Perangkat Desa Ajukan 3 Tuntutan dalam Demo Jilid III di Depan Gedung DPR

Reporter

Editor

Febriyan

Ribuan perangkat desa tergabung dalam Persatuan Perangkat Daerah Indonesia (PPDI) melakukan aksi demo jilid tiga. Massa Aksi menuntut tiga hal, diantara kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, penerbitan NIPD nasional,di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Senayan Jalan Gatot Subroto Rabu 25 Januari 2023. TEMPO/Tika Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan aksi demonstrasi jilid ketiga di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta, pada hari ini, Rabu, 25 Januari 2023. Massa aksi menyuarakan tiga tuntutan. 

Massa aksi yang diklaim berjumlah sekitar 44 ribu orang itu berkumpul di depan gedung DPR. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, dan penerbitan Nomor Induk Perangkat Daerah (NIPD).

Tolak perubahan masa jabatan perangkat desa seperti kepala desa

Selain tiga tuntutan utama tersebut, mereka juga menolak usulan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) yang menyatakan masa jabatan perangkat desa akan dibuat sama seperti masa jabatan Kepala Desa dalam revisi Undang-Undang Desa. Seorang orator yang berbicara di hadapan massa menyatakan mereka meminta agar pasal soal masa jabatan perangkat desa tak diubah, tetap 60 tahun seperti undang-undang saat ini. 

"Undang-undang yang akan direvisi oleh anggota DPR sekarang akan merugikan perangkat desa," kata orator tersebut.

Orator tersebut juga menyatakan usulan APDESI itu akan merugikan para perangkat desa yang telah berusia. Dia menyatakan, kepala desa terpilih nantinya akan bebas mengganti mereka dengan yang lebih muda karena alasan mereka kurang terampil. 

"Merugikan, kalau nggak yang muda-muda, nggak terampil kami," kata dia. "Sehingga kalau UU di revisi tentu kepala desa harus merekrut yang baru."

Desak Presiden Jokowi tunaikan janji politiknya

Orator yang mengaku berasal dari Pamulang itu juga menyampaikan status kepegawaian perangkat desa merupakan bagian janji politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Akan tetapi, menurut mereka, hingga saat ini mereka belum juga mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa meskipun telah mendesaknya setiap tahun.

"Seperti NIPD, sampai sekarang belum terealisasi. Apa iya ini menjadi rutinitas setiap tahun?," teriaknya kepada massa aksi PPDI yang memadati halaman DPR RI.

Presiden Jokowi dan DPR sebelumnya menyatakan telah sepakat untuk melakukan revisi UU Desa. Salah satu yang menjadi bahasan dalam revisi itu adalah perubahan masa jabatan kepala desa dari yang awalnya 6 tahun per periode menjadi 9 tahun per periode. Pada Juni tahun lalu, Jokowi juga sempat melontarkan janji akan meningkatkan pendapatan perangkat desa hingga setara dengan Aparat Sipil Negara (ASN) golongan II A.






Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

35 menit lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

51 menit lalu

Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

Mobil Esemka akan turut di pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Begini kilas balik mobil yang digagas Jokowi.


Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

8 jam lalu

Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

Tim advokasi menilai kasasi Presiden Jokowi menunjukkan arogansi pemerintah yang engan memenuhi udara bersih bagi warganya.


Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

12 jam lalu

Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto bersaing ketat dalam 16 Musra yang telah digelar. Keduanya disebut sama-sama menang di 4 provinsi.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

14 jam lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

14 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

16 jam lalu

Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun tidak akan mengganggu target operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

17 jam lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

17 jam lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

18 jam lalu

Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

Sebelum menjabat sebagai Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang juga kader NasDem ini beberapa kali menjabat sejumlah posisi strategis, apa saja?