Mengenal Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS dalam Pemilu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara dalam simulasi pemungutan dan pencoblosan surat suara Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu, 10 April 2019. Sementara untuk daerah pencoblosan di luar Jakarta mendapatkan lima surat suara. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk beberapa badan ad hoc yang berfungsi untuk mendukung jalannya Pemilu. Salah satu badan ad hoc yang dibentuk adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Pembentukan KPPS diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Pasal 1 ayat (9) PKPU tersebut disebutkan bahwa KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS terdiri atas 7 anggota yang berasal dari masyarakat di sekitar TPS dan memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Baca: Satu Simpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sedert Tugas dan Wewenangnya

Tugas KPPS

Dalam Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022, disebutkan bahwa tugas KPPS adalah sebagai berikut:

a. mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;

b. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

d. membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPPS

Dalam Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2022, disebutkan bahwa wewenang KPPS adalah sebagai berikut:

a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPPS

Dalam Pasal 30 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022, disebutkan bahwa kewajiban KPPS adalah sebagai berikut:

a. menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;

b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;

e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

EIBEN HEIZIER

Baca juga: Jadwal Tahapan Pemilu 2024, Intip Besaran Gaji Petugas PPS Pemilu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

11 jam lalu

Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

Sejumlah dalih diklaim demi memuluskan usul penundaan pemilu. Salah satunya resesi global.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

1 hari lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

KPU memastikan Pemilu 2024 jalan terus meskipun wacana penundaan pemilu kembali bergema.


Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

1 hari lalu

Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

Suara anak muda di Pemilu 2024 harus diperhitungkan. Bagaimana cara menggaet mereka?


Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut gagasan penundaan Pemilu 2024 mungkin terjadi.


Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

2 hari lalu

Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

KPU sudah memulai tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 di tengah hiruk pikuk usulan penundaan pemilu. Kapan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024?


Muhammad Mardiono Singgung Kemungkinan Penundaan Pemilu

3 hari lalu

Muhammad Mardiono Singgung Kemungkinan Penundaan Pemilu

Muhammad Mardiono mengklaim antusiasme masyarakat terhadap Pemilu 2024 masih dingin.


KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

3 hari lalu

KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

Usulan penataan daerah pemilihan (Dapil) di Kota Depok untuk Pemilu 2024 menunggu persetujuan KPU RI


Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

3 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?