Lukas Enembe Mengaku Hanya Punya Harta Rp 33,78 Miliar. Padahal KPK Sita Lebih Dari Rp 80 Miliar

Editor

Febriyan

Tersangka Gubernur Papua, Lukas Enembe, seusai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan secara paksa, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Lukas Enembe, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pihak pemberi suap Direktur PT. Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka, dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji sebesar Rp.1 miliar dan gratifikasi sebesar Rp.10 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah memblokir rekening pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe senilai Rp 76,2 miliar beberapa waktu lalu. Lukas ternyata tak melaporkan seluruh harta kekayaannya ke KPK.

Selain memblokir rekening, KPK juga menyatakan telah menyita sejumlah aset Lukas lainnya  seperti mobil mewah dan emas batangan yang nilainya mencapai Rp 4,5 miliar. KPK juga tengah menelusuri keberadaan aset Lukas lainnya.

Nilai rekening dan aset Lukas Enembe tersebut ternyata,  jauh lebih besar dari yang dia laporkan ke KPK.  Menyitir laman Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dikeluarkan KPK, Lukas Enembe terakhir kali melaporkan kekayaannya kepada negara pada 31 Maret 2021.

Dalam laporan tersebut, politikus Partai Demokrat tersebut memiliki total kekayaan sebesar Rp.33,78 miliar. Jumlah tersebut sudah dikalkulasikan dengan jumlah uang yang dimiliki serta total nilai tanah, surat berharga, dan kendaraan yang dia miliki. Berikut adalah total perinciannya. 

Tanah dan Bangunan

Berdasarkan LHKPN tersebut, Lukas Enembe mengaku memiliki enam buah tanah dan bangunan yang semuanya berada di Kota Jayapura, Papua. Enam tanah dan bangunan tersebut jika dijumlahkan total nilainya berjumlah Rp.13.604.441.000.

Adapun rincian kepemilikan tanah dan bangunan yang dilaporkan sebagai berikut;

1. tanah dan bangunan seluas 1535 m2/72 m2 di Kota Jayapura senilai Rp.300.000.000 yang diperoleh dari hasil sendiri

2. Tanah dan bangunan seluas 752 m2/114 m2 di Kota Jayapura senilai Rp.100.000.000 yang diperoleh dari hasil sendiri

3. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/102 m2 di Kota Jayapura senilai Rp.204.441.000 yang diperoleh dari hasil sendiri

4. Tanah dan bangunan seluas 352 m2/154 m2 di Kota Jayapura senilai Rp.500.000.000 yang diperoleh dari hasil sendiri.

5. Tanah dan bangunan seluas 300000 m2/1000 m2 di Kota Jayapura senilai Rp.10.000.000.000 yang diperoleh dari hasil sendiri

6. Tanah dan bangunan seluas 1500 m2/150 m2 di Kota Jayapura senilai Rp.10.000.000.000 yang diperoleh dari hasil sendiri.

Selanjutnya, kendaraan yang dimiliki Lukas Enembe






Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

13 jam lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

21 jam lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

1 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

1 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

1 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

1 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


Perjalanan Partai Demokrat Mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

1 hari lalu

Perjalanan Partai Demokrat Mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Partai Demokrat telah menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

1 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

1 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

2 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.