Pemilu 2024: Lembaga Survei Algoritma Sebut Parpol Baru Sulit Bersaing

Reporter

Editor

Febriyan

Dari kiri: Ketua umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Anis Matta, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara I Gede Pasek Suardika menghadiri pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di KPU Rabu, 14 Desember 2022. Sementara, 9 partai politik mendapatkan nomor urut baru lewat pengundian nomor urut parpol peserta pemilu yang digelar KPU. TEMPO/Magang/Martin Yogi Pardamean

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset dan Program Algoritma, Fajar Nursahid, mengatakan bahwa partai baru  berpeluang kecil dapat bersaing pada Pemilu 2024. Hasil survei lembaga tersebut menyatakan hanya ada 8 persen masyarakat yang akan memilih partai baru sedangkan 65 persen publik akan memilih partai lama. 

"Partai baru tidak punya harapan yang cukup besar, karena 65 persen itu mengkonfirmasi bahwa akan memilih partai lama daripada partai baru. Halnya 8 persen persen publik yang akan memilih partai baru," katanya saat Diskusi Proyeksi Politik 2023 Menuju Pemilu 2024: Antara Elektabilitas dan Resistensi, Senin, 23 Januari 2023. 

Masyarakat jenuh terhadap peta politik Indonesia dan mempertanyakan eksistensi partai baru

Fajar mengungkapkan faktor kurangnya pemilih pada partai baru disebabkan adanya kejenuhan publik terhadap peta politik Indonesia. Fajar menjelaskan masyarakat merasa lebih nyaman dengan partai politik lama karena dianggap lebih berpengalaman, memiliki rekam jejak yang lebih jelas, dan ketokohan di parpol bersangkutan. 

"Sehingga mereka merasa bahwa pertimbangan memilih partai lama itu adalah bagian yang mereka akan lakukan pada pemilu 2024 mendatang," kata dia.

Tak hanya itu saja, kejenuhan masyarakat juga terlihat dari pandangan mereka bahwa partai baru tidak memberikan faktor pembeda terhadap kontestasi politik nasional. Fajar mengungkapkan banyak masyarakat menganggap bahwa kehadiran partai baru tidak andil berikan perubahan. Padahal, menurut Fajar, bisa saja tidak demikian. 

"Publik melihat kalau ada partai baru, apa bedanya dengan partai lama?. Begitu kan kita tidak tahu," kata dia.

Partai baru harus memiliki faktor pembeda dari partai lama

Sehingga menurut Fajar, dari temuan survei ini yang mesti digarisbawahi oleh partai baru adalah sisi differesiasi mereka dengan partai-partai lama. Jika itu jadi pertimbangan partai baru, kemungkinan  dapat membuka kesempatan  menjadi partai pilihan. 

"Dalam konteks kompetisi elektoral itu, orang memilih karena diferensiasi. Jadi kalau ada partai baru tapi kemudian mereka tidak berbeda dengan partai lain, itu menjadi persoalan sehingga tidak ada memilih, tidak ada pilihan terbuka,"  kata dia.

Selain differensiasi, Fajar juga menyampaikan masalah ketokohan dari partai baru cukup jadi pertimbangan publik. Pasalnya, partai baru butuh figur politik yang kiranya dapat menjual untuk menarik dukungan publik. 

Kendati demikian, Fajar pun menyadari bahwa kondisinya kini, jumlah tokoh-tokoh publik figur dengan elektabilitas tinggi sudah relatif habis, karena lebih dulu bergabung dengan partai yang lebih stabil. 

"Karena salah satu yang jadi daya tarik dari partai adalah siapa caleg yang ditawarkan, ketuanya dan juga publik figur, siapa yang mereka enggagment. Itu juga menjadi luar biasa menarik bagi partai baru dipilih," kata dia.

Selanjutnya, partai baru hanya dianggap sempalan partai lama






Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

3 jam lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

4 jam lalu

Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

Soal hubungan NU dan PKB kembali hangat dibicarakan. Said Aqil Siradj menyebut yang mengatakan itu lupa sejarah.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

5 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

8 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

9 jam lalu

Bidik Tokoh Lokal Maju Capres 2024, Forum Musra: Kami Cari yang Persis Jokowi

Forum Musra yang diinisiasi belasan kelompok relawan Jokowi membidik sejumlah tokoh lokal untuk digadang sebagai calon pengganti Presiden Jokowi pada Pemilu 2024


Matinya Proyek Tsunami BRIN

10 jam lalu

Matinya Proyek Tsunami BRIN

Ketika berbagi program dengan DPR, BRIN justru mematikan proyek penguatan sistem peringatan dini tsunami.


PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

20 jam lalu

PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

UniTrend merupakan situs yang menawarkan data secara terbuka dan terbaharui.


PKB Siap Tampung Kaesang Pangarep Jika Terjun Politik

1 hari lalu

PKB Siap Tampung Kaesang Pangarep Jika Terjun Politik

Muhaimin Iskandar membuka pintu lebar-lebar jika putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep hendak berpolitik lewat PKB.


Seabad Usia Observatorium Bosscha, Waktunya Astronom Pindah ke Timau?

1 hari lalu

Seabad Usia Observatorium Bosscha, Waktunya Astronom Pindah ke Timau?

Observatorium Bosscha genap berusia 100 tahun. Astronom BRIN cerita polusi cahaya parah dari Kota Bandung.


Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

1 hari lalu

Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

Pembentukan tim ini dilakukan setelah Gerindra dan PKB membentuk sekretariat bersama.