KPK Minta Keterangan Korban Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh

Editor

Amirullah

Hakim MA, Gazalba Saleh, menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Gazalba Saleh, diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil saksi dalam kasus suap perkara Mahkamah Agung yang menjerat Hakim Agung Gazalba Saleh. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan salah satu saksi yang dipanggil merupakan korban vonis Gazalba Saleh, Budiman Gandi Suparman.

Ali mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan pada Selasa, 24 Januari 2023. Ia menambahkan Budiman diperiksa oleh tim penyidik sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Saksi hadir untuk memberikan keterangan dan didalami pengetahuannya dengan tim penyidik KPK,” ujar ali melalui keterangan tertulis pada Rabu, 25 Januari 2023.

Lebih lanjut, Ali mengatakan pemanggilan Budiman Gandi tersebut untuk mendalami rentetan kejadian hingga penjatuhan vonis oleh Gazalba Saleh kepadanya. Ia menambahkan vonis tersebut membuat Budiman mendekam di penjara setelah sebelumnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Semarang.

“Terkait kronologi perkara pidana pemalsuan dengan saksi sebagai pihak terdakwa pada saat itu,” kata Ali.

Selain itu, Ali juga mengatakan Budiman diagendakan menjalani pemeriksaan saksi lagi dengan tim penyidik pada hari ini. Ia mengatakan Budiman akan diperiksa bersama tiga orang lain.

“Saksi yang kami panggil hari ini Rabu 25 Januari 2023 ata nama Budiman Gandi Suparman selaku wiraswasta, Sutikna Halim selaku wiraswasta, Handoko selaku wiraswasta, dan Munir yang merupakan supir dinas Gazalba Saleh,” ujar dia.

Sejauh ini, nama-nama tersangka yang telah diumumkan KPK kepada publik dalam kasus tersebut berjumlah 13 orang. Dua diantara 13 orang itu merupakan hakim agung Sudrajad Dimyati dan juga Gazalba Saleh.

Kasus tersebut bermula dari kisruh internal koperasi simpan pinjam Intidana. Kisruh tersebut pada akhirnya sampai ke meja pengadilan. Pengadilan Negeri Semarang sebagai pengadil kemudian menetapkan vonis bebas kepada tergugat Budiman Gandi Suparman.

Tidak puas, Heryanto Tanaka sebagai penggugat kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun, Heryanto meminta kepada tim kuasa hukumnya agar perkara tersebut bisa jatuh vonis pidana dan perdata kepada Budiman Gandi.

Gazalba Saleh yang mengurusi vonis kasasi pidana dalam perkara tersebut, diduga oleh Komisi telah menerima Rp.400 juta. Setelah adanya kesepakatan suap, Gazalba kemudian menjatuhkan vonis lima tahun untuk Budiman Gandi Suparman.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

52 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

3 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

4 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

8 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

1 hari lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

2 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

2 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi