Jokowi Pastikan Kenaikan Biaya Haji Masih Dikaji: Belum Final, Udah Rame

Reporter

Editor

Amirullah

Suasana jemaah haji saat menjalankan wukuf di padang Arafah, Mekah, Arab Saudi, 19 Juli 2021. REUTERS/Ahmed Yosri

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi polemik kenaikan biaya haji 2023 yang telah diumumkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Jokowi menegaskan rencana kenaikan biaya haji ini masih dalam proses kajian.

"Belum final udah rame, masih kajian," kata Jokowi saat ditemui usai mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2022.

Sebelumnya, usulan kenaikan biaya haji 2023 dilontarkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat bersama Komisi Agama DPR pada 19 Januari lalu. Alasannya karena biaya perjalanan ke Tanah Suci melonjak.

Kementerian Agama lalu menjelaskan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang bakal membuat biaya haji 2023 naik dari sekitar 39,8 juta menjadi 69,1 juta per jemaah. Kenaikan dilakukan saat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memangkas biaya paket layanan haji sekitar 30 persen dari harga tahun 2022.

"Yang diturunkan oleh pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam keterangan tertulis, Sabtu, 21 Januari 2023.

Hilman menjelaskan paket yang dipangkas 30 persen ini adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair. Untuk warga domestik, Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M.

1. SAR (Saudi Arabian Riyal) 10,596 sampai SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta sampai Rp48 juta)

2. SAR 8,092 sampai SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta sampai Rp34,5 juta)

3. SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta)

4. SAR 3,984 (sekitar 16 juta), tanpa layanan di Mina atau hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah

Paket layanan haji ini, kata Hilman, ditangani oleh syarikah atau perusahaan di Saudi. Tahun lalu, harganya naik signifikan karena pandemi. Barulah tahun ini turun 30 persen yang membuat komponen Masyair di BPIH juga turun.

Tahun lalu, pemerintah mematok biaya Masyair SAR 5.656,87. Sementara tahun ini, Hilman menyebut pihaknya juga bisa bernegosiasi sehingga biaya turun menjadi SAR 4.632,87. "Turun sekitar SAR 1.024 aau 30 persen," kata dia.

"Jadi di dalam usulan BPIH tahun ini, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi," ujarnya.

Hilman juga menyebut pemerintah tetap berupaya mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair. “Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” kata dia.

Meski demikian, Hilman menyebut komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji saja. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah. 

"Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya," ujar Hilman.

Selain itu, kata dia, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs US$ 1, dan Rp 4.080 untuk kurs 1 SAR. 

Sedangkan pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp 3.846. Lal untuk kurs Dollar tahun 2022 adalah Rp 14.425. Lalu hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat yang sangat bergantung pada harga avtur. 

Meski demikian, Hilman memastikan usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H menjadi Rp 69 juta itu belum final. Sebab, masih terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi Agama di DPR. "Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” kata dia.






Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

7 jam lalu

Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

Tim advokasi menilai kasasi Presiden Jokowi menunjukkan arogansi pemerintah yang engan memenuhi udara bersih bagi warganya.


Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

11 jam lalu

Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto bersaing ketat dalam 16 Musra yang telah digelar. Keduanya disebut sama-sama menang di 4 provinsi.


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

13 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

15 jam lalu

Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun tidak akan mengganggu target operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

16 jam lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur


Tiga Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Cek Cara Pendaftarannya

17 jam lalu

Tiga Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Cek Cara Pendaftarannya

Ketiga produk ini harus sudah bersertifikat halal di 2024.


Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

17 jam lalu

Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

Sebelum menjabat sebagai Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang juga kader NasDem ini beberapa kali menjabat sejumlah posisi strategis, apa saja?


Reshuffle Kabinet Urung di Rabu Pon Lalu, Sejak 2019 Jokowi Sudah Reshuflle 3 Kali Menterinya

18 jam lalu

Reshuffle Kabinet Urung di Rabu Pon Lalu, Sejak 2019 Jokowi Sudah Reshuflle 3 Kali Menterinya

Sejak 2019. sudah 3 kali di periode 2 Jokowi telah reshuffle kabinet, kapan saja? Siapa yang diganti saat itu?


Reshuffle Batal Rabu Pon Pekan Ini, Hasto PDIP: Pak Jokowi Punya Kalkulasi

18 jam lalu

Reshuffle Batal Rabu Pon Pekan Ini, Hasto PDIP: Pak Jokowi Punya Kalkulasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi punya kalkulasinya sendiri sebelum memutuskan mengocok ulang menteri Kabinet Indonesia Maju.


Koleksi Mobil Wayan Koster, Gubernur Bali yang Dapat Sorotan Jokowi

18 jam lalu

Koleksi Mobil Wayan Koster, Gubernur Bali yang Dapat Sorotan Jokowi

Gubernur Bali I Wayan Koster baru-baru ini mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lihat koleksi mobil dirinya di sini!