Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR

Reporter

Ribuan perangkat desa tergabung dalam Persatuan Perangkat Daerah Indonesia (PPDI) melakukan aksi demo jilid tiga. Massa Aksi menuntut tiga hal, diantara kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, penerbitan NIPD nasional,di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Senayan Jalan Gatot Subroto Rabu 25 Januari 2023. TEMPO/Tika Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Senayan, Jakarta. Anggota Komisi II DPR Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohammad Toha menyampaikan hasil diskusinya dengan 20 orang perwakilan PPDI.

"Saya akan membacakan hasil dari aspirasi para perangkat desa PPDI, yang disuarakan atau disampaikan ke komisi dua kemarin, yang disampaikan para perwakilan PPDI dan perangkat desa pada hari ini di ruang komisi 2," ujarnya, Rabu, 25 Januari 2023, Jakarta. 

Lanjut Toha mengatakan, poin pertama, hasil keputusannya masa kerja Perangkat Desa tetap sampai umur 60 tahun. Dimana kata Toha, sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ia menegaskan tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. 

Kedua kata Toha, dalam wacana Revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, DPR RI akan memasukan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia. 

"Masukkan poin-poin usulan aspirasi ppdi atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa," kata dia. 

Lanjut Toha, ketiga, kesejahteraan aparatur desa dan perangkat desa mulai dari RT, RW, Sekertaris Daerah (Sekdes), Kaur, Kasih, Kadus, LPM, karang taruna hingga pemangku adat. 

"Perangkat desa atau aparatur desa harus ditingkatkan kesejahteraannya," jelasnya

Kemudian keempat, aparatur dan perangkat desa akan diperjelas statusnya dan terjamin kesejahteraannya. 

"Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang mengelola keuangan melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya," kata dia. 

Lanjut kata Toha, kelima, pemerintah wajib mendorong mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. 

Dan terakhir kata Toha, pihaknya akan upayakan terbitnya undang-undang Aparatur Perangkat Desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. 

"Ada enam poin yang menjadi catatan bagi kita, nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain. Di pembahasan revisi Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di DPR RI,"

Toha menyampaikan harapan dan dukungan masyarakat, supaya wacana revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat segera usai dan nyata. "Mohon doa bapak Ibu sekalian, agar ini cepat dan segera terealisasi," harapnya

Tiga tuntutan PPDI 

Setelah Toha selesai menjawab tuntutan massa aksi, orasi pun dilanjutkan oleh Ketua Umum PPDI Moh. Tahril. Dia menyampaikan bahwa dari pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes) RI kemarin mengatakan setuju dengan tuntutan-tuntutan PPDI. 

"Catat DPR RI, pertemuan saya dengan Mendagri kemarin dan juga Mendes, beliau berdua juga sepakat dengan DPR RI," sebutnya. 

Tahril pun bersyukur kalau tuntutan mereka dapat didengar oleh DPR RI.

PPDI diketahui telah beberapa kali menyatroni Gedung Senayan. Dalam aksi demontrasi PPDI, mereka membawa tiga tuntutan. 

Dari pantauan Tempo di lapangan, tuntutan massa aksi terpampang di flyer besar bertuliskan Silatnas PPDI Jilid III, 25 Januari 2023  berisi tentang kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, penerbitan NIPD, tuntut mereka.  

Baca: Perangkat Desa Ajukan 3 Tuntutan dalam Demo Jilid III di Depan Gedung DPR






Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

13 jam lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

17 jam lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

1 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

1 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

1 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

2 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

2 hari lalu

Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

2 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

2 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.