Mengapa PDIP Adukan 2 Media Milik Surya Paloh ke Dewan Pers?

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri), saat deklarasi Kerjasama PDIP, Partai Nasdem dan PKB, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (14/5). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Dua media milik Surya Paloh, Metro TV dan Media Indonesia dilaporkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP kepada Dewan Pers pada Jumat, 20 Januari 2023 lalu.

Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP M. Nurdin mengatakan dewan redaksi dari dua media tersebut disinyalir rangkap jabatan dengan kepengurusan maupun anggota partai politik tertentu.

Padahal, kata dia, izin media tersebut adalah media publik, bukan media internal partai. Oleh sebab itu, Nurdin mengatakan politik pemberitaannya mesti netral, tidak partisan, dan mencerdaskan.

“BBHAR DPP PDI Perjuangan setelah melakukan pertimbangan yang mendalam dan mengundang para pakar pers akhirnya memutuskan untuk mengajukan aduan kepada Dewan Pers terhadap Media Indonesia dan Metro TV,” kata Nurdin dalam keterangannya, Sabtu, 21 Januari 2023.

Surya Paloh dikenal sebagai pemimpin Media Indonesia dan Metro TV, serta sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Ia juga jelas-jelas telah menyatakan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Indonesia tahun 2024.

Baca: PDIP Adukan 2 Media ke Dewan Pers, Minta Pers Tak Boleh Jadi Alat Propaganda Parpol

Penyebab pelaporan Surya Paloh

Secara spesifik, ada pemberitaan yang memihak mengenai HUT PDIP ke-50 yang digelar di JIExpo pada 10 Januari 2023 lalu. Dalam pemberitaan tersebut, ada keberpihakan yang dinilai menjatuhkan PDIP dan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. M. Nurdin mengatakan, izin dari kedua media adalah sebagai media publik, bukan media internal partai.

“BBHAR DPP PDI Perjuangan setelah melakukan pertimbangan yang mendalam dan mengundang para pakar pers akhirnya memutuskan untuk mengajukan aduan kepada Dewan Pers terhadap Media Indonesia dan Metro TV,” kata Nurdin pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan, pemberitaan politik dalam media publik haruslah bersifat netral, mencerdaskan, dan tidak memihak.

Mendukung Kebebasan Pers

Di sisi lain, Sekretaris BBHAR PDIP Yanuar P. Wasesa menyebutkan bahwa tindakan PDIP ini adalah salah satu bagian dari pendidikan politik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sebagai dukungan kepada kebebasan pers.

Yanuar menyebutkan, Media Indonesia dan Metro TV jelas-jelas tidak berkiblat pada kode etik jurnalistik. Ia juga mendambahkan bahwa dirinya belum bisa mengungkapkan kode etik mana yang dilanggar oleh kedua media, namun urusan tersebut sudah masuk ke materi yang diadukan kepada Dewan Pers.

“Demokrasi akan sehat apabila pers independen, obyektif, dan mengedepankan etika jurnalistik. Dengan demikian campur tangan pemilik media karena vested-interest dengan Parpolnya bisa dihindarkan. Itulah salah satu tujuan gugatan yang kami lakukan," tuturnya.

Yanuar juga mengungkapkan usulannya kepada Dewan Pers supaya bisa membuat suatu kebijakan mengenai media massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Ia menyebut salah satu hal yang bisa dilakukan Dewan Pers adalah membentuk satuan tugas yang diberi tanggung jawab untuk memantau pemberitaan.

Ia menegaskan, media publik seharusnya tidak boleh dimanfaatkan alat propaganda parpol, walaupun kepemilikan media tersebut terafiliasi dengan anggota maupun pimpinan parpol tertentu. Menurutnya, jika tetap ingin menguntungkan parpol dengan mengesampingkan kode etik jurnalistik, maka kredibilitas media tersebut patut dipertanyakan.

“Akibatnya pemberitaan media tersebut sering tidak berimbang, tidak mengindahkan etika jurnalistik, dan mengabaikan tata pemberitaan yang baik,” kata Yanuar.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mempersilakan PDIP untuk melaporkan media yang dalam pemberitaannya dianggap merugikan mereka. Menurutnya, Dewan Pers telah berupaya untuk menjaga pers nasional agar independen, menjaga standar kualitas, dan terlepas dari campur tangan atau intervensi pihak luar.

"Dewan Pers akan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, jika ternyata sengketa itu merupakan persoalan pidana, penyelesaiannya akan diserahkan ke kepolisian. Sudah ada perjanjian kerja sama tentang hal ini dengan kepolisian," tutur Ninik.

Yadi pun mengatakan Dewan Pers membuka diri bagi seluruh pihak yang dihadapkan pada permasalahan seputar pers dan akan memproses setiap pengaduan yang masuk. Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli menambahkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman utama jurnalis dalam membuat berita.

"Pers memang harus independen dan Dewan Pers berkepentingan untuk menjaga independensi serta kemerdekaan pers, termasuk dari upaya pemberedelan,” kata dia.

PUTRI SAFIRA PITALOKA  I  SDA

Baca juga: Adukan Dua Media ke Dewan Pers, PDIP: Serangan ke Kehormatan Ketum dan Partai

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

52 menit lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


PDIP Tebar 4 Nama Bakal Cagub DKI Jakarta 2024, Siapa Saja?

3 jam lalu

PDIP Tebar 4 Nama Bakal Cagub DKI Jakarta 2024, Siapa Saja?

PDIP telah merilis nama-nama yang menjadi bakal calon gubernur.


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

5 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.


Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

6 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

Presiden Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Ia sebelumnya bicara soal kebebasan pers menjelang pemilu.


PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

8 jam lalu

PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN," kata politikus PKS, Mulyanto


Peringatan Satu Abad NU Dihadiri Megawati, Prabowo, HNW & Ganjar Pranowo, di Mana Muhaimin Iskandar?

9 jam lalu

Peringatan Satu Abad NU Dihadiri Megawati, Prabowo, HNW & Ganjar Pranowo, di Mana Muhaimin Iskandar?

Peringatan Satu Abad NU di Gelora Delta Sidoarjo, Selasa, 7 Februari 2023, selain ada tokoh PBNU, ada pula menteri kabinet Jokowi.


Gibran Dapat Dukungan Tertinggi Jadi Gubernur Jawa Tengah Menurut Survei Aksara

20 jam lalu

Gibran Dapat Dukungan Tertinggi Jadi Gubernur Jawa Tengah Menurut Survei Aksara

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan tertinggi maju sebagai Gubernur Jateng menurut survei Aksara Research and Consulting.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

21 jam lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

21 jam lalu

Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

Mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi politikus PDIP. Berikut profil Budiman Sudjatmiko.


Ramai Kasus Internal, Kepala BRIN: Arahan Megawati Jalan Terus

1 hari lalu

Ramai Kasus Internal, Kepala BRIN: Arahan Megawati Jalan Terus

Dalam rapat 31 Januari lalu, Komisi VII meminta pemerintah untuk segera mencopot Kepala BRIN.