Kompolnas Tengarai Ada Manuver Bebaskan Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Buktikan Saja

Kuasa hukum Putri Candrawathi, Arman Hanis, setelah pemeriksaan sebagai pelapor di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, 2 Agustus 2022 Tempo/Eka Yudha Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, menanggapi pernyataan Komisi Kepolisian Nasional ihwal ada pihak yang berusaha melepaskan klien dia dari jeratan hukum.

Arman meminta agar Kompolnas dapat mempertanggungjawabkan ucapan yang mereka lontarkan kepada publik tersebut.“Kalau diasumsikan seperti itu, kami mempersilakan pihak Kompolnas untuk membuktikan,” ujar dia pada Senin 23 Januari 2023.

Arman menyebut selama bertugas di Kepolisian RI, Ferdy Sambo memiliki integritas yang baik dan kinerja yang cukup bagus. Ia juga menambahkan kliennya tidak pernah tersangkut kasus hukum sebelum perkara pidana yang menjeratnya saat ini.

"Jadi, jasa klien kami ini terhadap bangsa dan negara tidak serta merta dapat dihapus begitu saja karena telah tercatat pada lembaga Polri,” ujarnya melalui pesan tertulis.

Oleh sebab itu, Arman meminta kepada semua pihak agar berhenti mendiskreditkan kliennya yang tengah berfokus menjalani proses hukum. Sebab, menurut dia hal tersebut dapat memecah fokus kliennya dalam memperoleh keadilan.

"Dengan rendah hati, kami sebagai tim kuasa hukum memohon agar klien kami tidak dicatut bahkan difitnah melakukan hal-hal yang tidak benar,” kata Arman.

Arman juga mengharapkan kepada semua pihak untuk memberikan penghakiman yang adil terhadap Ferdy Sambo. Termasuk, kata dia, lembaga peradilan sertelah munculnya isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah publik.

"Kami berharap lembaga peradilan bisa tetap independen dan imparsial. Tidak tunduk dan takluk pada tekanan atau intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.

Manuver Bebaskan Ferdy Sambo

Sebelumnya, Ketua Kompolnas Benny Mamoto mengatakan adanya manuver dari berbagai pihak agar eks Kadiv Propam Mabes Polri tersebut bisa dibebaskan dari jerat pidana. Dia mengamini ucapan Menkopolhukam Mahfud Md yang mengatakan banyak gerilya bawah tanah dalam kasua Ferdy Sambo. 

"Ferdy Sambo punya jaringan dan punya loyalis, yaitu pihak yang merasa utang budi karena pernah dibantu,” kata Benny Mamoto saat dihubungi, Senin, 23 Januari 2023.

Kasus pembunuhan berencana Brigadir J terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Pembunuhan Brigadir J tersebut dilakukan oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo bersama sejumlah anak buah dan ajudannya. Dalam perkara tersebut, terdapat lima orang terdakwa yang kini sudah disidangkan.

Adapun kelima terdakwa tersebut adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi selaku istri dari Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf selaku asisten rumah tangga Sambo-Putri, Ricky Rizal dan Richard Eliezer Pudihang selaku bawahan dan ajudan Sambo di kepolisian.

Pembunuhan Brigadir J bermula dari pengakuan Putri Candrwathi yang mengalami percobaan rudapaksa dari Yosua Hutabarat. Pasca mendengar laporan tersebut, Sambo yang naik pitam pun mengajak para bawahan dan ajudannya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Peristiwa pembunuhan terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo yang terletak di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta. Richard Eliezer merupakan eksekutor yang menembak Yosua hingga tewas.

Ferdy Sambo cs juga telah menjalani sidang tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ada pekan lalu. Terdakwa Kuat Ma’ruf, Putri Candrawathi, dan Ricky Rizal sama-sama dituntut 8 tahun hukuman bui sedangkan Richard Eliezer dituntut 12 tahun. Sementara itu, Ferdy Sambo sendiri dituntut hukuman seumur hidup karena dinilai sebagai dalang utama perkara tersebut.

Baca Juga: Breaking News: Ferdy Sambo Dituntut Hukuman Penjara Seumur Hidup






Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

9 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

9 jam lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

10 jam lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

11 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Jaksa Sebut Kuasa Hukum Enggan Akui Fakta Irfan Widyanto Ambil DVR CCTV Tanpa Izin

12 jam lalu

Jaksa Sebut Kuasa Hukum Enggan Akui Fakta Irfan Widyanto Ambil DVR CCTV Tanpa Izin

JPU mengatakan kuasa hukum terdakwa Irfan Widyanto enggan mengakui fakta bahwa kliennya mengganti DVR CCTV tanpa izin dan surat perintah yang sah


Tak Ajukan Duplik, Kuasa Hukum Irfan Widyanto Minta Hakim Langsung ke Sidang Putusan

12 jam lalu

Tak Ajukan Duplik, Kuasa Hukum Irfan Widyanto Minta Hakim Langsung ke Sidang Putusan

Kuasa hukum Irfan Widyanto tak akan mengajukan jawaban atas replik atau duplik jaksa. Mereka minta sidang lanjut ke pembacaan vonis.


Tak Mau Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa: Hanya Berisi Perjalanan Karier

12 jam lalu

Tak Mau Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa: Hanya Berisi Perjalanan Karier

Jaksa menlai pleidoi Hendra Kurniawan hanya berisi penjalanan karinya tanpa membahas soal alat bukti serta unsur pasal yang didakwakan.


Jaksa Sebut Arif Rachman Arifin Tidak Penuhi Unsur Itikad Baik

13 jam lalu

Jaksa Sebut Arif Rachman Arifin Tidak Penuhi Unsur Itikad Baik

Jaksa menyebut tindakan Arif Rachman Arifin tidak memenuhi unsur itikad baik sehingga tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pidana.


Jaksa Sebut Agus Nurpatria Harusnya Berani Tolak Perintah Ferdy Sambo

13 jam lalu

Jaksa Sebut Agus Nurpatria Harusnya Berani Tolak Perintah Ferdy Sambo

Jaksa mengatakan, seharusnya Agus Nurpatria yang berpangkat Kombes berani menolak perintah Ferdy Sambo.


Tolak Pleidoi Arif Rachman Arifin, Jaksa: Tidak Ada Unsur Daya Paksa dari Ferdy Sambo

15 jam lalu

Tolak Pleidoi Arif Rachman Arifin, Jaksa: Tidak Ada Unsur Daya Paksa dari Ferdy Sambo

Jaksa menilai tidak ada unsur daya paksa dari Ferdy Sambo kepada terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rachman Arifin.