah Bu Mega sebagai Menteri Hukum dan HAM, untuk membantu sebagai wakil presiden," kata Afriansyah, yang kerap disapa Ferry, saat dihubungi, Jumat, 27 Januari 2022.

Ferry lewat akun media sosialnya pun mengunggah poster Puan Maharani, Ketua DPR yang juga putri Megawati, berdampingan dengan Yusril. Selain itu, ada juga poster bertuliskan Koalisi 313 Merah Hijau, yang merujuk pada nomor urut kedua partai di 2024. PDIP nomor 3 dan PBB nomor 1.

Ferry mengakui ada pihak yang mengkritisi rendahnya elektabilitas Yusril. Ia menyebut situasi ini wajar karena PBB memang belum pernah mendeklarasikan Yusril sebagai calon wakil presiden. Tapi Ferry mengklaim tingkat keterkenalan Yusril mencapai 75 persen berdasarkan survei internal partai. 

"Bang Yusril itu mewakili luar Jawa, tokoh Islam moderat, dan betul-betul bisa mendampingi pasangan dari PDIP," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini.

Sebelum PBB menyodorkan Yusril, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah terang-terangan menyatakan dukugan. Jokowi mendukung Yusril maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres 2024. Menurut Jokowi, Yusril merupakan politikus dengan pengalaman yang panjang dan mumpuni. 

"Kalau menyimak apa yang disampaikan Prof Yusril dengan pengalaman sangat panjang, saya mendukung, loh, kalau Prof Yusril dicalonkan sebagai capres dan cawapres. Ini serius," ujar Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PBB di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 11 Januari 2023. 

Tapi kalaupun Yusril batal menjadi calon wakil presiden yang diusung bersama PDIP, PBB kemungkinan tetap ingin berkoalisi dengan partai berlambang banteng tersebut. "Mungkin kami tetap bersama PDIP walau Wapres bukan dari PBB, ini sudah saya sampaikan ke pimpinan DPP PDIP," kata Ferry.

Ferry menyebut PBB dan PDIP sepakat untuk tetap memadukan Islam dan nasionalis, seperti halnya yang pernah dilakukan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Masyumi. PDIP punya irisan PNI dan PBB punya irisan Masyumi. "Sepakat sepakat, kami akan deklarasi," kata dia.

Kendati demikian, PDIP belum mendeklarasikan calon presiden yang akan mereka usung. Salah satu calon kuat yaitu Puan. Tapi ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang jadi calon kuat dan punya elektabilitas tinggi melebihi Puan di berbagai survei.

Sementara itu, Hasto mengklaim peluang untuk berkoalisi dengan PBB sangat terbuka. Namun saat ini masih dalam tahap penjajakan. Hasto menambahkan bahwa sesuai dengan amanat Kongres PDIP terkait calon yang akan diusung sepenuhnya diserahkan kepada Megawati.

Hasto menyebut PDIP memiliki sejarah yang panjang dengan PBB. Di mana kekuatan Islam dan nasionalis, selalu bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. "Saya kira pasangan Puan-Yusril layak untuk di perjuangkan dan diwujudkan sehingga bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024,” kata Hasto, dikutip dari Antara.


2. Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Eliadi meminta masa jabatan kepala desa diubah, dari 6 tahun untuk maksimal 3 periode menjadi 5 tahun untuk maksimal 2 periode layaknya jabatan presiden.

"Kekuasaan yang terlampau besar akan melahirkan tindakan koruptif dan abuse of power," kata Eliadi dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Januari 2023.

Aturan soal masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU Desa, yang berbunyi: 

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan

2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Eliadi menilai pasal ini bertentangan dengan masa jabatan politis yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Pasal ini sebenarnya mengatur masa jabatan presiden selama 5 tahun untuk maksimal 2 periode. "Namun yang harus diilhami dalam pasal tersebut adalah ruh dan semangat yang terkandung di dalamnya," kata Eliadi.

Bagi dia, kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan supaya tidak terlampau lama merupakan semangat lahirnya Pasal 7 UUD 1945. Aturan ini pula yang diterapkan pada jabatan gubernur, bupati, hingga wali kota.

Tuntutan masa jabatan 9 tahun dinilai merusak demokrasi

Selain itu, gugatan diajukan karena kekhawatiran Eliadi soal tuntutan kepala desa beberapa waktu terakhir. Pada 17 Januari 2023, sejumlah kepala desa berdemo di depan Gedung DPR menunjut periodesasi masa jabatan diubah menjadi 9 tahun untuk maksimal 3 periode.

Menurut Eliadi, tuntutan ini tentunya akan membunuh demokrasi di tingkat desa dan bertentangan dengan UUD 1945. Jika punya kemampuan memimpin hingga desa maju, kepala desa dinilai tak perlu khawatir dengan jabatannya. "Karena masyarakat desa akan kembali memilih dia pada periode berikutnya," kata dia.


Baca: Meski Belum Deklarasi, Sohibul Iman Tegaskan PKS Dukung Anies Baswedan Capres

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Siap Debat, PDIP Desak KPU Tak Ubah Format

11 jam lalu

Calon Presiden RI Ganjar Pranowo memulai hari pertama kampanye Pemilu 2024 di tanah Papua, yakni di Merauke, Selasa, 28 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Siap Debat, PDIP Desak KPU Tak Ubah Format

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md disebut sangat berpengalaman soal debat.


Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

11 jam lalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
Gubenur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Politikus PDIP DKI: Neo Orba

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai RUU DKJ tidak masuk akal karena memberi kewenangan presiden untuk menunjuk gubernur


Sekjen PDIP Sebut Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Cs Mengkonfirmasi Hadirnya Neo Orde Baru

11 jam lalu

Seniman Butet Kartaredjasa bersama bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat acara kongkow bareng di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2023. Kongkow bareng budayawan, komedian, dan anak muda tersebut sembari mendiskusikan tentang perkembangan industri kreatif dan kesenian, serta isu-isu terkini di lingkup masyarakat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sekjen PDIP Sebut Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Cs Mengkonfirmasi Hadirnya Neo Orde Baru

Seniman Butet Kartaredjasa mengaku mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian saat menggelar pertemuan di Taman Ismail Marzuki.


Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, (kedua kiri) berbincang bersama Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kedua kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. Operasi pasar digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di awal tahun 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

Istana menjawab soal isu Presiden Jokowi mencopot Budi Waseso dari posisi Direktur Utama Perum Bulog karena kedekatan dengan PDIP.


Ganjar Pranowo Dukung Pelestarian Raja-Raja dan Kesultanan Nusantara

13 jam lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerima Mandau dari Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Arifin (kanan) saat tiba di Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: Istimewa
Ganjar Pranowo Dukung Pelestarian Raja-Raja dan Kesultanan Nusantara

Ganjar Pranowo menyatakan akan melestarikan kerajaan dan kesultanan yang ada di Indonesia jika terpilih sebagai presiden.


Prabowo Bakal Bangun 10 Kota Metaverse, Pakar: Padahal AI Sedang Jadi Primadona

20 jam lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberi kaos kepada warga saat kampanye di kawasan Masjid Agung Banten, Kota Serang, Banten, Minggu, 3 Desember 2023. Prabowo mengawali kampanye di hari keduanya dengan berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, bertemu kiai dan ulama serta bersilaturahmi dengan Abuya Muhtadi Dimyathi di Cidahu, Pandeglang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Prabowo Bakal Bangun 10 Kota Metaverse, Pakar: Padahal AI Sedang Jadi Primadona

Pakar keamanan siber dari Vaksincom mengatakan daripada Prabowo membangun kota metaverse, lebih baik berfokus mengembangkan kecerdasan buatan atau AI.


Program Food Estate Jokowi dan Prabowo Dikritik PDIP, Anies-Cak Imin, hingga Aktivis Lingkungan

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan
Program Food Estate Jokowi dan Prabowo Dikritik PDIP, Anies-Cak Imin, hingga Aktivis Lingkungan

Mengapa food estate program Jokowi di bawah naungan Prabowo dikritik PDIP, Anies-Cak Imin, dan aktivis lingkungan?


Jokowi Kunjungi NTT Selang Sehari Ganjar Pranowo Kampanye di Sana

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo didampingi Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, TGB Zainul Majdi (kedua kiri) dan Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat (kedua kanan) berolahraga di Car Free Day Jalan Udayana Mataram, NTB, Minggu, 3 Desember 2023. Pada rangkaian kampanyenya di NTB, Ganjar Pranowo dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) dan mengunjungi Ponpes Qomarul Huda Bagu. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jokowi Kunjungi NTT Selang Sehari Ganjar Pranowo Kampanye di Sana

Jokowi melawat ke NTT selang sehari setelah Ganjar Pranowo melakukan kampanye di sana. Begini respons Ganjar.


Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo, Denny Indrayana Ajukan Diri sebagai Tergugat Intervensi

1 hari lalu

Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Suhartoyo melakukan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman pada Sidang Pleno Khusus di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 13 November 2023. Suhartoyo yang terpilih sebagai Ketua dilakukan melalui pemilihan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup. TEMPO/Subekti.
Anwar Usman Gugat Ketua MK Suhartoyo, Denny Indrayana Ajukan Diri sebagai Tergugat Intervensi

Gugatan Anwar Usman terhadap Suhartoyo akan disidangkan pada Rabu, 6 Desember 2023, pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persiapan.


PDIP Disebut Cabut Laporan terhadap Rocky Gerung Soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Jokowi

1 hari lalu

Rocky Gerung hadiri sidang pleidoi Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 27 November 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
PDIP Disebut Cabut Laporan terhadap Rocky Gerung Soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Jokowi

PDIP disebut telah mencabut laporan terhadap akademisi Rocky Gerung. Rocky sebelumnya dilaporkan karena diduga mencemarkan nama baik Presiden Jokowi.