KPK Temukan Celah Korupsi pada Program Penurunan Stunting di Daerah

Tim Stranas PK- Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Niken Ariati, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dan Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang dalam konferensi pers Pelaksanaan Tindakan Korektif di Gedung E, Barantan, Kementan, Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Oktober 2022. TEMPO/ Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut masih terdapat celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam program penurunan stunting di daerah. Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Niken Ariati mengatakan celah tersebut salah satunya adalah pengadaan yang tidak memberikan manfaat optimal.

“Kemudian dari identifikasi KPK yang telah dilakukan terdapat praktik dalam upaya penanganan prevalensi stunting yang beresiko menimbulkan korupsi,” kata Niken pada Rabu 25 Januari 2023.

Niken mengatakan praktik korupsi dalam program penurunan prevalensi stunting dapat terlihat dari tiga aspek. Ia menjelaskan ketiga aspek tersebut adalah anggaran, pengadaan, dan pengawasan.

“Pada aspek penganggaran misalnya, kami menemukan adanya indikasi tupang tindih penganggaran antara pemerintah pusat dengan daerah,” ujar dia melalui keterangan tertulis.

Selain itu, Niken mengatakan temuan KPK dalam potensi korupsi di pengadaan adalah masih ditemukan pengadaan yang bersumber dari Dana Lokasi Khusus (DAK) non fisik yang belum optimal. Lebih lanjut, ia juga menambahkan masih sering ditemukan pengadaan terhadap barang-barang yang sejatinya tidak diperlukan dalam program tersebut.

“Misalnya saja adalah program pemberian makanan tambahan yang diseragamkan ke seluruh daerah tanpa adanya analisis kebutuhan objek. Hal ini mengurangi efektifitas pengadaan barang,” kata Niken.

Niken mengatakan dalam aspek pengawasan program penurunan prevalensi stunting juga ditemukan beberapa masalah. Salah satunya, kata dia, belum ada pedoman teknis dalam melakukan audit atau pengawasan khusus lainnya terkait pelaksanaan program tersebut.

“Praktik dalam aspek tersebut sangat beresiko menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Hal ini tidak bisa disepelekan karena akan berdampak pada pelayanan kesehatan gizi yang masyarakat dapatkan,” ujar dia.

Oleh sebab itu, Niken mengatakan KPK telah menyusun beberapa rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi dalam program penurunan prevalensi stunting tersebut. Pertama, kata dia, dalam aspek anggaran bisa dilakukan integrasi alokasi dana antara pusat dan daerah.

“Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam anggaran. Selain itu, ke depan akan dibutuhkan peran Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Pedoman Penyusunan APBD,” ujar dia.

Terkait aspek pengadaan, Niken mengatakan perlu adanya kajian komperhensif sebelum melakukan pengadaan barang. Selain itu, kata dia, juga diperlukan pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan LKPP terkait kesesuaian barang yang tampi di e-katalog.

“Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang akan digunakan oleh inspektorat untuk melakukan pengawasan,” ujar dia.

Baca: Jokowi Minta Kementerian Tak Selalu Beri Bantuan Biskuit ke Anak untuk Tekan Kasus Stunting






Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

2 jam lalu

Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

Setiap tahun Transparency International merilis laporan indeks persepsi korupsi (IPK). Lalu, apa itu indeks persepsi korupsi?


Kejar Level Stunting Dibawah 5 Persen, PSI Minta Pemprov DKI Revitalisasi Posyandu

7 jam lalu

Kejar Level Stunting Dibawah 5 Persen, PSI Minta Pemprov DKI Revitalisasi Posyandu

Politikus PSI menginginkan Jakarta harus jadi yang pertama punya level stunting setara dengan negara maju.


Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

10 jam lalu

Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

Menkes menyatakan pada 2023 pemerintah fokus mengejar prevalensi stunting turun ke angka 17 persen. Berikut langkah yang dilakukan.


Awas, Cacingan Bisa Sebabkan Anak Stunting

11 jam lalu

Awas, Cacingan Bisa Sebabkan Anak Stunting

IDAI meminta semua orang tua untuk mewaspadai anak terkena cacingan yang dapat menjadi penyebab stunting.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

15 jam lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

15 jam lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

17 jam lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


Cegah Stunting sejak Masa Kehamilan dengan Tambahan Protein Hewani

21 jam lalu

Cegah Stunting sejak Masa Kehamilan dengan Tambahan Protein Hewani

Ibu hamil harus meningkatkan asupan protein hewani karena pemberian protein tinggi sejak kehamilan merupakan upaya mencegah stunting.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

23 jam lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.