Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Sidang Perdana Tragedi Kanjuruhan Penuh Kejanggalan

Terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris (kiri) dan Suko Sutrisno ketika menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya, 20 Januari 2023. TEMPO/Kukuh S. Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menyebut pelaksanaan persidangan perdana tragedi Kanjuruhan penuh dengan kejanggalan. Koalisi menilai sidang tersebut dilaksanakan secara tidak transparan.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Rivanlee Anandar mengatakan pihaknya mencatat ada beberapa hal yang dinilai ganjil dalam persidangan perdana tersebut. Pertama, kata dia, adalah adanya pembatasan akses untuk menyaksikan secara langsung jalannya persidangan tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya. 

“Sebab, menurut Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara terbuka,” kata dia pada Senin 23 Januari 2023.

Rivan melanjutkan dalam persidangan perdana tersebut, PN Surabaya membatasi akses bagi keluarga koban beserta media untuk mengawasi jalaannya persidangan. Sehingga, kata dia, pembatasan tersebut bisa jadi adanya indikasi untuk menutupi proses hukum yang sedang berjalan.

“Oleh karena itu lah kami membawa masalah ini kepada Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti oleh mereka,” ujar aktivis kemanusiaan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) tersebut.

Baca juga: Sidang Tragedi Kanjuruhan Dilarang Disiarkan Secara Langsung, Koalisi Masyarakat Sipil Desak KY Lakukan Ini

Selanjutnya, Rivan menyebut hal yang dinilai ganjil oleh Koalisi adalah para terdakwa dihadirkan secara daring. Dengan merujuk ketentuan pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP, dia mengatakan terdakwa wajib hadir pada persidangan pemeriksaan di pengadilan. Sehingga, Rivan menilai seharusnya terdakwa dihadirkan langsung di persidangan.

“Terlebih lagi pemerintah telah mencabut kebijakan pemberlakuan dan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM,” kata Rivan.

Rivan menambahkan keganjilan lainnya dalam proses persidangan tersebut adalah mengizinkan anggota kepolisian sebagai penasihat hukum dalam persidangan pidana. Menurut dia hal tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merusak dan melecehkan sistem regulasi yang berlaku.

“Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 UU No. 2Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara Republik Indonesia yang mana dalam proses pidana, anggota kepolisian tidak memiliki kewenangan sebagai pendamping dalam persidangan pidana,” ujar dia melalui keterangan tertulis.

Berangkat dari hal tersebut, Rivan mengatakan pihaknya mendorong Komisi Yudisial agar melakukan pemantauan dan pengawasan selama berjalannya proses sidang. Selain itu, kata dia, Komisi Yudisial harus berani mengambil jalur hukum bila ada indikasi pelanggaran kode etik selama proses persidangan berlangsung.

“Kami juga mendorong PN Surabaya agar membuka akses persidangan seluas-luasnya,” kata Rivan.

Tragedi Kanjuruhan yang merenggut 134 nyawa terjadi pasca laga BRI Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022.  Peristiwa itu bermula ketika sejumlah Aremania, sebutan untuk suporter Arema FC, merangsek ke dalam lapangan pasca pertandingan.  

Polisi lantas merespons dengan melepaskan tembakan gas air mata ke arah lapangan dan tribun. Ribuan suporter yang panik lantas berdesak-desakan menuju pintu keluar. Sayangnya, menurut penuturan beberapa suporter, sejumlah pintu dalam kondisi terkunci. Alhasil, para suporter tersebut saling berhimpitan dan mengakibatkan total 135 korban jiwa ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. 

Polisi kemudian menetapkan enam tersangka Tragedi Kanjuruhan. Mereka adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Kabag Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Achmadi.

Baca juga: Sidang Tragedi Kanjuruhan, Jaksa Sebut Komandan Brimob Perintahkan Penembakan Gas Air Mata






Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

1 hari lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Menpora Berharap Arema FC Tak Bubar dan Tetap Bermain di Liga 1

1 hari lalu

Menpora Berharap Arema FC Tak Bubar dan Tetap Bermain di Liga 1

Menpora Zainudin Amali berharap klub Arema FC tetap berlaga di Liga 1 Indonesia 2022-2023.


Liga 1: Ini Sederet Konsekuensi yang Akan Terjadi Bila Arema FC Membubarkan Diri

2 hari lalu

Liga 1: Ini Sederet Konsekuensi yang Akan Terjadi Bila Arema FC Membubarkan Diri

Arema FC kini tengah menimbang opsi terburuk: membubarkan diri. Ada sederet konsekunsi yang akan mengikuti bila pembubaran diri dilakukan.


Buntut Penyerangan Markas Arema FC, Manajemen Klub Singo Edan Pertimbangkan untuk Bubar

2 hari lalu

Buntut Penyerangan Markas Arema FC, Manajemen Klub Singo Edan Pertimbangkan untuk Bubar

Manajemen Arema FC akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan bubar jika dianggap tidak kondusif.


Reaksi Manajemen Arema FC Soal Demo Aremania yang Berujung Ricuh

3 hari lalu

Reaksi Manajemen Arema FC Soal Demo Aremania yang Berujung Ricuh

Manajemen Arema FC menyatakan membuka ruang dialog dengan para pendukung klub yang biasa disebut Aremania.


Demonstrasi Aremania Berujung Ricuh, Markas Arema FC Rusak karena Dilempari

3 hari lalu

Demonstrasi Aremania Berujung Ricuh, Markas Arema FC Rusak karena Dilempari

Demonstrasi para pendukung Arema FC, Aremania, di depan kantor klub pada Minggu siang, 29 Januari 2023, berujung ricuh.


Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

3 hari lalu

Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

Menurut Gibran, pelemparan ke bus pemain Persis Solo terjadi karena polisi tidak tegas dalam kasus Tragedi Kanjuruhan


Polri Gelar Kursus Manajemen Pengamanan Stadion, Instruktur dari Inggris dan Skotlandia

4 hari lalu

Polri Gelar Kursus Manajemen Pengamanan Stadion, Instruktur dari Inggris dan Skotlandia

Polri menggelar kurus manajemen pengamanan stadion dengan instruktur dari Inggris dan Skotlandia.


Bekas Dirut PT LIB Sebut Indosiar Menolak Jadwal Arema FC vs Persebaya Digeser Sore

8 hari lalu

Bekas Dirut PT LIB Sebut Indosiar Menolak Jadwal Arema FC vs Persebaya Digeser Sore

Eks Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita saat bersaksi di PN Surabaya mengatakan Indosiar menolak jadwal Arema FC vs Persebaya dimajukan.


Sidang Tragedi Kanjuruhan: Eks Dirut PT LIB Ditegur Hakim karena Menjawab 'Mungkin' saat Ditanya Jaksa

8 hari lalu

Sidang Tragedi Kanjuruhan: Eks Dirut PT LIB Ditegur Hakim karena Menjawab 'Mungkin' saat Ditanya Jaksa

Bekas Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus tragedi Kanjuruhan.