Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?

Reporter

Editor

Febriyan

Massa dari Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka mendukung mendukung penuh usulan untuk Revisi UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa, menuntut pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN (Aparatur Sipil Negara) atau P3K/PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja), menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Desa yang tercantum khusus, menuntut memiliki dana purna tugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Para Kepala Desa alias Kades menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, pada Selasa pekan lalu, 17 Januari 2023. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang tentang Desa.

Dalam aksinya, mereka menuntut masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun per periode. Selain itu, ada juga tuntutan agar pemerintah memperbesar alokasi dana desa.

Definisi dan tugas Kades dalam UU Desa

Undang-Undang Desa menyebutkan Kades adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan perannya, mereka dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa Kades bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Masa Jabatan Kades

Dalam Pasal 39 UU Desa, masa jabatan Kades diatur sebagai berikut:

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala Desa dapat Menjabat Sebanyak Tiga Kali

Seorang kepala desa dapat menjabat sebanyak tiga kali periode. Dalam ketentuannya, kepala desa yang sudah menjabat satu periode masih diberi kesempatan untuk menjabat dua periode lagi. Begitu pula bagi kepala desa yang sudah menjabat dua periode, masih diberi kesempatan untuk menjabat satu periode.

Selanjutnya, putusan MK soal masa jabatan Kades






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

7 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

9 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

11 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

21 jam lalu

Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

Masih ada suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Isu ini belum benar-benar redup.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

22 jam lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

2 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

2 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

2 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada