Selain Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Organisasi Desa Minta Dana Desa Ditambah Jadi Minimal Rp 150 Triliun

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga organisasi desa mendorong dan meminta pemerintah memformulasikan sebesar 7-10 persen atau sebesar Rp 150 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2024 untuk dana desa.

Tiga organisasi tersebut adalah DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), DPP Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan DPN Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).

Wakil Ketua APDESI Sunan Bukhari menjelaskan, persentasi 2,56 persen dana desa dari APBN terlalu kecil. Apalagi, kata dia, mengingat wilayah Indonesia yang sebesar 91 persen adalah desa dengan penduduk sebesar 85,1 persen tinggal di desa.

“Peningkatan dana desa akan memberi manfaat untuk pembangunan desa sebagai penopang ekonomi nasional,” kata Sunan di Hotel Sunbreeze, Jakarta Selatan, Senin, 23 Januari 2023.

Baca juga: Asosiasi Khawatir Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Hanya Gula Manis Demi 2024

Menurut Sunan, usulan dana desa itu mestinya direalisasikan jika partai politik bersungguh-sungguh ingin melihat pembangunan desa menjadi tulang punggung ekonomi nasional, pusat pertumbuhan, dan mengurangi migrasi ke kota. Dia menyebut peningkatan dana desa juga membuat desa tumbuh lebih maju dan mandiri.

“Kami mengharapkan keseriusan pemerintah dan khususnya DPR RI untuk mewujudkan jika benar-benar partai politik dan DPR ingin disebut peduli akan pembangunan desa,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal APDESI Anwar Sadat menjelaskan, peningkatan anggaran desa bisa berdampak pada akselerasi pembangunan baik fisik, infrastruktur, maupun pemberdayaan. Jika hal itu terwujud, kata dia, maka desa bisa dikategorikan sebagai penyangga ekonomi negara.

Non sense ketika kita ingin maju, ingin mandiri, uangnya nggak ada. Sedikit banget,” kata Anwar.

Adapun permintaan menaikkan dana desa ini bakal menjadi salah satu poin yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, poin lainnya adalah ihwal perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun selama 3 periode yang sebelumnya diatur dalam pasal 39 UU Desa.

Pasal 39 tersebut berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa bisa menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Baca juga: Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ahli Sebut Merusak Demokrasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

3 jam lalu

Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

Sri Mulyani Indrawati punya harapan besar kepada alumnus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Apa itu?


Calon Gubernur BI Minimal Punya 5 Kriteria Ini, Kata Ekonom Celios

5 jam lalu

Calon Gubernur BI Minimal Punya 5 Kriteria Ini, Kata Ekonom Celios

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023. Celios membeberkan 5 kriteria calon Gubernur BI yang baru.


IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

6 jam lalu

IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

Sri Mulyani merepons pernyataan Presiden Jokowi soal peringatan IMF bahwa dunia akan gelap gulita pada 2023. Indonesia malah sedang meningkat pesat.


Sri Mulyani Beberkan APBN jadi Andalan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

7 jam lalu

Sri Mulyani Beberkan APBN jadi Andalan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

Sri Mulyani membeberkan bagaima Indonesia menghadapi tantangan global mulai dari pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, hingga kenaikan inflasi.


Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi.


Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

2 hari lalu

Heru Budi Hartono Patuhi Jokowi Turunkan Stunting DKI, Seturun-turunnya, Kerja, Kerja

Heru Budi Hartono menargetkan penurunan angka stunting di Ibu Kota serendah-rendahnya. Namun, ia tidak merinci jumlah yang ingin dicapai.


Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

2 hari lalu

Petani Food Estate Kekurangan Modal, Anak Buah Luhut Gencar Tawarkan 4 Skema Bagi Hasil ke Investor

Pemerintah gencar menggaet investor untuk menggarap food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Begini skema bagi hasil yang ditawarkan.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

3 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

4 hari lalu

ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.


Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

6 hari lalu

Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Hasto menyebut periodisasi masa jabatan kepala desa beberapa kali mengalami perubahan.