Bos Indosurya Divonis Bebas, Kuasa Hukum Korban Fokus Gugatan Ganti Kerugian

Editor

Amirullah

Kuasa hukum 896 korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Febri Diansyah (tengah/batik), saat menyampaikan perihal gugatan pemulihan kerugian nasabah di Jakarta Pusat, Ahad, 18 Desember 2022. Tempo/Eka Yudha Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum yang mewakili 896 korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya atau KSP Indosurya saat ini sedang mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian di perkara pidana terdakwa Henry Surya. 

Kuasa hukum korban, Febri Diansyah mengatakan korban mengharapkan majelis hakim bisa memulihkan aset korban di samping putusan pidana.

“Harapan para korban tentu saja selain terkait pembuktian pidana, juga berharap ada putusan yang bisa memulihkan kerugian korban,” kata Febri Diansyah saat dihubungi pada Ahad, 21 Januari 2023.

Setelah vonis bebas terdakwa June Indria, Febri menuturkan saat ini pihaknya sedang memantau persidangan terdakwa Henry Surya dan memproses pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis bebas kepada Junie karena dianggap tidak bersalah.

"Menyatakan terdakwa June Indria tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya," demikian bunyi putusan hakim pada Selasa, 17 Januari 2023.

Menanggapi vonis bebas tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Dengan berbagai pertimbangan, maka Kejaksaan Agung sesuai dengan Pasal 244 KUHAP akan melakukan upaya hukum kasasi,” kata Ketut pada Sabtu 21 Janauri 2023.

Ketut mengatakan setidaknya ada tiga buah poin putusan yang dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung. Pertama, kata dia, JPU menilai Majelis Hakim mengabaikan fakta adanya cacat hukum dalam pendirian koperasi dan prosedur pelaksanaan pada koperasi Indosurya.

“Sehingga pihak yang bertanggung jawab adalah terdakwa Henry Surya dan June Indira,” ujar dia melalui keterangan tertulis.

Pertimbangan kedua, Ketut mengatakan JPU menilai Majelis Hakim tidak pernah secara eksplisit mengatakan adanya kejahatan yang memenuhi unsur Pasal 46 Ayat (2). Terakhir, ia menyebut JPU menilai Majelis Hakim tidak pernah menyimpulkan aliran uang ke perusahaan milik Henry Surya sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Padahal Majelis Hakim mengakui adanya aliran uang tersebut ke perusahaan milik Henry Surya,” kata Ketut.

Ketut mengatakan putusan bebas tersebut akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebab, kata dia, sebanyak 23 ribu nasabah menjadi korban hingga kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp.106 triliun berdasarkan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK.

Henry Surya sebagai salah satu pendiri dan pemilik KSP Indosurya diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan. Bersama June Indria, dia disebut menawarkan produk KSP Indosurya dengan menjanjikan bunga keuntungan tinggi mencapai 8 hingga 11 persen. Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dengan nomor LP/B/0204/IV/2022/SPKT/Bareskrim Polri yang terbit pada 27 April 2022.

Kasus ini bermula dari laporan kepada kepolisian atas nama korban Hendra Kusuma Karnoto dan sejumlah korban lain yang berjumlah 165 orang. Dalam laporan tersebut, total kerugian para korban akibat kelakuan Henry Surya cs mencapai Rp 800 juta.

EKA YUDHA SAPUTRA | MIRZA BAGASKARA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

1 hari lalu

Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

Bareskrim menyebut penyelidikan kasus KSP Indosurya berkaitan dengan perkara pokoknya (penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang.


Kuasa Hukum Richard Eliezer Sebut Jaksa Galau Tuntut Kliennya 12 Tahun

2 hari lalu

Kuasa Hukum Richard Eliezer Sebut Jaksa Galau Tuntut Kliennya 12 Tahun

Kuasa hukum Richard Eliezer menyinggung soal dilema yuridis yang disampaikan jaksa dalam replik.


Ayah dan Ibu Richard Eliezer Hadir saat Pembacaan Duplik Hari ini

2 hari lalu

Ayah dan Ibu Richard Eliezer Hadir saat Pembacaan Duplik Hari ini

Ayah dan ibu Richard Eliezer menghadiri pembacaan duplik anaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.


Lima Kasus Penipuan Berkedok Koperasi, Indosurya Terbesar dalam Sejarah Indonesia

2 hari lalu

Lima Kasus Penipuan Berkedok Koperasi, Indosurya Terbesar dalam Sejarah Indonesia

Koperasi simpan pinjam Indosurya menjadi kasus terbesar dalam sejarah Indonesia.


Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

3 hari lalu

Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

JPU menilai vonis terdakwa korupsi minyak goreng tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.


Profil Indosurya, Koperasi Simpan Pinjam yang Rugikan 23 Ribu Korban hingga Rp 106 Triliun

3 hari lalu

Profil Indosurya, Koperasi Simpan Pinjam yang Rugikan 23 Ribu Korban hingga Rp 106 Triliun

Kasus KSP Indosurya berbuntut panjang.


Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

3 hari lalu

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

Terdakwa kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, divonis 16 tahun


Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

4 hari lalu

Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

Tower BTS memiliki tiga macam, yakni tower empat kaki, tower tiga kaki dan tower satu kaki.


Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

4 hari lalu

Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

KSP Indosurya tidak pernah melakukan rapat pertanggungjawaban tertinggi, serta produk yang dijual tidak masuk akal.


Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

7 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.