Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa


INFO NASIONAL -  Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima perwakilan kepala desa yang berunjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR, DPD RI, setelah sebelumnya mereka juga telah diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR. Peserta aksi mencapai 5 ribu kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia.

Berbagai aspirasi yang disampaikan antara lain, revisi terbatas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada pasal 39 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, dari saat ini enam tahun dengan masa jabatan maksimal tiga periode menjadi sembilan tahun dengan masa jabatan maksimal dua periode. Selain itu juga revisi pada Pasal 72 agar dana desa dikembalikan ke fungsi awal untuk menjaga keutuhan desa berdaulat.

Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah masuk Prolegnas DPR RI 2019-2024. Diharapkan bisa segera masuk Prolegnas Prioritas 2023. Dengan demikian, DPR dan pemerintah bisa segera duduk bersama membahas usulan para kepala desa tersebut secara efektif dan efisien, agar tidak berlarut dan mengganggu stabilitas politik.

"Mengingat saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Peran kepala desa dalam menstabilkan suhu politik sangat besar, sehingga status mereka juga sudah harus ada kejelasan," ujar Bamsoet usai menerima para kepala desa, di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Para kepala desa yang hadir berasal dari Paguyuban Kepala Desa Reksa Praja Kabupaten Kebumen, salah satu Kabupaten daeral pemilihan (Dapil) Bamsoet. Antara lain, Tasrip, Kasimin, Aristanto, A Bahrun, Anam Lutfi, Imdad Durokhman, Sobirin, Daniati, Mutamimah Retno Utami, dan Aris Hargiantara.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, para kepala desa juga menyampaikan aspirasi seputar pengelolaan dana desa yang tidak hanya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan. Melainkan juga untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

"Presiden Joko Widodo senantiasa peduli dengan kepala desa. Dibuktikan pada akhir tahun 2022 lalu, sesuai aspirasi dari para kepala desa, pemerintah melalui Kementerian Desa dan PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Dengan demikian pada tahun anggaran 2023 ini, pemerintah desa sudah bisa membelanjakan 3 persen dari dana desa untuk kebutuhan belanja operasional pemerintah desa. Ditindaklanjuti dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditujukan kepada bupati/walikota yang memiliki desa," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pemerintah melalui Kementerian Sosial harus bekerjasama dengan kepala desa dalam mengupdate data penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya. Mengingat berdasarkan laporan dari para kepala desa, tidak jarang ditemui penerima berbagai bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran.

"Karena itu, kepala desa seharusnya dilibatkan dan diberikan kewenangan oleh Kementerian Sosial untuk mengajukan daftar penerima bantuan sosial, termasuk juga menganulir jika ada penerima bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Karena pada dasarnya, kepala desa yang paling mengetahui kondisi masyarakat di desanya," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, para kepala desa juga mengusulkan agar selain bantuan langsung tunai, dalam memberikan bantuan sosial kepada warga, pemerintah juga bisa melakukannya melalui berbagai program seperti Bantuan Pangan Non Tunai atau program Kartu Sembako sebagaimana yang pernah dilakukan beberapa tahun silam. Menurutnya, hal itu bisa menggerakan roda perekonomian desa, karena pengadaan pangannya dilakukan oleh berbagai unit usaha yang dimiliki warga desa setempat.

"Atas berbagai pengabdian yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa, pemerintah perlu mengupayakan agar setelah mereka pensiun, BPJS Kesehatannya tetap dibayarkan oleh negara. Sehingga ketika pensiun di usia 60 tahun, mereka bisa tetap memperoleh fasilitas pengobatan yang memadai," kata Bamsoet. (*)






Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Apresiasi Atlet Bulu Tangkis Indonesia dan BNI

15 jam lalu

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Apresiasi Atlet Bulu Tangkis Indonesia dan BNI

BNI berkomitmen terus mendukung pengembangan dan pembinaan cabang bulu tangkis yang dilakukan PBSI.


Ratusan Pengrajin Batik Ingin Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

18 jam lalu

Ratusan Pengrajin Batik Ingin Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Adanya BPJS Ketenagakerjaan pengrajin batik diharapkan dapat lebih giat dalam bekerja karena tidak khawatir jika mengalami risiko kecelakaan.


Pemerintah Perbarui Persetujuan untuk Sekretariat Regional CTI-CFF

19 jam lalu

Pemerintah Perbarui Persetujuan untuk Sekretariat Regional CTI-CFF

Indonesia berkomitmen dalam menjamin keberlangsungan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara mengatasi isu-isu penting.


Bamsoet Ajak Komunitas Otomotif Bangkitkan Perekonomian Nasional

20 jam lalu

Bamsoet Ajak Komunitas Otomotif Bangkitkan Perekonomian Nasional

Bambang Soesatyo mengajak anggota klub mobil sport Ferrari untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila serta aktif mengembangkan sport automotive tourism di Indonesia.


Ketua MPR RI Apresiasi Pagelaran Wayang Kulit 'Wahyu Makutharama'

20 jam lalu

Ketua MPR RI Apresiasi Pagelaran Wayang Kulit 'Wahyu Makutharama'

Bamsoet mengatakan, pertunjukkan ini bisa semakin mendekatkan Polri dan TNI dengan masyarakat melalui jalur kesenian dan kebudayaan.


Bamsoet Dukung Pembangunan Theme Park Kelas Dunia di Taman Kerthi Bali Semesta

21 jam lalu

Bamsoet Dukung Pembangunan Theme Park Kelas Dunia di Taman Kerthi Bali Semesta

Luas Taman Kerthi Bali Semesta mencapai 57 hektar dan menjadi taman wisata terluas di Asia Tenggara.


Bamsoet Ungkap Tol Jagat Kerthi Akan Punya Jalur Khusus Motor dan Sepeda

21 jam lalu

Bamsoet Ungkap Tol Jagat Kerthi Akan Punya Jalur Khusus Motor dan Sepeda

Jagat Kerthi Toll Road menjadi jalan tol kedua yang berada di Bali setelah Bali Mandara.


Mendag: KEK Sanur akan Bangun Hotel dan Rumah Sakit Terbaik

1 hari lalu

Mendag: KEK Sanur akan Bangun Hotel dan Rumah Sakit Terbaik

Hotel dan rumah sakit tersebut dibangun oleh BUMN.


Mendag Tegaskan Pasokan Minyakita Ditambah

1 hari lalu

Mendag Tegaskan Pasokan Minyakita Ditambah

Pasokan Minyakita untuk ritel modern akan dikurangi dan dialihkan ke pasar rakyat.


DPR Minta Peningkatan Komunikasi tentang Stok Beras

1 hari lalu

DPR Minta Peningkatan Komunikasi tentang Stok Beras

Hasil pantauan Komisi IV tentang stok beras mendapati terjadinya perbedaan informasi.