Komponen Biaya Haji Alami Perubahan, Eks Dewas BPKH Anggap Kenaikan Bipih 2023 Wajar

Ilustrasi haji atau umrah. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Anggota Dewas BPKH Muhammad Akhyar Adnan angkat bicara soal usulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya haji 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11.

Kenaikan Bipih ini mendapat berbagai respon penolakan karena dinilai memberatkan masyarakat. Namun menurut Akhyar, kenaikan Bipih dirasa wajar jika mempertimbangkan beberapa komponen biaya haji seperti biaya pesawat, hotel, konsumsi yang mulai naik akibat turunnya nilai tukar Riyal Saudi Arabia (RSA) terhadap dolar AS. 

"Sampai dengan beban masyair (layanan transportasi dan akomodasi jemaah dari Mekkah ke Arafah) yang tahun lalu naik dari SAR1500 menjadi SAR6000, maka kenaikan tersebut menjadi dapat ‘dimaklumi'" ujar Akhyar dalam keterangannya, Sabtu, 21 Januari 2023. 

Dosen Prodi Akuntansi FEB UMY itu menerangkan, BPKH sudah lama membaca dan bahkan mengkaji sustainabilitas (keberlanjutan) dana haji. Intinya, kata dia, bila tidak ada perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana haji akan ada ancaman terjadinya Skema Ponzi. Skema ini pernah terjadi pada kasus First Travel yang membuat ribuan masyarakat kehilangan uang untuk berangkat umroh. 

"Ketika suatu tahun nanti, subsidi jamaah berangkat harus diambilkan dari setoran jamaah tunggu. Atas dasar ini, sudah sejak beberapa waktu yang lalu BPKH mengajak agar semua pihak menyadari hal ini dan sekaligus mengantisipasi dan melakukan mitigasi," kata Akhyar yang menjadi Anggota Dewas BPKH periode 2017-2022. 


Kurangi subsidi

Untuk mengatasi ancaman Skema Ponzi tersebut, Akhyar menyarankan pemerintah perlu menghitung Bipih secara lebih realistis. Sederhananya, kata dia, dengan mengurangi besaran subsidi untuk jamaah berangkat. 

Akhyar menyebut selama ini jamaah berangkat diberikan subsidi besar dengan menggunakan hak milik jamaah tunggu. Namun, Akhyar menyebut usulan BPKH ini selalu ditolak Komisi VIII DPR RI karena tidak menginginkan ada kenaikan Bipih. 

"Walau itu (tidak naiknya Bipih) dilakukan secara tidak adil, karena pada hakekatnya besaran subsidi yang dulu ‘dibungkus’ dengan istilah indirect cost, adalah ‘milik’ jamaah tunggu," kata Akhyar. 

Sebagai solusi atas polemik kenaikan biaya haji ini, Akhyar menyarankan agar kewajiban berhaji dikembalikan pada persyaratan yang telah diatur dalam agama, yakni pergi berhaji jika mampu. Dengan begitu, setiap jamaah yang hendak pergi haji harus membayar besaran Bipih sesuai dengan nilai yang ditentukan pemerintah. 

Dengan cara ini, Akhyar menyebut BPKH tidak perlu pusing-pusing untuk memilah besaran subsidi untuk jamaah berangkat dan jamaah tunggu.

"Semua Nilai Manfaat yang dihasilkan dibagi secara proporsional untuk jamaah haji. Dengan demikian issue tahunan tentang BPIH dan Bipih selesai dengan sendirinya dan tidak perlu diributkan lagi setiap tahun," kata Akhyar. 

Solusi lainnya, Akhyar menyebut pemerintah dapat secara berkala menaikan proporsi perbandingan Bipih dengan persentase Nilai Manfaat, dari 70 persen : 30 persen dilakukan perubahan menjadi 75 persen : 25 persen; 80 persen : 20 persen; 85 persen : 15 persen, dan seterusnya.

"Ini memang akan selalu mengundang perdebatan, karena tidak diketahui dasar ilmiah perbandingan 70 persen : 30 persen itu. Seperti tahun 2023 ini saja, berbagai komentar muncul, termasuk dari mereka yang sudah setiap tahun membahas BPIH dan Bipih ini," kata Akhyar.

Baca: Jokowi Naikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Begini Perubahannya






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

54 menit lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

4 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Keutamaan Umrah Saat Ramadan: Menyamai Pahala Haji

9 jam lalu

Keutamaan Umrah Saat Ramadan: Menyamai Pahala Haji

Ada jalan untuk mendapat pahala setara haji walau dengan ibadah lain. Umrah di bulan Ramadan salah satunya.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

16 jam lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

2 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Al Fateh vs Al Nassr Pukul 22.00 Malam Ini: Cristiano Ronaldo Mengejar Gol Pertama di Liga Pro Saudi

2 hari lalu

Al Fateh vs Al Nassr Pukul 22.00 Malam Ini: Cristiano Ronaldo Mengejar Gol Pertama di Liga Pro Saudi

Ronaldo belum mencetak gol untuk Al Nassr di Liga Pro Saudi.


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

2 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

2 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.