TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menjelaskan cerita pertemuan para kepala desa dan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Ngawi, Jawa Timur, pada 6 November 2022. Acara yang dihadiri langsung Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tersebut membahas usulan dari kepala desa di Ngawi soal perubahan periodesasi masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Ony yang juga kader PDIP bercerita soal masukan dari asosiasi kepala desa di Ngawi soal usulan perubahan masa jabatan tersebut kepada Budi Sulistyono. Budi tak lain adalah Bupati Ngawi sebelum Ony yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP Jatim.
"Ada keluh kesah kepala desa terkait pemilihan, soal kompetisi di sana (di desa), ada yang dikalahkan mungkin belum bisa rekonsiliasi," kata Ony saat dihubungi, Kamis, 26 Januari 2022.
Sejumlah kepala desa, kata Ony, menganggap waktu 6 tahun begitu pendek untuk proses rekonsiliasi dengan lawan politik mereka ketika Pemilihan Kepala Desa. Sehingga, kepala desa tak bisa bekerja maksimal dan persaingan di pemilihan berikutnya akan lebih sengit.
Sementara jika periode jabatan diubah menjadi 9 tahun, lawan politik dinilai akan berpikir dua kali, akan mengeluarkan banyak tenaga, dan rugi sendiri, jika terus merecoki kepala desa yang terpilih. Aspirasi inilah yang menurut Ony, diterima oleh Budi yang rajin berkeliling menemui kepala desa.
Budi Sulistyono membenarkan bahwa dirinya memang kerap berkomunikasi dengan kepala desa. "Kami ini dekat," kata Budi yang mengaku telah diutus oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi mentor bagi kepala daerah.
Demo Kepala Desa di Jakarta
Pertemuan di Ngawi pada 6 November ini terjadi dua bulan sebelum kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, 17 Januari 2022. Mereka menuntut masa jabatan 9 tahun tersebut.
Di hari yang sama, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, sore ini. Salah satu yang mereka bicarakan yaitu soal adanya tuntutan kepala desa hari ini di DPR yang meminta masa jabatan diubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
"Bapak itu banyak bertanya soal keadaan, kebetulan hari ini tuh ada belasan ribu kepala desa berdemonstrasi meminta revisi UU Desa. Beliau bertanya apa yang saya ketahui karena saya selama ini kan juga banyak membantu mengurus desa gitu ya," kata Budiman dalam keterangan di Istana, Selasa, 17 Januari 2022.
Budiman mengaku hanya menceritakan tuntutan pada kepala desa, tapi bukan sebagai perwakilan. Kepada Jokowi, Budiman mengaku menyampaikan ada aspirasi untuk mengubah perubahan periodesasi jabatan kepala desa.
UU Desa, di mana Budiman juga ikut memperjuangkan ketika di DPR, mengatur masa jabatan kepala desa 6 tahun kali 3, sehingga total 18 tahun. Tapi kepala desa merasa ada efek sosialnya karena muncul konflik sosial dalam pemilihan yang kadang dua tahun pertama tidak selesai.
Sehingga, kata Budiman, sisa 3 atau 4 tahun dirasa tidak cukup untuk membangun desa. "Sementara harus pilkades lagi, sehingga kerja konsentrasi bangun desa dua pertiga tahun, sementara tiga perempat tahun habis untuk berkelahi," kata dia.
Dari situlah muncul tuntutan untuk mengubah periode 6 tahun menjadi 9 tahun, dengan satu atau kali kesempatan lagi untuk mencalonkan. Budiman sesumbar menyebut Jokowi setuju dan nanti tinggal dibicarakan di DPR.
"Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu, beliau mengatakan tuntutan itu masuk akal ya, memang dinamika di desa berbeda dengan di perkotaan," kata Budiman.
Ony Menghubungi Hasto
Tak hanya kepada Budi, aspirasi juga disampaikan kepala desa kepada Ony. Ony pun juga kerap berkomunikasi dengan Budi soal aspirasi yang muncul tersebut. Hingga, sejumlah kepala desa pun bertanya kepada Ony cara yang terbaik untuk meneruskan aspirasi mereka.
Dari situlah Ony menilai yang lebih pas untuk mendengar bukan pemerintah daerah, tapi langsung petinggi partai politik di pusat. Ony pun mengaku menghubungi langsung Hasto dan petinggi PDIP lainnya guna mengundang agar hadir di Ngawi. "Ngawi jadi tuan rumah, tapi yang minta dihadirkan itu kepala desa, supaya dia dituntun istilahnya, mekanismenya seperti apa," kata Ony.
Sehingga, pertemuan pun digelar di Kurnia Convention Hall, Ngawi, pada 6 November, bertajuk Silaturahmi Nasional AKD - Papdesi. Selain Hasto, Budiman Sudjatmiko juga hadir. Budiman adalah anggota Dewan Pembina Papdesi.
"Kumpul di sana akhirnya menerima masukan itu, oke kalau memang benar dan niat seperti itu, kami siap perjuangkan di DPR RI, seperi itulah," kata Ony menceritkan sikap petinggi PDIP dalam pertemuan tersebut.
Pidato Hasto
Hasto jadi pembicara dalam pertemuan ini. Dikutip dari laman resmi DPD PDIP Jawa Timur, Hasto menyebut partainya berkeyakinan bahwa stabilitas pemerintahan desa yang juga didasarkan kepada kultur yang hidup di dalam tradisi pemerintahan yang harus dihormati.
“Oleh karena itu tadi saya sampaikan, bahwa ini bukanlah usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, tetapi perubahan periodesasi,” kata Hasto.
Dalam UU Desa, jabatan kepala desa hanya 6 tahun dan dibatasi 3 periode. Sementara usulan kepala desa, 9 tahun untuk 2 periode. “Sama-sama 18 tahun. Sehingga bagi stabilitas desa itu sangat penting,” kata Hasto.
Bantah Mobilisasi Kepala Desa
Sementara itu, dua sumber Tempo di Papdesi dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengatakan agenda untuk mengubah periodesasi masa jabatan sudah lama bergulir. Bahkan elite PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih dulu meresponsnya.
Elite kedua partai justru menggoda kepala desa dengan perpanjangan masa jabatan tersebut. "Ini berkaitan dengan Pemilu 2024," kata pengurus Papdesi ini, seperti laporan Koran Tempo, 23 Januari 2022.
Ketua Umum DPP Papdesi, Wargiyati, menepis tudingan itu dan menyebut aspirasi dari kepala desa langsung. "Itu amanat hasil rakernas Papdesi pada 2021," kata dia.
Ony ikut membantah tudingan PDIP memobilisasi kepala desa untuk menyuarakan jabatan 9 tahun. "Oh enggak, jadi ini kan sensitif ya mobilisasi ini sensitif, ini mau dijadikan alat dan seterusnya," kata dia.
Ia mengakui PDIP memang jadi partai yang menampung aspirasi kepala desa ini sedari awal. Setelah usulan bergulir, banyak partai politik lain yang kemudian mencoba memfasilitasinya. "Monggo, yang jelas kami berawal dari menampung aspirasi itu," ujar Ony.
Seperti Ony, Budi Sulistyono juga membenarkan pertemuan di Ngawi pada 6 November tersebut. Akan tetapi, Ia menegaskan pertemuan tersebut bukan mobilisasi, tapi upaya PDIP menampung aspirasi dari kepala desa soal jabatan 9 tahun tersebut. "Sekjen sudah mengarahkan fraksi untuk menindaklanjuti," kata Budi.
Baca: PDIP dan PKB Setuju Kades Tuntut 9 Tahun Masa Jabatan, Pakar Hukum: Rawan Korupsi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
