Prabowo dan Muhaimin Iskandar Yakin Bakal Ada Partai Lain Gabung Koalisi Indonesia Raya

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat meresmikan Sekber Gerindra-PKB di Menteng Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yakin dalam waktu dekat ini bakal ada partai lain yang bakal merapat ke Koalisi Indonesia Raya atau KIR. Sampai saat ini, KIR masih diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB

"Saya kira ini jadi awalan yang jelas. Ada Partai Kebangsaan yang agamis, partai agamis yang kebangsaan. Dan kami yakin nanti logonya tidak terbatas dua partai," kata Prabowo saat peresmian Sekretariat Bersama Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. 

Saat ditanya soal partai mana saja yang tengah didekati oleh Partai Gerindra, Prabowo menyebut semua partai yang memiliki potensi tengah didekati. Namun, dia tidak merinci secara spesifik partai mana saja yang didekati. 

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut partainya dan Partai Gerindra memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Namun, ia yakin KIR bakal semakin kuat jika ada partai lain yang bergabung. 

Baca juga: Prabowo Subianto Jawab Desakan PKB Agar Segera Tentukan Capres-Cawapres: Kita Ikuti Semua Perkembangan

"PKB dan Gerindra adalah kekuatan yang saling melengkapi dan akan sangat lengkap lagi akan disusul partai-partai yang akan bergabung untuk Indonesia, makmur, dan sejahtera," kata Muhaimin. 

Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB telah menandatangani kontrak politik untuk kerja sama dalam koalisi yang mereka sebut Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pada 13 Agustus 2022.

Penandatanganan tersebut  dilakukan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. 

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya membangun koalisi dengan Partai Gerindra karena lebih realistis dan cepat dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dia menjelaskan, koalisi PKB bersama Gerindra memang sudah memenuhi syarat ambang batas partai mengajukan pasangan capres-cawapres, yaitu 20 persen.

Namun menurut dia, PKB tetap membuka komunikasi dengan partai-partai lain.

Setelah menandatangani kontrak politik itu, hari ini Prabowo dan Muhaimin meresmikan sekretariat bersama atau Sekber di Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Sekber ini bakal menjadi lokasi kedua partai berkumpul selama masa Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono menyebut peresmian Sekber ini merupakan bagian dari rangkaian program dan komitmen koalisi Gerindra dan PKB. Mulai dari penandatanganan piagam deklarasi koalisi, hingga berbagai rangkaian pertukaran kunjungan antar kedua ketua umum dalam acara resmi masing-masing partai.

Budisatro menyebut Sekber ini bukan hanya menjadi wadah untuk pemenangan pemilu 2024, tetapi juga sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan, dan program masing-masing partai untuk membangun Indonesia dalam bingkai persatuan.

"Rencana penyampaian hasil Ijtima Ulama Nusantara oleh PKB kepada Gerindra juga akan menjadi salah satu agenda peresmian Sekber tersebut, yang tentu saja akan di dengar, dan di pertimbangkan dengan matang oleh Partai Gerindra," kata juru bicara pemenangan pemilu 2024 Gerindra ini.

Budisatrio juga menyampaikan pembentukan Sekber ini adalah langkah konkret dari Gerindra dan PKB untuk saling menguatkan dalam menatap Pemilu 2024. Ini juga merupakan rangkaian pertama dari sekber-sekber lain yang akan dibentuk di seluruh penjuru nusantara.

 Baca juga: Komunikasi antara Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar Disebut Akan Semakin Intensif Setelah Peresmian Sekber

M JULNIS FIRMANSYAH 






Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

1 jam lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

4 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

10 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

10 jam lalu

PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

Jazilul Fawaid mengatakan PKB bersama Partai Gerindra punya limitasi untuk menentukan capres dan cawapres pada Maret 2023


Respons Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ridwan Kamil: Kalau Mau Lakukan Perubahan, Tanyalah Rakyat

11 jam lalu

Respons Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ridwan Kamil: Kalau Mau Lakukan Perubahan, Tanyalah Rakyat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menanggapi usulan peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur


Polemik Ucapan Said Aqil Siradj Soal PKB Adalah NU, Begini Sejarah 97 Tahun Nahdlatul Ulama

12 jam lalu

Polemik Ucapan Said Aqil Siradj Soal PKB Adalah NU, Begini Sejarah 97 Tahun Nahdlatul Ulama

"PKB adalah NU, NU adalah PKB," kata mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj memantik pro-kontra. Begini sejarah 97 tahun Nahdlatul Ulama.


Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan HB X : Wewenang Pemerintah Pusat

22 jam lalu

Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan HB X : Wewenang Pemerintah Pusat

Sultan Hamengku Buwono X merespon santai usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Muhaimin Iskandar.


Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

23 jam lalu

Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

Muhaimin Iskandar mengatakan usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran.


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

1 hari lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

1 hari lalu

Saat Hubungan NU dan PKB Kembali Hangat Diperbincangkan

Soal hubungan NU dan PKB kembali hangat dibicarakan. Said Aqil Siradj menyebut yang mengatakan itu lupa sejarah.