LSI: Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi di Awal Tahun 2023 Tinggi

Reporter

Editor

Febriyan

Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dengan para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin 2 Januari 2023. Presiden Jokowi ingin memastikan aktivitas perekonomian pada sektor rill berjalan baik dan optimisme para pedagang pada tahun 2023 bangkit kembali pasca pencabutan kebijakan PPKM bulan Desember lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) LSI Djayadi Hanan menyatakan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi pada awal tahun ini potisitf. Dalam survei teranyar, LSI mencatat 76,2 persen masyarakat menyatakan puas atau sangat puas. 

"Sejak tiga bulan terakhir kinerja presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6 persen pada September, menjadi sekarang 76,2 persen Januari," kata Djayadi dalam rilis survei Ahad, 22 Januari 2023. 

Djayadi pun menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat perkotaan terhadap presiden lebih besar ketimbang masyarakat pedesaan. Dia menyatakan masyarakat perkotaan yang memberikan penialian positi sebanyak 78,7 persen, sementara masyarkat pedesaan 73,7 persen.  

Secara wilayah, menurut dia, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup merata. Hanya masyarakat di dua provinsi saja yang memberikan tingkat kepuasan terhadap presiden di bawah 70 persen, yaitu DKI Jakarta (55,8 persen) dan Banten (63,1 persen). 

"Kalau lainnya cenderung di atas 70 persen tingkat kepuasannya terhadap presiden," kata dia.

Survei ini dilakukan pada 7-11 Januari 2023 dengan wawancara melalui telepon terhadap 1221 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode pembangkitan nomor telepon secara acak  atau random digit dialing. LSI menyatakan margin of error survei ini sebesar sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. 

Tingkat kepuasan berkorelasi dengan persepsi bidang ekonomi dan hukum

Djayadi menggarisbawahi tingkat kepuasaan kinerja presiden berkorelasi dengan persepsi ekonomi dan penegakan hukum secara nasional. Hasil survei itu menunjukkan responden yang mempersepsi ekonomi Indonesia positif, 93 persen diantaranya puas dengan kinerja presiden. Di sisi lain, responden yang mempersepsikan ekonomi Indonesa negatif, hanya 54 persen puas dengan kinerja presiden.

"Di situ kita bisa melihat ada keterkaitan antara persepsi terhadap ekonomi dengan tingkat kepuasan terhadap presiden. Semakin baik persepsi terhadap ekonomi maka makin tinggi tingkat kepuasan kepada Presiden, begitu kira-kira," kata dia. 

Hasil suvei itu menunjukkan hanya 27,1 persen masyarakat yang menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat baik dan baik. Sebanyak 35,6 persen menyatakan kondisi Indonesia sedang dan 35,6 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi Indonesia buruk dan sangat buruk. 

 "Secara umum sebetulnya banyak masyarakat menilai secara negatif dari pada positif 35,6% sekarang lebih buruk," kata dia.

Namun, Djayadi menyatakan ada tren persepsi ekonomi mengalami penguatan. Sejak 4 bulan terakhir, mulai September ke Oktober 2022 hingga Januari 2023, tren persepsi positif mengalami penguatan. 

"Pada saat yang sama tren yang negatif cenderung menurun secara cukup signifikan dari tiga bulan yang lalu 52 persen pada September menjadi 35,6 persen pada Januari ada transisi dari sisi ekonomi," kata dia. 

Selanjutnya, penilaian masyarakat di bidang Hukum






Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

15 menit lalu

Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

Seskab Pramono Anung menyebut Presiden Jokowi ke Bali pada Rabu sore lusa. Padahal itu Rabu Pon, yang disebut-sebut Jokowi bakal umumkan reshuffle.


5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

29 menit lalu

5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

Pernyataan Kaesang terjung dalam politik dianggap juga mengejutkan keluarga besar Jokowi


Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

1 jam lalu

Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

Politikus NasDem Johnny Plate menyebut pertemuan Jokowi - Surya Paloh berlangsung baik untuk pembangunan nasional.


Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

1 jam lalu

Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

Fungsi Sodetan Ciliwung untuk mengurangi debit air sebesar 60 kubik per detik ke Kanal Banjir Timur karena tak mampu menampung debit air


Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

3 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

PPP sudah punya dua kursi di kabinet Jokowi. Satu menteri yaitu Suharso Monoarfa dan seorang wakil menteri yaitu Zainut Tauhid.


Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

3 jam lalu

Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

Kaesang diminta untuk mengajukan permohonan tertulis kenapa mau bergabung dengan PDIP. Hasto menyebut proses itu berlaku bagi siapa pun.


Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

3 jam lalu

Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyatakan dukungannya atas pembangunan IKN.


Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

4 jam lalu

Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

Vaksin booster kedua tak menjadi syarat perjalanan. Berikut cara mendapatkan vaksin booster dosis kedua, serta jenis vaksin yang tepat.


Jokowi's Next Reshuffle: Ministers from Nasdem

4 jam lalu

Jokowi's Next Reshuffle: Ministers from Nasdem

Rumors circulated that Jokowi would remov ministers from NasDem in an impending cabinet reshuffle. Some have been summoned to the Palace.


Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

4 jam lalu

Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga.