Cara Adukan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)Rusak Agar Cepat Diperbaiki

Pekerja memasang lampu penerangan jalan umum menggunakan crane di jalan By Pass Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. 15 Juli 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menerangi perjalanan masyarakat di malam hari.

Di jalan raya, lampu penerangan jalan sangatlah penting, sebab bisa mengurangi angka kecelakaan maupun kriminalitas. Namun terkadang ada saja lampu PJU yang rusak, jalan raya pun menjadi gelap. 

Baca : Mobil Rusak Tertimpa Pohon Tumbang, Ada Ganti Rugi dari Pemerintah, Ini Syaratnya

Karena PJU merupakan fasilitas umum, seluruh biaya operasionalnya dan perbaikan ditanggung oleh pemerintah daerah dan dibiayai uang pajak PPJ (Pajak Penerangan Jalan). Pajak tersebut merupakan pajak wajib bagi setiap pelanggan PLN dan nantinya diserahkan pada PEMDA guna alokasi biaya operasional daerah yang berhubungan dengan listrik.

Bila menemukan PJU yang rusak, bisa melaporkannya ke command center pemda setempat, dinas perhubungan terkait atau kontak hotline 24 jam di daerahmu. 

Adapun jika ingin mengajukan pemasangan penerangan jalan umum, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan diantaranya adalah :

1. Meminta surat rekomendasi dari RT / RW setempat 

2. Setelah mendapat surat rekomendasi Anda bisa pergi ke kantor desa untuk meminta stempel pengesahan

3. Setelah surat rekomendasi Anda sudah jadi, Anda bisa menyerahkan kepada PEMDA maupun PEMKOT terkait

4. Nantinya PEMDA akan menyerahkan laporan dan meminta izin pada PLN terkait pemasangan lampu jalan 

5. Pihak PLN akan mensurvey lokasi yang Anda sebutkan dalam surat rekomendasi

6. Setelah proses survey, PLN akan memberikan surat kepada PEMDA terkait izin pemasangan lampu jalan serta rincian biaya

7. Bila izin telah disetujui, maka lampu jalan akan segera dipasang

Setelah Anda melakukan prosedur tersebut, Anda maka PJU Anda termasuk PJU legal yang nantinya seluruh tagihan akan dibayarkan oleh Pemda, berbeda dengan PJU yang dipasang secara liar oleh masyarakat, biaya tersebut tidak akan ditanggung oleh Pemda dan termasuk PJU ilegal.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

Baca : Persiapan Angkutan Lebaran, Kemenhub, PUPR dan Polri Cek Jalur Pantai Selatan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Simak Promo Super Everyday PLN untuk Isi Daya Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Simak Promo Super Everyday PLN untuk Isi Daya Kendaraan Listrik

PT PLN menghadirkan promo Super Everyday berupa penyambungan baru untuk pengisian daya kendaraan listrik dari rumah. Simak diskonnya!


BTPN Salurkan Pembiayaan Hijau Rp 1,46 Triliun ke PLN

3 hari lalu

BTPN Salurkan Pembiayaan Hijau Rp 1,46 Triliun ke PLN

Bank BTPN memberikan pebiayaan hijau ke PLN.sebesar Rp 1,46 triliun untuk proyek transisi ke energi baru terbarukan.


Konsumsi Listrik RI Naik 6,15 Persen pada 2022, ESDM: Bukti Ekonomi Kita Tumbuh

5 hari lalu

Konsumsi Listrik RI Naik 6,15 Persen pada 2022, ESDM: Bukti Ekonomi Kita Tumbuh

Plt Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Dadan Kusiana menyebutkan bahwa pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia sepanjang 2022 sangat baik.


Kolaborasi Hilirisasi Mineral, PLN Bakal Pasok Listrik 150 MVA untuk Smelter PT Antam

5 hari lalu

Kolaborasi Hilirisasi Mineral, PLN Bakal Pasok Listrik 150 MVA untuk Smelter PT Antam

PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.


PLN Bangun 3 Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan

5 hari lalu

PLN Bangun 3 Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan

PT PLN (Persero) membangun tiga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 3,2 megawatt peak (MWp) di Kepulauan Selayar


Pemerintah Hapus Skema Power Wheeling dari RUU EBT, Pengamat: Tetap Kawal Agar Sesuai DIM

6 hari lalu

Pemerintah Hapus Skema Power Wheeling dari RUU EBT, Pengamat: Tetap Kawal Agar Sesuai DIM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghapus pasal skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau RUU EBT


7 SPKLU Sudah Dioperasikan di NTB, Tahun Ini Bakal Ditambah

7 hari lalu

7 SPKLU Sudah Dioperasikan di NTB, Tahun Ini Bakal Ditambah

PT PLN Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai saat ini telah mendirikan tujuh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).


Teknologi LiDAR Ungkap Dugaan Jaringan Jalan Raya Pertama di Dunia

9 hari lalu

Teknologi LiDAR Ungkap Dugaan Jaringan Jalan Raya Pertama di Dunia

LiDAR menemukan apa yang telah disembunyikan selama ribuan tahun oleh hutan lebat di Guatemala utara dan Meksiko selatan. Bukan cuma jalan raya.


Sri Mulyani : Presiden Jokowi Geram Dana Pemda Terparkir Rp 123,7 T

11 hari lalu

Sri Mulyani : Presiden Jokowi Geram Dana Pemda Terparkir Rp 123,7 T

Dana pemda terparkir sebanyak Rp 123,74 triliun per desember 2022. Sri Mulyani meminta untuk bisa menggunakan dengan arif dan bijak APBD untuk memutar roda perekonomian.


Sri Mulyani: Dana Pemda di Perbankan Rp 123,7 T Akhir 2022, Tertinggi dalam 3 Tahun Terakhir

11 hari lalu

Sri Mulyani: Dana Pemda di Perbankan Rp 123,7 T Akhir 2022, Tertinggi dalam 3 Tahun Terakhir

Sri Mulyani mengingatkan dana pemda di perbankan saat ini masih besar, nilainya mencapai Rp 123,74 triliun per Desember 2022.