Jika Jemaah Tak Mampu Lunasi Biaya Naik Haji, Kemenag Bakal Cari Pengganti

Ilustrasi Ibadah Haji. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama atau Kemenag, Hilman Latief menyebut pihaknya bakal mencari pengganti, jika ada jemaah yang tidak sanggup melunasi biaya naik haji 2023/1444 Hijriah.

Sebelumnya, banyak pihak menyatakan keberatan melunasi biaya haji karena Kemenag mengusulkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi Rp 69 juta. 

"Kalau ada yang mundur, maka ada yang naik penggantinya," kata Hilman di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Januari 2023. 

Hilman menyebut pihaknya telah memberikan waktu pelunasan yang cukup untuk para jemaah sesuai Undang-Undang, yakni 30 hari setelah biaya haji diputuskan pemerintah atau pada 13 Februari 2023. Jika jemaah memerlukan perpanjangan waktu pelunasan, Hilman menyebut Kemenag masih bisa memberikan perpanjangan. 

Baca juga: Jokowi Pastikan Kenaikan Biaya Haji Masih Dikaji: Belum Final, Udah Rame

"Tapi tentu tidak dalam waktu yang lama dan skema ini sudah berjalan bertahun-tahun dan bukan hanya sekarang jadi sudah belasan tahun lalu model pelunasan seperti ini,” kata Hilman. 

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Dari jumlah tersebut, biaya yang perlu ditanggung jemaah mencapai 70 persen  atau Rp 69,19 juta per orang. Sementara 30 persen atau Rp29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

"Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian," ujar Yaqut.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mendesak Kementerian Agama mempertimbangkan kembali usulan kenaikan BPIH 2023. Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai kenaikan ini akan memberatkan jemaah mengingat besaran kenaikan mencapai hampir Rp 30 juta rupiah.

“Usulan kenaikan itu terlalu tinggi. Pasti memberatkan. Dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, BPIH Indonesia mestinya tidak perlu naik. Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian structure cost tersebut,” kata Saleh. 

Saleh menjelaskan, jamaah reguler Indonesia berjumlah 203.320 orang. Jika ada kenaikan ongkos haji sebesar Rp 30 juta, maka uang jamaah yang terkumpul Rp 14,06 triliun lebih. Apalagi, kata dia, BPKH mengelola manfaat dana haji sebesar Rp 5,9 triliun. 

“Total dana yang dipakai dari uang jamaah adalah Rp 20 triliun lebih per tahun. Sementara itu, ada lagi biaya penyelenggaraan haji dari APBN Kemenag sebesar Rp 1,27 triliun dan Kemenkes sebesar Rp 283 Miliar,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Saleh, berdasarkan pemetaan penggunaan anggaran dan situasi di masyarakat, usulan kenaikan ongkos haji ini sangat tidak bijak. Sebab, menurut dia, masyarakat masih berupaya memulihkan perekonomian mereka pasca melandainya pandemi Covid-19.

Baca juga: Naik Biaya Haji, Ini Penyebabnya

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA 






Kementerian Agama Negosiasi dengan Arab Saudi untuk Tekan Biaya Haji 2023

1 hari lalu

Kementerian Agama Negosiasi dengan Arab Saudi untuk Tekan Biaya Haji 2023

Kementerian Agama masih mengutak-atik pengeluaran jemaah untuk menekan biaya haji 2023.


Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

3 hari lalu

Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

Kemenang mendapat banyak usulan soal subsidi biaya haji yang diberikan ke jemaah besarannya mencapai 50 persen.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

4 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Komisi VIII DPR RI Sebut Kenaikan Biaya Haji Tidak Rasional dan Perlu Dikaji Ulang

4 hari lalu

Komisi VIII DPR RI Sebut Kenaikan Biaya Haji Tidak Rasional dan Perlu Dikaji Ulang

Wacana kenaikan biaya haji tahun 1444 H/2023 M mendapat sorotan Komisi VIII DPR RI.


Polemik Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Begini Duduk Permasalahannya

4 hari lalu

Polemik Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Begini Duduk Permasalahannya

rencana kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji memang mengejutkan.


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

4 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


Anggota DPR Sebut 6 Solusi untuk Tekan Biaya Haji

4 hari lalu

Anggota DPR Sebut 6 Solusi untuk Tekan Biaya Haji

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menawarkan beberapa solusi untuk menekan biaya haji. Salah satunya menurunkan biaya penerbangan.


Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

6 hari lalu

Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

Ma'ruf Amin menyebut biaya haji 1444 H/2023 M perlu dilakukan penyesuaian karena subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar, yakni mencapai 59 persen.


Wakil Ketua MPR Sebut Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta Baru Usulan

7 hari lalu

Wakil Ketua MPR Sebut Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta Baru Usulan

Kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta dianggap memberatkan jemaah.


Kemenag Jelaskan Kenaikan Biaya Haji saat Saudi Justru Turunkan Harga Paket 30 Persen

7 hari lalu

Kemenag Jelaskan Kenaikan Biaya Haji saat Saudi Justru Turunkan Harga Paket 30 Persen

Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya haji. Besarnya menjadi sekitar Rp 69 juta.