PSI Desak Agar RUU Perampasan Aset Bisa Segera Disahkan

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022. KPK meminta Komisi III DPR segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Penyadapan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar bisa segera disahkan. Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo mengatakan RUU Perampasan Aset tersebut merupakan gamechanger pemberantasan korupsi di Indonesia.

“PSI meminta DPR RI menunjukkan itikad baik untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan segera mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset,” kata Bimmo pada Senin 23 Januari 2023.

Bimmo menilai kasus korupsi di Indonesia bisa ditekan dengan adanya RUU Perampasan Aset yang pembahasannya sudah mandeg sejak kurang lebih 10 tahun lalu. Ia juga menambahkan RUU tersebut juga membuat pejabat berpikir dua kali saat hendak melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Pukat UGM: Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Melemah

“Strategi follow the money sudah banyak menjadi praktik terbaik di berbagai tempat. DPR kita saja yang kurang niat memberantas korupsi,” ujar dia melalui keterangan tertulisnya.

Bimmo mencontohkan kasus Lukas Enembe yang memiliki jumlah harta fantastis di tengah kondisi rakyat papua yang kekurangan. Ia menyebut RUU Perampasan Aset akan memudahkan serta memaksimalkan penerimaan aset negara yang telah dikorupsi.

“Yang bersangkutan mangkir dari panggilan KPK, jadi tersangka, dan kemudian terbuka kekayaannya yang tidak wajar tersebut. Atas semua itu, negara tidak bisa melakukan apa-apa karena terbatas hukum acara,” kata Bimmo.

Di sisi lain, Bimmo mengatakan tidak adanya niatan DPR untuk menegakkan pemberantasan korupsi di negeri ini adalah RUU Perampasa Aset yang tidak kunjung disahkan setelah sekian lama. Padahal, kata dia, RUU tersebut selalu masuk ke dalam pembahasan prioritas program legislasi nasional DPR.

“Terlihat sekali tidak ada niatan DPR untuk mengesahkan RUU ini," ujar dia.

Selain itu, Bimmo juga mengkritik para pemangku kepentingan masyarakat yang seolah tidak berdaya menghadapi gaya hidup mewah pejabat. Padahal, menurut dia, kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas masih serba kekurangan.

“Dalam kasus Enembe di mana temuan PPATK terkait aliran dana Rp 560 miliar ke rumah judi, masa negara tidak mampu menindaklanjuti,” ujarnya.

 Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri juga mengatakan koruptor lebih takut dengan hukuman yang memiskinkan ketimbang kurungan badan. Hal tersebut dia sampaikan berdasarkan sejumlah kajian ilmiah yang telah dilakukan selama ini. 

"Kajian menunjukkan para pelaku korupsi tidak takut dengan hukuman badan. Tidak takut hukuman penjara, tapi takut kalau dimiskinkan," kata dia pada Jum'at 9 Desember 2022.

Baca juga: Firli Bahuri Sebut Pemberantasan Korupsi Perlu Dukungan dari Kamar-kamar Kekuasaan






4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

1 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

8 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

8 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

10 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

13 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

14 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

16 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

17 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

21 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

1 hari lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.