Bamsoet Akan Jalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Unpad Bandung

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar akan menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor untuk Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, pada Sabtu, 28 Januari 2023. Bamsoet akan mempresentasikan  disertasi berjudul  "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas".

Dalam sidang terbuka yang rencananya digelar di Kampus Unpad ini, Bamsoet akan mempertahankan disertasinya dihadapan 11 anggota tim penguji yang meliputi Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., M Sie. (Rektor UNPAD),  Prof. Huala Adolf, S. H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar),  Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli,  S.H., M.H., FCB (Promotor), Dr. Ari Zulfikar, S H., M.H.(Co-Promotor), Prof. Yasona H. Laoly, S,H. M SC., Ph.D. (Menkumham),  Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U.. M.I.P (Menkopolhukam),  Prof, Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. (Ketua MK/tentatif), Prof. Dr Yusril Izha Mahendra, SH, Msc (Guru Besar Hukum Tata Negara), Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M. H., BBA, Dr. Prita Amalia, 5 Hi, M.H. dan Prof. Dr. I Gde Pantia  Astawa, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Tata Negara).

Saat ini Bamsoet menjadi dosen tetap Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Melalui disertasinya, Bamsoet berusaha menemukan kebenaran ilmiah terkait konsepsi PPHN. 

Demi konsistensi arah pembangunan negara-bangsa, Bamsoet menegaskan, PPHN hendaknya disepakati sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan. PPHN dibutuhkan untuk menyikapi serta menanggapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045.

"Memang, PPHN tidak harus identik dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, pendiri bangsa telah memikirkan urgensi tentang pedoman atau arah bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan pokok-pokok pikiran sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Bamsoet di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, dalam penelitian untuk disertasinya, ia mengidentifikasi sejumlah masalah. Pertama, perlunya kesepakatan semua elemen bangsa (Konsesus Nasional) untuk memastikan pembangunan nasional dapat berkesinambungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kedua, menyepakati konsep hukum dan ruang lingkup PPHN yang paling tepat. Ketiga, peran dan fungsi PPHN dalam merawat kesinambungan program-program pembangunan untuk menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas.

"Hasil penelitian menunjukkan, pembangunan nasional memerlukan PPHN sebagai pedoman atau arah (direction) untuk menjamin dan memastikan kesinambungan, kendati terjadi pergantian pimpinan nasional atau daerah. Pembangunan berkesinambungan memberi jaminan tidak ada uang negara yang sia-sia," ujarnya.

Dengan menghadirkan kembali haluan negara yang kini diberi nomenklatur PPHN, dapat menjamin keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dengan daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, serta antara satu periode pemerintahan ke periode penggantinya, baik di tingkat pusat hingga daerah. Sekaligus memastikan pembangunan tidak hanya dijalankan berdasarkan pada pelaksanaan dengan memanfaatkan uang rakyat melalui APBN, melainkan terlebih dahulu didasarkan pada perencanaan yang matang. 

Seperti rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur. Sehingga pelaksanaannya tidak akan mangkrak ditengah jalan.

PPHN merupakan dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, berhak merancang dan menetapkannya.

Dokumen tersebut selanjutnya menjadi rujukan bagi presiden dan penyelenggara negara lainnya dalam menyusun berbagai program pembangunan sesuai kewenangannya masing-masing. Bamsoet menjelaskan, penelitian yang dilakukannya juga mengonfirmasi bahwa menghadirkan PPHN tidak perlu amendemen UUD NRI Tahun 1945.

"Banyak cara dapat dilakukan tanpa menimbulkan kegaduhan. Setidak-tidaknya ada 5 alternatif yang dapat dipilih. Kelima alternatif itu apa saja, tunggu tanggal mainnya akan saya paparkan secara ilmiah dengan kajian yang mendalam dengan berbagai masukan para profesor dan Guru Besar Ahli Hukum Tata Negara," kata Bamsoet. (*)






Indonesia Raih 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2023

3 jam lalu

Indonesia Raih 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2023

Seluruh atlet bulu tangkis berterima kasih kepada BNI yang telah memberi dukungan penuh.


BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Kenyamanan dan Kecepatan Pelayanan

7 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Kenyamanan dan Kecepatan Pelayanan

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan transformasi layanan dengan simplifikasi proses klaim melalui JMO yang berhasil memangkas proses klaim dari 5 hari menjadi hanya 15 menit.


Asbisindo Optimis Industri Perbankan Syariah Tetap Tumbuh Double Digit

9 jam lalu

Asbisindo Optimis Industri Perbankan Syariah Tetap Tumbuh Double Digit

Perbankan syariah harus berjuang lebih keras lagi untuk menghadapi tantangan di tahun ini karena menghadapi tingginya kenaikan bagi hasil serta likuiditas yang ketat.


KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

9 jam lalu

KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

Program KKP untuk pengembangan wisata dilaksanakan pula melalui Program Desa Wisata Bahari sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020.


Timnas Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Final Daihatsu Indonesia Master 2023

14 jam lalu

Timnas Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Final Daihatsu Indonesia Master 2023

Dua tunggal putra Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil mengalahkan atlet China Shi Yuqi dan atlet Hongkong Angus Ng Ka Long.


Dukung Penurunan Angka Prevalensi Stunting, PNM Edukasi Ratusan Nasabah

16 jam lalu

Dukung Penurunan Angka Prevalensi Stunting, PNM Edukasi Ratusan Nasabah

Perempuan memiliki peran paling besar dalam mengedukasi keluarganya agar menerapkan hidup bersih dan sehat.


Mitra Usaha GoTo Unjuk Gigi di Davos, Kenalkan Kopi Khas Nusantara

1 hari lalu

Mitra Usaha GoTo Unjuk Gigi di Davos, Kenalkan Kopi Khas Nusantara

Momentum ini sekaligus sebagai aksi nyata GoTo untuk mendukung agenda pemerintah Indonesia di tingkat global


bank bjb Apresiasi Agen Laku Pandai

1 hari lalu

bank bjb Apresiasi Agen Laku Pandai

Program promosi Racing Payment Agen bjb BiSA! berlangsung dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023.


Review Semester II 2022, bjb Tumbuh Positif

1 hari lalu

Review Semester II 2022, bjb Tumbuh Positif

bank bjb tercatat terus tumbuh secara positif meskipun situasi ekonomi masih berada dalam masa transisi pemulihan pasca pandemi Covid-19.


bank bjb Tawarkan SBR012 Dalam Dua Tenor

1 hari lalu

bank bjb Tawarkan SBR012 Dalam Dua Tenor

Penerbitan SBN Ritel ini memberikan masyarakat kesempatan yang sama untuk ikut serta membiayai APBN