HNW Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen

Wakil Ketua MPR Dr. H. Hidayat Nur Wahid MA (HNW) saat menerima kunjungan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dipimpin langsung oleh Tulus Abadi di ruang kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 19 Januari 2023.

INFO NASIONAL –  Wakil Ketua MPR Dr. H. Hidayat Nur Wahid MA (HNW) mengakui umur UU Perlindungan Konsumen sudah lama yaitu tahun 1999, sebelum bergulirnya agenda Reformasi. Menurutnya, masa reformasi dan sebelumnya adalah masa yang berbeda.

Dalam era reformasi, era saat ini, UUD sudah diamandemen, kedaulatan ada di tangan rakyat sesuai pasal 1 ayat (2) UUDNRI 1945. Rakyat lah yang berdaulat, sehingga wajarnya rakyat harus mendapatkan hak-hak mereka seperti soal konsumen dan perlindungannya.

“Jadi di era seperti ini, Rakyat berhak untuk mendapatkan haknya secara penuh termasuk hak mereka sebagai konsumen. Karenanya saya mendukung usulan revisi UU Perlindungan Konsumen yang diinisiasi oleh YLKI karena memang banyak perkembangan ditingkat kebijakan negara yang tidak memenuhi prinsip perlindungan konsumen, sementara UUD hasil amandemen banyak memuat ketentuan baru yang menguatkan orientasi pemenuhan hak Konsumen bahkan sebagai bagian dari HAM,” ujar dia saat menyambut kedatangan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dipimpin Tulus Abadi di ruang kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Untuk melakukan revisi undang-undang, kata dia, rakyat dan organisasi yang ada di masyarakat bisa mengusulkan perubahan. Usulan perubahan bisa disampaikan kepada fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR. “Fraksi kami, PKS, siap memperjuangkan revisi UU Perlindungan Konsumen”, ujarnya. “Nanti kami akan menghubungi Fraksi PKS di DPR. Tapi sebaiknya pihak YLKI juga menghubungi Fraksi2 lainnya di DPR,” ujar dia.

Karena kepeduliannya terhadap konsumen, HNW telah mengajukan inisiatif rancangan undang-undang tentang bank makanan untuk kesejahteraan sosial. Rancangan undang-undang itu diusulkan berangkat dari keprihatinan dirinya atas laporan besarnya kemubadziran karena pola makan dan mengelola makanan oleh masyarakat yang ada di Indonesia.

Pola makan masyarakat yang ada disebut terlalu berhamburan dan pengelolaannya tidam efektif, sehingga menyisakan sampah dengan jumlah yang tidak sedikit. “Sampah makanan yang tersisa, dalam satu tahun, dilaporka nilainya mencapai lebih dari Rp200 Triliun”, ujar dia. Bila sisa makanan itu bisa dikelola dengan sehat baik dan benar, nilainya dilaporkan bisa membantu 25 persen dari jumlah orang miskin yang ada di Indonesia.

Indonesia menurut HNW merupakan produsen sampah makanan terbesar kedua di dunia. Negara nomer pertama produsen sampah makanan adalah Arab Saudi. Rancangan undang-undang tersebut menurutnya juga bagian dari perlindungan konsumen. “Sudah masuk prolegnas”, tuturnya.

Menurutnya, meskipun perjuangan masih panjang sebagaimana perjuangan untuk revisi UU Perlindungan Konsumen, namun demokrasi memberi ruang untuk tetap bisa diupayakan adanya undang-undang bank makanan serta Revisi UU perlindungan konsumen. “Dan sinergi serta kolaborasi berbagai pihak dari dalam parlemen maupun dari luarnya, sangat diperlukan, untuk kemaslahatan para Konsumen juga,” ujar dia.

Sebelumnya, Tulus Abadi datang didampingi oleh Ketua Pembina YLKI Indah Suksmaningsih, Ketua Pengawas YLKI Husna Zahir, dan beberapa anggota YLKI untuk menyampaikan aspirasi adanya keinginan mereka agar UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen direvisi. “Undang-undang ini lahir sudah lama, di tahun 1999,  di masa Presiden B. J. Habibie, kata Tulus Abadi.

Undang-undang itu menurut Tulus Abadi dirasa sudah ketinggalan zaman sehingga tidak bisa mengakomodir perkembangan masyarakat terutama terkait masalah konsumen. Untuk itu YLKI ingin agar undang-undang tersebut direvisi sehingga mampu menjawab perkembangan masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen. “Kedatangan kami di sini untuk menyampaikan aspirasi yang demikian”, ujar alumni Universitas Jenderal Sudirman itu.

 






Bamsoet Dukung Ajang Touring Cross Border Malaysia - Thailand 2023

36 menit lalu

Bamsoet Dukung Ajang Touring Cross Border Malaysia - Thailand 2023

Ajang ini untuk mempererat silaturahmi para bikers Indonesia dengan negara-negara tetangga di ASEAN.


Bamsoet Apresiasi Agun Gunandjar Sudarsa Raih Gelar Doktor

38 menit lalu

Bamsoet Apresiasi Agun Gunandjar Sudarsa Raih Gelar Doktor

Penelitian Kang Agun berguna untuk Golkar dan partai politik lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


Lestari Moerdijat Harap Pengawasan Keamanan Obat Konsisten

40 menit lalu

Lestari Moerdijat Harap Pengawasan Keamanan Obat Konsisten

Pengawasan obat sangat penting untuk mengantisipasi dampak yang bisa menyebabkan kematian.


Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik Profesor Yusril Ihza Mahendra

50 menit lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik Profesor Yusril Ihza Mahendra

Perjalanan karier Profesor Yusril Ihza Mahendra dibeberkan saat perayaan hari lahirnya ke-67.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

50 menit lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Solo Technopark Jadi Ikon Baru Kota Solo, Yuk Kita Intip!

3 jam lalu

Solo Technopark Jadi Ikon Baru Kota Solo, Yuk Kita Intip!

Solo Technopark telah menjalankan peran sebagai ruang publik yang mampu menjadi pusat kegiatan warga untuk berekreasi sekaligus melahirkan ragam kreasi dan inovasi


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

4 jam lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Antam Fokus Pengembangan Logam Mulia Dalam Negeri

4 jam lalu

Antam Fokus Pengembangan Logam Mulia Dalam Negeri

Antam pun menerapkan mekanisme penjualan emas secara online melalui website resmi


DPR Puas Jawaban Dirut MIND ID tentang Utang Pajak PT Saka

17 jam lalu

DPR Puas Jawaban Dirut MIND ID tentang Utang Pajak PT Saka

Pengadilan pajak telah memutuskan PT Saka Energi Indonesia sebagai pembeli tidak memiliki utang pajak. Amerada Hess sebagai penjual yang mestinya dibebankan pajak.


Mendag Zulkifli Hasan Pantau Stok dan Harga Bapok di Surabaya

18 jam lalu

Mendag Zulkifli Hasan Pantau Stok dan Harga Bapok di Surabaya

Harga-harga bapok stabil dan pasokan tersedia