Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

Editor

Amirullah

Atnike Nova Sigiro memberi sambutannya setelah melakukan serah terima jabatan periode 2022-2027 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 11 November 2022. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap proses persidangan mutilasi empat warga Kabupaten Mimika, Papua, yang melibatkan anggota TNI. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut ada enam poin yang menjadi sorotan lembaganya.

Pertama, adalah minimnya kesiapan perangkat pengadilan. Hal tersebut, kata dia, seringkali menyebabkan jalannya sidang menjadi tidak efektif.

“Salah satunya adalah jadwal sidang yang tidak transparan (tidak sesuai antara jadwal dengan agenda yang tertera pada lama situs SIPP). Menyebabkan keluargan korban kesulitan mengetahui jadwal pasti sidang,” kata Atnike melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Selanjutnya, Atnike mengatakan proses pengadilan mengabaikan aksesbilitas bagi keluarga korban untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan. Ia menyebut hal itu disebabkan dari terpisahnya proses peradilan.

“Ini sangat tidak efisien secara waktu dan biaya bagi pihak keluarga yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi,” ujar Atnike.

Ketiga, Atnike menyebut pertanggungjawaban pidana tidak maksimal karena proses hukum terdakwa dari sipil dan militer dilaksanakan terpisah. Selain itu, kata dia, saksi dari sipil juga tidak dapat dihadirkan secara langsung dalam sidang terdakwa anggota militer.

“Di lain sisi juga berdasarkan informasi tersangka sipil saat ini belum menjalani proses persidangan melalui pengadilan umum karena berkasnya masih di Kejaksaan Negeri Timika,” kata Atnike.

Atnike juga mengatakan pihak korban tidak puas terhadap konstruksi dakwaan militer Oditurat Militer Tinggi Makassar terhadap terdakwa Mayor Helmanto Fransiskus Daki. Sebab, dia mengatakan dalam persidangan tersebut, JPU karena menempatkan Pasal 480 KUHP sebagai dakwaan primer.

“Sementara Pasal 365 KUHP sebagai dakwaan pertama subsidair dan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan pertama lebih subsidair sehingga berimplikasi putusan sangat ringan bagi pelaku,” ucapnya.

Kelima, Atnike menyebut keluarga korban beserta kuasa hukum menilai persidangan terdakwa Helmanto Fransiskus Daki juga terkesan dilaksanakan secara maraton. Padahal, menurut dia, proses persidangan harus diberikan waktu yang cukup agar seluruh fakta dapat diuji secara detil.

“Dan poin terakhir adalah keluarga korban menyampaikan bahwa mereka memerlukan jaminan perlindungan dan pemulihan dari LPSK selama proses sidang berlangsung,” ujar dia.

Sebelumnya empat warga sipil ditemukan tewas ditemukan dengan kondisi tubuh tidak lengkap atau korban mutilasi di Mimika, Papua, pada Jumat 26 Agustus 2022. Mereka adalah Arnold Lokbere (AL), Irian Nirigi (IN), Lemaniol Nirigi (LN), dan Atis Tini (AT) diketahui berasal dari Kabupaten Nduga, Papua. Belakangan diketahui, kasus ini diduga melibatkan anggota TNI. 

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

13 jam lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

18 jam lalu

BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

Kenaikan air laut ini berpotensi menimbulkan terjadinya banjir rob.


Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

19 jam lalu

Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

1 hari lalu

PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

Banyaknya pengidap katarak di Puncak Jaya, Papua Tengah, PPAD lakukan kolaborasi bakti sosial operasi katarak. Ini kata Doni Monardi, Ketua Umum PPAD.


Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

1 hari lalu

Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

Sail Teluk Cendrawasih berlangsung di empat kabupaten Provinsi Papua, yakni Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi.


Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

2 hari lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

3 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

4 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

4 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.