TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut bakal menerbitkan Instruksi Presiden tentang penambahan dana perbaikan jalan daerah. Total penambahan dana yang bakal digelontorkan untuk perbaikan jalan kabupaten/kota dan jalan provinsi dalam Inpers tersebut senilai Rp 32,7 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan, awalnya usulan tambahan dana perbaikan jalan daerah itu mencapai Rp123 triliun. Jumlah berkurang menjadi Rp60 triliun setelah dievaluasi dan turun lagi menjadi Rp32,7 triliun
"Kami evaluasi karena tidak boleh overlap dana tambahan dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan APBD yang sudah dialokasikan," kata Basuki Hadimuljono di kawasan Istana Negara, Rabu, 25 Januari 2023.
Dengan adanya penambahan dana ini, Basuki menyebut total dana yang akan digunakan untuk memperbaiki jalan daerah mencapai Rp 108,7 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp32,7 triliun dari dana tambahan, APBD Rp 64 triliun, dan DAK Rp 12 triliun.
Basuki mengatakan Inpres penambahan dana perbaikan jalan telah disetujui oleh Presiden Jokowi dalam rapat ini. Namun, Inpres tersebut masih belum bisa diterbitkan karena dana tambahan belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Basuki menyebut dana tambahan itu bakal dialokasikan untuk perbaikan jalan sepanjang 8.000 kilometer. Pada tahun 2024, ia mengatakan akan ada 312.000 kilometer jalan daerah yang diperbaiki dan berkondisi mantap. Kondisi jalan mantap adalah gabungan dari jalan dengan kondisi baik dan sedang. Saat ini ada 249.600 kilometer jalan daerah dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat.
Adapun total panjang jalan daerah di Indonesia mencapai 480.000 kilometer. Artinya, pada tahun 2024 jalan daerah berstatus mantap akan mencapai 65 persen dari total seluruh jalan daerah. Basuki menjelaskan prioritas jalan daerah yang akan diperbaiki adalah kabupaten/kota yang memiliki kawasan industri.
Sementara itu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan pemerintah fokus memperbaiki jalan daerah yang menuju titik produksi. Sebab menurut dia,, jalan-jalan tersebut berfungsi menopang beban cukup berat dari kendaraan yang melintas. Suharso menyebut pemerintah daerah saat ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut.
"Tadi telah diputuskan akan ada Inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya diperbaiki. Tentu akan diputuskan bersama ruas jalannya, dan hal ini leading sector-nya Kementerian PUPR sekarang," kata Suharso.
M JULNIS FIRMANSYAH
