Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

Reporter

Ketut Sumedana. ANTARA/I.C.Senjaya

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya bukan merupakan tindak pidana melainkan perdata. Sehingga terdakwa Henry Surya dinyatakan bebas dari tuntutan yang didakwakan.

"Menyatakan Terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (Onslag Van Recht Vervoging)," pada Selasa, 24 Januati 2023 lalu.

Sehingga dari amar putusan PN Jakarta Barat itu, Ketut mengatakan terdakwa Henry dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

"Memerintahkan agar Terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung setelah putusan diucapkan," kata dia dalam keterangan tertulis.

Tak hanya itu saja, dari putusan Majelis Hakim kata Ketut, turut menyampaikan barang-barang yang telah disita sebagai barang bukti dikembalikan dari mana barang bukti itu didapatkan. 

"Barang bukti untuk dikembalikan seluruhnya kepada darimana barang tersebut telah disita, membebankan biaya perkara kepada negara." ucapnya.

Ketut menyebutkan dalam memutuskan vonis bebas terhadap terdakwa Henry, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal, seperti  menyebutkan kalau KSP Indosurya merupakan badan hukum yang tunduk pada Undang-undang (UU) Perkoperasian dan bukan pada UU Perbankan.

"Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menghimpun dana dari anggota dan bukan dari masyarakat umum sehingga unsur menghimpun dana dari masyarakat tidak terpenuhi," katanya.

Ketut menyampaikan dari putusan Majelis Hakim yang mengatakan ini perkara perdata maka ada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengesampingkan proses pidana.

"Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir," katanya. 

Selain Henry, terdakwa Kasus KSP Indosurya lainnya juga didakwa bebas.

Henry Surya sebagai pendiri dan pemilik KSP Indosurya sebelumnya diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan, pada 24 Januari lalu dinyatakan bebas  majelis hakim melalui pembacaan putusan Nomor: 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

Sebelumnya, June Indria juga lepas status terdakwanya dan dinyatakan bebas oleh PN Jakarta Barat yang diketuai Hakim Kamaludin, dengan hakim anggota Flowerry Yulidas dan Praditia Danindra. Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas kepada Junie Indria karena dianggap tidak bersalah.

Henry Surya sebagai bos dan June Indria Head of Admin KSP Indosurya didakwa Pasal 46 ayat (1) UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU TPPU atau Pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPU.

Saat masih beroperasi, disebut mereka menawarkan produk KSP Indosurya dengan menjanjikan bunga keuntungan tinggi mencapai 8 hingga 11 persen. Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dengan nomor LP/B/0204/IV/2022/SPKT/Bareskrim Polri yang terbit pada 27 April 2022.

Baca: Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya






Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

4 jam lalu

Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

Tower BTS memiliki tiga macam, yakni tower empat kaki, tower tiga kaki dan tower satu kaki.


Tips Jitu Terhindar dari Modus Penipuan Melalui WhatsApp

6 jam lalu

Tips Jitu Terhindar dari Modus Penipuan Melalui WhatsApp

Modus penipuan online melalui aplikasi pesan WhatsApp saat ini sedang marak terjadi. Berikut beberapa tips jitu agar terhindar dari segala modus penipuan online.


Hati-hati Sniffing, Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah hingga Kurir Paket

6 jam lalu

Hati-hati Sniffing, Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah hingga Kurir Paket

Modus penipuan online berkedok undangan nikah hingga kurir paket disebut dengan istilah sniffing. Apa itu sniffing?


Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

7 jam lalu

Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

KSP Indosurya tidak pernah melakukan rapat pertanggungjawaban tertinggi, serta produk yang dijual tidak masuk akal.


Perusahaan Gautam Adani, Adani Group, Diterpa Masalah hingga Merugi US$ 65 Miliar

8 jam lalu

Perusahaan Gautam Adani, Adani Group, Diterpa Masalah hingga Merugi US$ 65 Miliar

Adani Group sedang menjadi sorotan karena dituduh melakukan penipuan akuntansi. Perusahaan itu dimiliki oleh orang terkaya di Asia, Gautam Adani.


Cara Mengenali Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah

12 jam lalu

Cara Mengenali Modus Penipuan Berkedok Undangan Nikah

file palsu untuk penipuan seperti yang beredar di media sosial akan bekerja ketika seorang mengizinkan akses yang diminta.


Polisi: Rekonstruksi Kasus Wowon Serial Killer Tunggu Semua Fakta Terungkap

3 hari lalu

Polisi: Rekonstruksi Kasus Wowon Serial Killer Tunggu Semua Fakta Terungkap

Polisi masih mencari dua TKW yang diduga menjadi korban dalam kasus penipuan dan pembunuhan Wowon serial killer


Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

3 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.


Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

3 hari lalu

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

Mahfud MD memastikan pemerintah bakal mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan KSP Indosurya


Penipuan, Undangan Pernikahan Online Jadi Pintu Masuk Menguras Tabungan

4 hari lalu

Penipuan, Undangan Pernikahan Online Jadi Pintu Masuk Menguras Tabungan

Alfons menduga data kredensial korban didapat saat penipuan kenaikan biaya admin pertengahan tahun lalu.