PDIP dan PKB Setuju Kades Tuntut 9 Tahun Masa Jabatan, Pakar Hukum: Rawan Korupsi

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini pemberitaan nasional dihangatkan dengan isu Kepala Desa atau Kades menuntut masa jabatan diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Bahkan, ratusan Kepala Desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) memenuhi area depan gerbang Gedung DPR RI, pada Selasa, 17 Januari 2023.

Mereka disebut menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa. Pasal tersebut berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa bisa menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Baca: Kata Budiman Sudjatmiko, Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Lantas, apa alasan para Kades ini menuntut perpanjangan masa jabatan hingga 9 tahun. Siapa yang menolak dan siapa yang mendukung?

1. Alasan Kepala Desa minta waktu ekstra masa jabatan

Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis menyebut Kepala Desa seluruh Indonesia sudah berkonsolidasi dan meminta masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun. “Kami meminta kepada pemerintah pusat Bapak Presiden dan Ketua DPR RI, kami minta agar UU 2014 ini direvisi, jadi jabatan Kades 9 tahun,” kata Robi di depan Gedung DPR, Selasa, 17 Januari 2023 lalu.

Menurut Robi, masa jabatan 6 tahun sangat kurang. Sementara itu, kata dia, pendeknya masa jabatan ini membuat persaingan politik antar figur calon Kepala Desa kian awet. Dengan masa jabatan 9 tahun, maka persaingan politik bisa dikurangi mengingat waktunya cukup lama. Sehingga, para figur calon Kepala Desa ini bisa saling bekerja sama membangun desa.

“Kalau 6 tahun, kita sudah mengajak mereka (figur Kades lain) untuk bekerja sama, mereka tidak mau. Jadi harapan kami dengan waktu yang cukup lama ini, kami bisa konsultasi dan bekerja sama,” katanya.

2. Pihak yang mendukung dan alasannya

Beberapa kalangan mendukung tuntutan para Kepala Desa, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan PDIP. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan partainya mendukung usulan penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Selain mengakomodir aspirasi Kepala Desa, Cak Imin menyebut pihaknya berupaya menata aparatur desa menjadi lebih baik dan maksimal.

“Masa jabatan perangkat desa gak bisa disamakan dengan masa jabatan Kades karena posisinya berbeda. Posisi Kades adalah jabatan politik, sementara perangkat desa bukan jabatan politik,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu, 18 Januari 2023.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan PDIP juga mendukung tuntutan tersebut. Menurutnya, Kepala Desa harus diberi jabatan lebih lama untuk bisa merealisasikan janji kampanye mereka. Tanpa perlu memikirkan kontestasi pilkades berikutnya.

“Perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk merealisasikan janji kampanyenya dengan kecukupan waktu,” kata Said.

3. Pihak yang menentang dan alasannya

Penentangan tambahan masa jabatan Kepala Desa jadi 9 tahun umumnya datang dari pakar. Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai argumen yang mendasari tuntutan perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, merusak demokrasi.

“Jadi problemnya bukan soal kurangnya waktu, tetapi minimnya kemampuan leadership kepala desa,” kata Ubedillah dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 18 Januari 2023.

Sedangkan menurut Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember Adam Muhshi, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun rawan terjadi tindakan korupsi karena terlalu lama berkuasa.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPM sejak 2012 hingga 2021 tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan sebanyak 686 kepala desa terjerat dalam kasus tersebut. “Saya kurang setuju dengan tuntutan para kepala desa tersebut karena tuntutan itu tidak mengedepankan aspirasi masyarakat, namun kepentingan kades semata untuk berkuasa lebih lama,” kata dia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca juga: Pakar dari UM Surabaya Sebut Masa Jabatan Kades 9 Tahun Bertentangan dengan Konstitusi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

35 menit lalu

Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

Besok Rabu Pon, 1 Februari 2023 disebut-sebut akan jadi momen Jokowi umumkan reshuffle. Istana mengatakan agenda Jokowi besok ke Bali.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

1 jam lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

3 jam lalu

Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

Soal hubungan NU dan PKB kembali hangat dibicarakan. Said Aqil Siradj menyebut yang mengatakan itu lupa sejarah.


Rayakan 1 Abad NU, Muhaimin Iskandar Sowan ke Ulama se-NTB

3 jam lalu

Rayakan 1 Abad NU, Muhaimin Iskandar Sowan ke Ulama se-NTB

Muhaimin Iskandar mengakui perjalanan satu abad NU luar biasa di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

3 jam lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

4 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

6 jam lalu

Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara hari ini. Dia mengaku tak tahu soal isu reshuffle.


Gibran dan Megawati Bahas Kaesang Pangarep: Beliau yang Mulai Pembicaraan

6 jam lalu

Gibran dan Megawati Bahas Kaesang Pangarep: Beliau yang Mulai Pembicaraan

Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Semarang sempat membahas tentang Kaesang Pangarep.


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

7 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

Airlangga meminta media menunggu hari Rabu untuk mendapatkan kabar politik terbaru. Pernyataan ini dilontarkan di tengah isu reshuffle Kabinet


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

7 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu