Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

Editor

Amirullah

Perwakilan dari 896 korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya aspirasi perihal gugatan pemulihan kerugian di Jakarta Pusat, Ahad, 18 Desember 2022. Tempo/Eka Yudha Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya atau KSP Indosurya kecewa dengan vonis lepas terdakwa June Indria oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 17 Januari 2023. 

Salah satu perwakilan asosiasi korban KSP Indosurya, Christian mengatakan June Indria merupakan salah satu pengurus kepercayaan Henry Surya, yang merupakan pendiri KSP Indosurya. Vonis lepas ini mengkhawatirkan korban Indosurya apabila nanti putusan yang sama diberikan kepada Henry Surya.

“Sangat mengecewakan kalau dari pandangan saya. Apalagi jika Henry Surya juga mendapatkan vonis yang sama, nasib korban mau seperti apa? Kemana lagi kami kaum lansia dan yang sakit-sakitan mau memperoleh keadilan?” kata Christian saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Januari 2023.

Ia menyayangkan pandangan majelis hakim yang melihat KSP Indosurya sebagai koperasi legal. Pasalnya, para nasabah tidak pernah merasa menjadi anggota atau melakukan kewajiban selayaknya koperasi.

“Pandangan hakim bahwa itu koperasi legal adalah suatu pandangan yang menurut kami salah karena korban tidak pernah merasa menjadi anggota koperasi, menyetorkan simpanan wajib dan simpanan pokok, serta tidak pernah diundang rapat anggota,” ujar Christian.

Ia pun berharap langkah hukum selanjutnya setelah Kejaksaan Agung menegaskan akan mengajukan kasasi vonis lepas June. Chirstian berharap ia dan korban lain juga bisa memperoleh kasasi dalam gugatan ganti rugi di tingkat kasasi nanti.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diketuai Hakim Kamaludin, dengan hakim anggota Flowerry Yulidas dan Praditia Danindra, menjatuhkan vonis lepas kepada Junie karena dianggap tidak bersalah.

"Menyatakan terdakwa June Indria tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya," demikian bunyi putusan hakim pada Selasa, 17 Januari 2023, yang dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menanggapi vonis lepas tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Dengan berbagai pertimbangan, maka Kejaksaan Agung sesuai dengan Pasal 244 KUHAP akan melakukan upaya hukum kasasi,” kata Ketut pada Sabtu 21 Janauri 2023.

EKA YUDHA SAPUTRA | MIRZA BAGASKARA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

5 jam lalu

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

Mahfud MD memastikan pemerintah bakal mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan KSP Indosurya


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

1 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong terkait kasus korupsi BTS.


Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

2 hari lalu

Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus suap pengurusan perkara Mahkamah Agung yang menjerat Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Dalami Rekening Pegawai BUMN yang Diduga Pemberian Gazalba Saleh

2 hari lalu

KPK Dalami Rekening Pegawai BUMN yang Diduga Pemberian Gazalba Saleh

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menelusuri sejumlah aliran dana suap yang diterima Gazalba Saleh.


KPK Minta Keterangan Korban Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh

2 hari lalu

KPK Minta Keterangan Korban Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh

Gazalba Saleh yang mengurusi vonis kasasi pidana dalam perkara tersebut, diduga oleh Komisi telah menerima Rp.400 juta.


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

3 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

3 hari lalu

Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

PSI menilai majelis hakim seharusnya memiliki rasa kemanusiaan dalam memutuskan vonis untuk terdakwa kasus penipuan KSP Indosurya, Henry Surya.


Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

3 hari lalu

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

Selain Henry, terdakwa Kasus KSP Indosurya lainnya juga didakwa bebas.


Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

3 hari lalu

Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

Henry Surya divonis lepas oleh hakim PN Jakarta Barat. Hakim meminta agar Henry dilepaskan dari rumah tahanan.


2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

4 hari lalu

2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

Dua terdakwa korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat 2013-2020 yang merugikan negara hingga Rp 133 miliar divonis 31 Januari